Bang Arief Podcast: Recent Episodes
Shiftpodcast
Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.
Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.
Sahabat-sahabat sebangsa, silakan mengomentari konten video ini maupun komentar sahabat yang lain secara bebas, pro maupun kontra. Namun, please jangan mencaci-maki siapapun, termasuk pejabat dan aparat negara, apalagi simbol-simbol negara, karena kita ber-Pancasila. Kalau mencaci-maki saya sih tidak apa-apa, hehe, bebas saja, karena saya bukan apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Hitung-hitung mengurangi dosa saya yang banyak. Tetap sehat jasmani dan rohani ya sahabat semua.
Jokowi bilang, dia sudah berkali-kali dikritik, dan tidak ada masalah. Masalahnya, kritiknya ditindaklanjuti gak? Jokowi bilang, kritik hal biasa dalam demokrasi. Kok sejak Jokowi Presiden, tambah banyak aktivis, demonstran dan tokoh oposisi diganjar bui. Jokowi blang, saat ini yang penting kita fokus menanggulangi Covid. Tapi Pemerintah terus bersilat lidah dengan berbagai isitlah yang bikin bingung - PSBB, PSBB ketat, PPKM, PPKM darurat - sekedar untuk berkelit dari lockdown atau karantina wilayah. Kesimpulannya, respon Jokowi terhadap cuitan BEM UI malah memberikan bukti penguat keabsahan predikat "The King of Lip Service". Ups! Keceplosan deh membela BEM UI dan mengkritik Jokowi. Kalau begini fiks Bang Arief gagal jadi Komisaris BUMN!
Menyikapi cuitan BEM UI soal Jokowi sebagai "The King of Lip Service", Rektorat UI kebakaran jenggot. Fungsionaris BEM dan DPM dipanggil di hari Minggu, di tengah pandemi. Sebaliknya, dengan santuy Presiden mengatakan, polah mahassiwa UI tersebut wajar dalam negara demokrasi. Kampus tidak perlu menghalangi kebebasan mahasiswa berekspresi. Apakah pimpinan UI gagal membaca aspirasi Istana, sehingga mengeluarkan respon yang salah? Atau, ini sebuah drama bertema "bad cop, good cop" agar Presiden Jokowi bisa kembali tampil sebagai "hero"?
Ada pepatah lama mengatakan, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari". Jadi, guru atau institusi pendidikan yang gagal menjaga integritas tidak usah sok menggurui para murid atau mahasiswa. Percuma! UI contohnya. Cuitan BEM UI yang beri gelar "The King of Lip Service" dianggap pelanggaran serius, sehingga fungsionaris BEM dan DPM harus dapat panggilan darurat di hari Minggu, di tengah pandemi. Padahal di depan mata ada pelanggaran yang jauh lebih serius. Rektor UI Prof. Ari Kuncoro ditengarai menabrak Statuta yang merupakan Konstitusi UI: merangkap jabatan sebagai Wakil Komut Bank BRI! Yang salah bukan cuma Ari Kuncoro. Ada Mendikbud-Ristek yang punya 35% hak suara. Ada pula Erick Thohir dan sejumlah Menteri dan mantan Menteri yang jadi anggota MWA yang mengangkat Ari jadi Rektor. Jadi, sekali lagi, kalau belum berani pecat Ari Kuncoro dan usut pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelanggaran ini, gak perlulah UI sok berlaku keras kepada mahasiswa!
Tingkah BEM UI di bawah kepemimpinan Leon Alvinda Putra sangat kurang ajar dan tidak bisa ditolerir! Masak Presiden terbaik Indonesia, Jokowi, yang terkenal karena kesederhaan dan kepeduliannya, serta slogan "bekerja, bekerja, bekerja!" dinombatkan sebagai "The King of Lip Service"?! Padahal Presiden Jokowi sudah bersusah payah membangun Indonesia agar bisa memberikan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Bukan cuma infrastruktur yang melaju kencang, tapi ekonomi meroket, utang luar negeri terkendali, dan masyarakat rukun bersatu. Bismillahh .... saya Bang Arief, saya calon Komisaris BUMN!
Ade Armando menyebut BEM UI "pandir". Dia juga menyindir, jangan-jangan fungsionaris BEM UI masuk UI nyogok. Parahhh! Kok bisa dosen mem-bully mahasiswa di mendsos? Rendah betul martabatnya! Karakter buzzer-nya ketara sekali. Yang lebih offside lagi, secara tidak langsung Ade Armando mengatakan bahwa orang bisa masuk UI dengan cara menyogok. Tentu saja kelakuan biadab Ade Armando dalam bermedsos tidak bisa dibiarkan. Dia sudah terlalu lama merasa sakti mandraguna dan tak tersentuh hukum. Kali ini, seluruh civitas akademika UI yang peduli pada nama baik almamaternya harus bangkit bersatu menghukum Ade Armando. Yang pasti, sekarang menjadi jelas mengapa Ade Armando gagal menjadi Guru Besar: orang ini tidak punya kepantasan secara intelektual, apalagi secara moral!
Saya harus minta maaf pada adik-adik mahasiswa! Ternyata, di tengah represi, suara mereka masih bergeliat menentang dusta penguasa. Tegas mereka sematkan predikat "The King of Lip Service" untuk Jokowi yang memang terbukti di banyak kesempatan "omdo". Sayangnya, pihak Rektorat nyata betul kebakaran jenggot. Fungsionaris BEM dan DPM UI dapat panggilan darurat di hari Minggu, di tengah amukan pandemi. Memalukan! Ketika mahasiswa berupaya menunjukkan Kampus Perjuangan masih punya akal sehat, Rektorat justru kian terindikasi mengabdi sebagai satpam Istana!
Wajar saja demokrasi kita tak kunjung beringsut dari demokrasi formal yang bernuansa kriminal dan berbiaya mahal. Penegakan hukum sesuai prinsip equality before the law tidak kunjung terwujud. Hukum dan (hampir) seluruh pranatanya menjadi alat penguasa menggebuk lawan politik. Dengan gamblang orang awam mampu melihat, kok bisa HRS yang dituduh melanggar prokes dan menyembunyikan hasil swab test divonis jauh lebih tinggi ketimbang sejumlah kasus korupsi yang nyata betul jahatnya terhadap hak-hak rakyat banyak untuk hidup layak. Nasihat untuk HRS: Habib, ente berhentilah jadi oposisi. Lebih baik jadi koruptor saja. Dapatnya banyak dan berlimpah. Kalaupun tertangkap, vonisnya ringan kok!
Dengan penuh keprihatinan Presiden Jokowi mengatakan, tidak ada gunanya bikin kebijakan jika di bawah tidak dilaksanakan. Ini terkait penanggulangan pandemi. Jelas statement itu tidak tepat. Yang benar, tidak ada gunanya Pak Jokowi banyak bicara tentang penanggulangan Covid, termasuk penegakkan prokes, kalau Menteri dan para elit politik di sekitar beliau cuek saja dan terus melanggar! Ada pula Menteri yang ceroboh bikin pernyataan soal obat Covid yang ternyata ijin edarnya adalah obat parasit. Kalau Presiden Jokowi tak kunjung berhasil jadi panglima yang berwibawa dalam perang melawan wabah ini, jangan terus-menerus rarkyat banyak yang disalahkan!
Pakar hukum pidana UII Yogyakarta Dr. Mudzakkir, SH.,MH. tegas mengatakan, Habib Rizieq adalah korban peradilan sesat! Mendalilkan bahwa HRS menyiarkan berita bohong yang memicu keonaran jelas dicari-cari dan dipaksakan. Opsi meminta pengampunan Presiden yang ditawarkan Hakim di akhir sidang semakin mempertegas kesesatan itu. Tindakan hakim jelas disengaja, dan mengindikasikan adanya subordinasi dari kekuasaan lain terhadap hakim. Hal itu jelas bukan hanya melanggar kode etik hakim, tapi juga berpotensi melanggar Konstitusi soal kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Pakar hukum pidana tegas mengatakan bahwa Habib Rizieq menjadi korban diskriminasi dalam proses persidangan. Penggunaan pasal 160 KUHP tentang penghasutan/provokasi yang dikaitkan dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan jelas mengada-ada. Sangat tidak masuk akal jika undangan pernikahan dan acara keagamaan ditafsirkan sebagai provokasi untuk melakukan tindakan pidana. Yuk ikuti bincang seru perjalanan kasus HRS bersama Dr. Dr. Mudzakkir, SH.,MH., pakar hukum pidana UII Yogyakarta, menguak sejumlah kejanggalan yang menunjukkan adanya intervensi eksternal.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serius menggulirkan gagasan Presidential Treshold (PT) 0%. Dengan demikian rakyat bisa mendapatkan alternatif pemimpin nasional yang sesuai dengan harapan. Saat ini, rakyat hampir tidak punya pilihan. Mereka harus memilih dari dua pasang calon yagn disodorkan partai. Bisa jadi satu pasang di antaranya hanya calon boneka yang diajukan sekedar untuk pemantas pemilu saja. Jangan sampai kelak ada orang gila didandani sedikit, lalu dibiayai sembilan naga, bisa jadi Presiden kita!
Gagasan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ditentang keras Senator dari Sulsel, Tamsil Linrung. Menurut Tamsil, di samping bertentangan dengan Konstitusi dan spirit reformasi, gagasan tersebut menafikkan fakta utang yang meroket, infrastruktur mangkrak, dan pengangguran yang bertambah. Harusnya Pemerintah fokus menutup "muka yang buruk" ini, bukannya ingin menambah keburukan. Alasan kedaruratan Covid-19 yang dikemukakan Arif Poyuono juga tidak masuk akal. Jangan-jangan, justru kalau Presiden tidak diganti, utang akan semakin menggunung, dan wabah Covid-19 tambah meluas.
Sejak awal memang banyak yang janggal dalam proses persidangan Habib Rizieq Syihab. Pelanggaran prokes dan tidak membuka status kesehatan kok bisa beujung pengadilan yang panjang dan vonis yang berat. Apalagi kemudian Majelis Hakim PN Jaktim menawarkan opsi HRS memohon pengampuan Presiden. Habib Rizieq menjawab dengan telak. Bukan hanya menolak, tapi mengingatkan hakim soal pengadilan akhirat!
Majelis Hakim PN Jaktim menjatuhkan v0nis 4 tahun penjara untuk Hab1b R1zieq dalam kasus swab test RS Ummi Bogor. Hal sudah sudah bisa diduga, mengingat sejak awal nuansa politis dalam kasus-kasus yang menjerat HR5 sangat kental. Vonis untuk HR5 tersebut lebih berat dari rata-rata vonis koruptor yang bekisar 2-3 tahun. Apakah di mata hukum negara kita, pelanggaran prokes, termasuk tidak membuka hasil swab test, lebih jahat ketimbang korupsi?
Tanggal 23 Juni 2021 tercatat rekor baru penambahan 15.308 kasus baru Covid-19. Data juga menunjukkan positivity rate melonjak hingga di atas 50%, dan anak-anak semakin rentan tertular. Namun yang bikin marah, lonjakan Covid-19 digunakan sebagai alasan Pemerintah atas kegagalan mencapai target pemulihan ekonomi. Lebih jahat lagi, ada tangan-tangan kotor yang menjadikan Covid-19 sebagai dalih untuk mendorong dikeluarkannya Dekrit yang memperpanjang masa jabatan Presiden.
Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka murka. Sejumlah siswa SD merusak makam non-muslim. Gibran berencana mengambil tindakan radikal: membubarkan sekolah tersebut. Dilansir media, Gibran mengatakan, "Kurang ajar sekali, bubarkan sekolahnya!" Anehnya, alasan pembubaran dikaitkan dengan pembelajaran tatap muka yang dilakukan sekolah tanpa ijin Walikota. Kalau logika berpikir Gibran dipakai, harusnya Kepolisian dibubarkan, karena sejumlah oknum polisi terlibat kasus peredaran narkoba. Gibran juga harus ditantang, beranikah mengatakan "Banyak Kader PDIP korupsi, kurang ajar sekali, bubarkan partainya!
Kita pernah punya Bung Hatta, sosok intelektual sejati, yang memilih mundur dari jabatannya ketika suaranya tidak lagi didengar oleh Bung Karno yang mengatur negara sekehendaknya. Tapi hari ini, sejumlah intelektual yang masuk ke lingkaran dalam istana kehilangan daya kritis dan integritasnya. Mungkin karena silau oleh kekuasaan. Atau karena kartu-kartu masa lalunya sudah digenggam oleh regim. Ada pula keloompok intelektual "ngehe" yang terbius oleh kemapanan, sehingga melupakan tanggungjawab moralnya kepada rakyat. Indonesia sulit bangkit dari keterpurukan sebelum kaum intelektual siuman dan kembali menjadi lokomotif gerakan perubahan!
Pengamat Sosial-Politik UNJ Ubedillah Badrun punya daftar panjang di mana suara kaum intelektual diabaikan Presiden Jokowi. Penyebabnya bisa macam-macam. Salah satunya, Jokowi mendengar, bahkan tunduk, pada kekuatan oligarki ekonomi dan politik yang telah menanam jasa dalam keterpilihannya menjadi Presiden. Sebab lainnya, bisa jadi Jokowi memang tidak punya kapasitas yang memadai untuk menyerap gagasan kaum intelektual tersebut. Apapun penyebabnya, Indonesia dalam bahaya, karena negara ini tidak dikelola dibawah cahaya ilmu pengetahuan dan akal sehat!
Kalau soal prestasi spektakuler pemerintahan Presiden Jokowi dalam menambah utang, publik sudah tahu. Tapi selama ini yang banyak berkoar-koar soal itu adalah mereka yang dianggap oposisi Pemerintah. Jadi lain ceritanya ketika dalam Sidang Paripurna DPR 22 Juni Kemarin, Ketua BPK dengan jelas dan tegas meragukan kemampuan Pemerintah membayar utang. Berbagai indikator yang lazim dipakai menunjukkan kita sudah berada di lampu merah soal hutang, serta pembayaran cicilan dan bunganya. Kalau sudah BPK yang berbicara, apakah Pemerintah masih akant erus berkilah dengan mengatakan utang kita dikelola dengan prudent dan aman? Kalau iya ... terlalu!
Kamis 24 Juni 2021 Hakim Pengadilan Negeri Jaktim akan membacakan vonis atas kasus tes swab Hab1b Riz1eq Sy1hab di RS Ummi Bogor. Sebelumnya JPU menuntut HR5 6 tahun penjara, di samping menyebut gelar "Imam Besar" yang melekat pada HR5 hanya isapan jempol. Ucapan Jaksa jelas menunjukkan tuntutan yang diberikan sarat dengan nuansa kebencian dan kepentingan politis.. Ulama kharismatis KH. Wafi Maimun Zubair mengharapkan Hakim menjatuhkan vonis bebas murni untuk HR5, agar keadilan tegak, demi keutuhan bangsa dan negara!
Jokowi berkali-kali menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden tiga periode. Bahkan, pengusung ide itu disebut menampar muka, mencari muka, dan menjerumuskan Presiden. Tapi belakangan Seknas Jokpro (Jokowi-Prabowo) dideklarasikan oleh Qodari dan kawan-kawan. Investigasi Majalah Tempo bahkan menengarai, lingkaran dalam istana, terdiri dari sejumlah Menteri dan mantan pejabat, intens bergreliya ke sejumlah Ketua Parpol dan lembaga survei untuk menggolkan wacana ini. Alternatifnya dua: masa jabatan Presiden tiga periode, atau perpanjangan masa jabatan Jokowi 3 tahun dengan alasan kedaruratan pandemi Covid-19. Waspadalah, waspadalah! Kekuatan hitam oligarki terus menggelar keculasannya untuk membunuh demokrasi kita!
Dana haji yang dikelola BPKH aman gak sih? Ini klarifikasi anggota Dewan Pengawas BPKH soal keamanan dana haji yang disetorkan oleh jamaah. Menurut Pak Suhaji, likuiditas BPKH saat ini Rp 50 triliun. Dengan asumsi jamaah haji akan diberangkatkan 100%, atau 220.000 orang, dana yang harus tersedia hanya sekitar Rp 30 triliun. Jadi tenang Bro! Dana haji aman kok, kata BPKH!
Hari ini Presiden Jokowi berulang tahun ke-60. Ucapan selamat dan doa dari 280 juta rakyat Indonesia mengalir untuk beliau. Kita ucapkan selamat juga untuk prestasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam mencetak tambahan utang hampir 4.000 triliun dalam waktu kurang dari 7 tahun. Sangat membanggakan, karena jumlah utang periode Jokowi 150% lebih banyak dibandingkan total utang dari zaman Bung Karno sampai SBY!
Indonesia memang penuh dinamika. Dalam sepekan saja pikiran dan perasaan kita melompat-lompat dibuatnya. Di pengadilan banding vonis Pinangki bisa bersisa hanya 40% gegara dia perempuan. Jaksa Agung pun akui para oposan Pemerintah diperlakukan berbeda. Covid melonjak berlipat-lipat. Menko Luhut minta pemimpin menjadi contoh penerapan prokes. Tapi kerumunan yang dipicu kehadiran pejabat negara tetap bebas saja. BUMN Garuda di suspend perdagangan sahamnya, dan sejumlah Menteri minta tambah anggaran, walaupun utang negara sudah menggunung tingginya. Tapi rakyat tenang saja. Toh para elit politik sudah fokus untuk pertandingan 2024. Mari kita tonton sambil bersorak dan bertepuk saja!
Pemerintah terus menambah utang untuk membayar bunga utang dan menambal defisit anggaran. Namun publik melihat sejumlah Kementerian dan lembaga justru berlomba-lomba meminta tambahan anggaran belanja. Berbagai pos pengeluaran yang tak terasa manfaatnya oleh masyarakat muncul, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan HAM, dan renovasi kantor. Tak bisa disalahkan kalau kemudian muncul dugaan, para Menteri yang kebanyakan kader partai sedang mengumpulkan logistik Pemilu 2024!
Setelah India dan sejumlah negara Eropa, lonjakan kasus Covid-19 juga terjadi di Indonesia. Menurut Menko Luhut, ini terjadi karena para pemimpin tidak jadi contoh yang baik soal penegakkan prokes, sehingga banyak yang jadi korban. Mungkin Luhut sedang menegur Presiden Jokowi yang di banyak kesempatan memicu kerumunan, dan tidak tampak menyesal, minta maaf, apalagi diproses hukum. Kocaknya, tidak lama kemudian giliran Memparekraf yang memicu kerumunan ketika tandang ke Bima untuk resmikan desa wisata. Jelas, para pemimpin memang tidak kompeten untuk jadi contoh!
Anggota Parlemen mempertanyakan mengapa HRS dan sejumlah tokoh oposisi dituntut hukuman berat. Jaksa Agung ST Burhanudin mengakui, ada disparitas karena Kejakgung memberikan ruang kebebasan kepada para jaksa dalam memberikan tuntutan. Tapi kok bisa ada semacam pola: oposisi dituntut maksimal, yang bukan oposisi dituntut lebih ringan. Apakah ini memang sekedar dampak dari diskresi yang dimiliki oleh para jaksa? Atau memang betul seperti yang dikatakan legislator PPP Asrul Sani, jaksa sudah menjadi alat kekuasaan untuk memukul oposisi?
Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham Garuda yang gagal membayar kupon sukuk. Menurut BEI, hal tersebut menjadi indikasi Garuda menghadapi masalah terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Persoalannya, menurut BPKH 90% dana haji ditempatkan di SBSN dan sukuk korporasi. Ada dana haji di sukuk Garuda? Atau di sukuk BUMN-BUMN lain yang juga punya masalah keuangan serius? Di sisi lain, ketika jumlah dana yang diinvestasikan meningkat, nilai manfaat yang dibukukan justru menurun. Kualitas instrumen investasi yang dipilih BPKH perlu dipertanyakan! So, masih percaya ucapan Kepala BPKH atau Menko PMK bahwa dana haji 100% aman?
Jaksa yang menuntut H4bib Riz1eq untuk kasus RS Ummi Bogor sebut gelar Imam Besar hanya isapan jempol. Mungkin JPU mengalami amnesia. Menjelang HR5 pulang ke Jakarta, Mahfud MD bilang pengikutnya hanya sedikit. Hasilnya, ribuan - ada yang menyebut jutaan - umat menyemut menjemput HR5, hingga melumpuhkan Soetta 5 jam. Bagaimana kalau pernyataan JPU ditafsirkan oleh sebagian umat muslim sebagai penghinaan? Lebih baik tidak usah dibayangkan! Yang pasti, polah JPU tersebut semakin memperlihatkan kejumawaan regim yang tak henti memamerkan kekuasaan, tanpa benar-benar menghitung akibatnya.
Watchdoc Documentary kembali menghebohkan publik dengan "The Endgame" besutan sutradara Dandhy Laksono. Film dokumenter tersebut mengungkap kesaksian dari sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Bukan cuma tentang soal & pertanyaan yang absurd dan perilaku asesor yang tidak lazim. Tapi juga tentang keterlibatan BIN, BAIS, dan Dinas Psikologi TNI AD yang misterius. Polanya terlalu jelas! Setiap KPK memroses kasus yang melibatkan petinggi dari institusi penegak hukum lain, KPK digempur balik. Pimpinannya dikriminalisasi, penyidiknya diserang, dan sekarang pegawai-pegawai terbaiknya diframing. Lewat "The Endgame" Dandhy Laksono mengungkap episode penutup dari rangkaian usaha mati-matian para koruptor paus dan kroninya untuk menghabisi KPK sejak lembaga ini dilahirkan!
Baru-baru ini Median merilis hasil survei bertajuk "Pancasila di Mata Publik Saat Ini". Yang menarik, 42,9% responden percaya adanya ancaman terhadap Pancasila. Tiga ancaman teratas yang diyakini responden adalah komunisme, upayah mengubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila, serta perpecahan atas dasar suku dan agama. Hanya 10,9 persen dari responden yang yakin Pancasila terancam menyebut radikalisme, ekstremisme dan terorisme sebagai bentuk ancaman tersebut. Artinya, setelah bertahun-tahun Pemerintah serius betul menjual narasi tentang bahaya radikalisme, tidak sampai 5% publik - 10,9% dari 42,9% - yang percaya!
Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas v0n1s atas Jaksa Pinangki dari 10 tahun jadi 4 tahun. Padahal Majelis Hakim sepakat bahwa si mantan jaksa jelita itu terbukti bersalah dalam kasus suap, pencucian uang, dan permufakatan j4hat. Salah satu alasan yang bikin geleng kepala: karena Pinangki perempuan, sehingga harus dilindungi dan diperlakukan adil. Whatttttt??? Sejak kapan hukum kita memandang perbedaan jenis kelamin? Harusnya hakim memperberat v0n1s, karena Pinangki adalah aparat penegak hukum yang jelas mengkhianati hukum!
Ahok kembali bikin heboh. Sebut dirinya dapat fasilitas kartu kredit dengan limit 30 miliar dari Pertamina. Lalu tampil sebagai Hero dengan mencabut fasilitas kartu kredit untuk para pejabat BUMN tersebut. Setelah dicek, itu cuma isapan jempol. Jumlah 30 miliar itu limit total untuk seluruh corporate credit card Pertamina. Di awal dulu Ahok membuat ujaran rasis. Dia bilang para kadrun akan demo dan bikin gaduh Republik kalau dia jadi Dirut Pertamina. Harusnya Komut fokus bantu benahi kinerja . Memang semester II 2020 Pertamina untung 14 triliun. Tapi semester I rugi 11 triliun. Jadi 2020 hanya untung 4 triliun. Jauh melorot dari 2019 yang 35,42 triliun. Belum lagi dalam tiga bulan terakhir 2 kilang penting Pertamina - Balongan dan Cilacap - terbakar. Mau tidak mau timbul kesan, pencitraan, drama, dan menyulut keributan memang melekat pada Komut Pertamina.
Bukan cuma Mendikbud-Ristek yang tidak perform. Praktis semua Menteri di kabinet bermasalah. Jokowi tidak mau menerima keterbatasan kapasitasnya, sehingga tidak merekrut para profesional yang kompeten menjadi pembantu-pembantunya. Pernyataan Jokowi "yang ada hanya visi dan misi Presiden " juga jadi ironi, karena Presiden sendiri berubah-ubah dan inkonsisten. Karena sudah seruwet ini masalahnya, Rizal Ramli minta Presiden Jokowi legowo, mundur secara baik-baik. Kalau terus dipaksakan, kasihan rakyat, dan kasihan Jokowi sendiri.
Ketika Nadiem jadi Mendikbud, Rizal Ramli punya harapan dia akan bikin banyak inovasi. Ternyata, hampir dua tahun menjabat, dunia pendidikan kita nyaris tak bergerak. Bahkan, tidak ada target seberapa jauh pendidikan dasar dan menengah kita yang terpuruk di peringkat 62 dunia akan ditingkatkan. Apalagi bicara strateginya. Tidak tampak kepiawaian Nadiem mengelola anggaran pendidikan yang jumbo itu, memangkas inefisiensi, lalu mengalokasikan dana untuk langkah-langkah strategis. Tampaknya Mas Nadiem sibuk bikin gaduh, sekaligus lobi kanan-kiri untuk mempertahankan posisinya di kabinet.
Peringkat pergutuan tinggi Indonesia di kancah Asia, apalagi dunia, terjun bebas. Biang keladinya, kultur birokratis dan intervensi politik kekuasaan, antara lain campur tangan Presiden, lewat Mendikbud, dalam penentuan Rektor. Hasilnya, Rektor dan para pejabat kampus, dosen, serta mahasiswa, berlomba menjilat. Sebagian akademisi tak ubahnya buzzer Pemerintah. Satu-satunya cara memperbaiki kualitas perguruan tinggi kita adalah mengembalikan atmosfir kampus yang independen, tidak berselingkuh dengan politik kekuasaan.
Darnella Frazier mendapatkan penghargaan khusus Pulitzer untuk rekaman video keker4san polisi yang menyebabkan ter8unuhnya George Floyd. Oknum polisi pem8unuh George Floyd sudah dihadapkan ke pengadilan, dan terancam hukum penjara 40 tahun. Di Indonesia lain lagi ceritanya. Supir yang menjadi korban pungli oknum polisi malah terancam UU ITE karena menyebarkan video peristiwa tersebut. Lebih parah dari itu, oknum aparat yang terlibat dalam unlawful k1lling 6 Laskar FP1 dalam insiden KM 50, sampai sekarang tak jelas proses pemidanaannya. Dalam hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan, Indonesia memang selalu unik dan luar biasa!
Pemerintah mencanangkan "Work from Bali" mulai Juli 2021. Sekitar 25% ASN akan diarahkan beberja dari kawasan Nusa Dua. Menurut Memparekraf Sandi Uno, ini semacam "pertolongan pertama" terhadap pariwsata Bali yang remuk dihantam pandemi. Bahkan Presiden Jokowi juga menyerukan kita untuk meyakinkan dunia internasional bahwa Bali sangat aman dikunjungi. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah memitigasi seluruh potensi risiko? Apalagi belakangan berbagai varian virus Covid-19 yang lebih ganas bermunculan, bahkan memicu gelombang outbreak baru d berbagai kawasan.
Pengukuhan Profesor Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri dihadiri oleh sejumlah Menteri, Pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Kepala Staf ketiga angkatan TNI, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Namun Presiden , yang sebelumnya dikabarkan akan hadir, hanya diwakili video sambutan singkat yang diputar di akhir prosesi. Jokowi, yang oleh Megawati kerap disebut "petugas partai", memilih ke Semarang, meninjau vaksin masal di pelabuhan Tanjung Emas, didampingi Mensesneg Pratikno dan Gubernur Ganjar Pranowo. Rupanya bagi Jokowi, meninjau vaksin masal lebih penting ketimbang menghadiri perhelatan Profesor Kehormatan Megawati. Bahasa non-verbal Jokowi jelas mengisyaratkan manuver untuk membuat jarak dan keluar dari bayang-bayang dominasi Megawati. Mungkin Jokowi sudah bosan jadi petugas partai!
Kobexindo, pabrik semen di Kutai Timur, mensyaratkan bahasa Mandarin bagi calon karyawannya. Publik menegarai ini adalah strategi untuk menyingkirkan tenaga kerja lokal, sekaligus membuka pintu lebih luas bagi TKA China. Kondisi tentu sangat memprihatinkan, bahkan menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Krisis ekonomi menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Kemenaker selalu berdalih, TKA yang masuk dipekerjakan di sektor-sektor strategis yang belum mampu ditangani pekerja lokal. Padahal sejak 2018 Ombudsman menemukan, sebagian besar TKA China melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Jadi wajar kalau rakyat bertanya kepada Pak Jokowi, janji beliau menciptakan 10 juta lapangan kerja baru itu untuk rakyat Indonesia atau rakyat China?
Presiden Jokowi minta para relawannya tidak buru-buru mendukung capres tertentu. "Akan ada waktunya saya menentukan kemana kapal besar relawan Jokowi berlabuh," begitu kata beliau. Oh jadi ternyata organisasi-organisasi relawan Jokowi pasca Pilpres kemarin bukan saja masih eksis, tapi masih dirawat oleh Jokowi. Tampaknya Jokowi tidak cukup percaya diri sebagai Presiden dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga tetap butuh dukungan para relawannya. Pak Jokowi sadar gak ya, keberadaan relawan yang berkepanjangan ini jadi salah satu faktor keterbelahan masyarakat yang tak kunjung selesai?
Gratifikasi dalam politik transaksional rupanya tidak harus uang. Profesor pun bisa ditransaksikan, dengan embel-embel "kehormatan". Di sisi lain, utang dengan bersemangat digenjot. Dalihnya, masih dalam batas yang diijinkan UU, walaupun jelas-jelas kemampuan membayar sudah terlampaui. Tak lupa pula posisi para elit politik diamankan lewat pasal penghinaan terhadap Presiden, Wapres, dan DPR. Dan yang pasti, Ketum Parpol yang nyambi jadi Menko, lebih fokus persiapan nyapres, ketimbang mengurus ekonomi dan penanganan Covid yang jadi tugasnya. Tapi, betapapun parahnya kondisi negara, sebagian besar anak muda tenang-tenang saja, karena sedang fokus berburu BTS meal. Itulah obrolan kita dalam sepakan, soal potret bangsa yang bangkrut secara moral!
Kita ucapkan selamat kepada Megawati. Tanggal 11 Juni kemarin dikukuhkan jadi Profesor Kehormatan bidang Kepemimpinan Strategik di Unhan. Bukan cuma Mega yang sumringah. Mas Menteri Nadiem riang, karena selamat dari reshuffle. Menhan Prabowo pun senang, karena besar kemungkinan rencana borong alutsista 1,760 triliun bakal mulus. Tinggal yang perlu dipastikan, Mega memutuskan PDIP mengusung Prabowo nyapres di 2024. Mungkin perlu beberapa hadiah lagi untuk memastikan itu. Ini mungkin contoh nyata dari policy corruption yang sangat menjijikkan. Jabatan akademis seterhormat Profesor, digunakan untuk membayar ambisi politik kekuasaan.
K-Pop memang mendunia. Tidak heran jika BTS meal yang dibesut McD bersama BTS, boys band Korea, meledak. Antrrian panjang driver ojol yang melayani pesanan daring para fans fanatik BTS mengular di seluruh geras McD di 50 negara, termasuk Indonesia. Di berbagai kota di Indonesia, sejumlah gerai McD bahkan sampai ditutup sementara oleh Satpol PP karena memicu kerumunan parah. Itulah potret (sebagian) anak muda kita: instan, easy going, di permukaan, gak mau susah, dan apatis terhadap politik. Generasi pemuja BTS ini yang disukai oligarki, karena mereka akan cuek dan tidak ambil pusing ketika negara dijarah!
April 2021 utang Pemerintah sudah Rp 6.527,29 triliun, atau setara dengan 41,18% PDB. Menteri Keuangan terbaik (atau terbalik?) Sri Mulyani masih pede bilang aman, karena masih di bawah limit yang ada di UU Keuangan Negara, 60% PDB. Padahal kemampuan bayar hutang, yang digambarkan oleh debt service ration (DSR), sudah merah, 25%, jauh di atas Filipina, Thailand, dan Meksiko. Di sisi lain, Kementerian terus menghabiskan anggaran. Belanja ratusan milyar bikin studi kebijakan yang berulang. Jadi, masih ngotot membantah kalau anggaran negara yang sebagian besar dari utang, jadi bancakan penguasa dan para pendukungnya?
Menteri Keuangan terbaik Asia Timur dan Pasifik, Sri Mulyani, punya prestasi lain di samping menambah utang, yaitu curhat. Sebelumnya Sri curhat ke IMF soal dana bansos yang dikorupsi Juliari. Dia juga curhat kepada wartawan soal pandemi yang membuat postur APBN 2020 yang direncanakan dengan baik, jadi porak poranda. Sri bilang, "Manuasi berencana, Tuhan menentukan." Sekarang Sri curhat lagi, gegara rencana Pemerintah menaikkan PPN dan memajaki sembako, sekolah, dll, bocor ke publik sebelum tuntas dibahas di DPR. Sri, daripada terus-terusan curhat, kalau sudah gak mampu jadi Menkeu, lebih baik mundur saja!
Kegeraman publk atas pembatalan haji 2021 untuk jamaah haji Indonesia masih berlanjut. Dugaan penyalahgunaan dana haji menjadi bola liar yang bergulir ke mana-mana. Sayangnya respon Pemerintah dan BPKH cenderung formalistik dan klise: Dana haji aman! Berbagai berita yang beredar hoaks! Jika kita menelisik Laporan Keuangan BPKH, semuanya terlihat normal. Tidak ada indikasi masalah. Masalahnya, 90 triliun dana haji ditanamkan dalam investasi jangka panjang. Mostly SBSN. Dananya kemudian digunakan menambal APBN. Pertanyaannya: kalau APBN kita saja tidak aman, defisit parah, Pemerintah harus berutang untuk bayar bunga, lalu bagaimana publik percaya dana haji aman?
Beberapa tahun lalu Tjahjo Kumolo ajak rakyat untuk tiru bangsa Korut yang sangat menghormati pemimpinnya. Hari ini ada upaya menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden/Wapres dengan ancaman bui 4,5 tahun. Menghina DPR dan lembaga-lembaga negara yang lain juga diancam penjara 2 tahun. Absurd! Kok Presiden, Wapres dan anggota Dewan yang dipilih rakyat diberi celah untuk memenjarakan rakyat? Apakah kita sedang mencontoh Korut mensakralkan pemimpin, dan akhirnya menyembahnya seperti Tuhan?
Sembako, pendidikan, dan sejumlah barang & jasa yang sebelumnya tidak kena PPN akan dipajaki Pemerintah. Sebelumnya pulsa dan token listrik prabayar juga dijadikan obyek pajak. Pemerintah juga mewacanakan akan memajaki emisi kendaraan bermotor, dengan alasan gas rumah kaca. Tampaknya Sri Mulyani kalap mencari sumber duit untuk nambal kebocoran anggaran yang tambah besar. Di sisi lain, PPnBM mobil mewah sampai 2500 cc digratiskan. Pemerintah sebenarnya kerja buat siapa sih? Kok lagi-lagi rakyat kecil yang diperas? Kenapa gak fokus memajaki 1% orang terkaya yang menguasai 50% aset?
Presiden pertama RI, Bung Karno, mengoleksi 26 gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai universitas dalam dan luar negeri. Bidangnya beragam: teknik, hukum, filsafat, agama, dll. Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, baru mengoleksi 9 gelar Doktor HC. Sementara itu, cucu Bung Karno, Puan Maharani, mantan Menko PMK yang sekarang jadi Ketua DPR, baru punya satu gelar Doktor HC bidang kebudayaan dari Undip. Jadi, Bu Mega dan Puan, yuk semangat!! Lebih giat lagi bekerja supaya bisa menyusul jumlah gelar Doktor HC yang dikoleksi Bung Karno. Kami dukung!
Guru Besar UI, Universitas Negeri Padang, Kyoto University, dan China Academy of Social Science mendukung pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati. Di sisi lain, Profesor di Nanyang Technological University (NTU) menyebut "Karya Ilmiah" Megawati sebagai "cara ilmiah memuji diri sendiri". Di luar pro dan kontra yang ada, yang paling mendasar adalah fakta bahwa Perguruan Tinggi kita terjebak dalam relasi kuasa yang merampas independensinya sebagai institusi akademis. Kalau sudah begini tak usah heran kita akan semakin kerap menyaksikan gelar atau jabatan akademik ditransaksikan dengan privilese politik kekuasaan.
ejak PDIP jadi partai penguasa, patung Bung Karno marak dibangun di mana-mana. Tampaknya Megawati melampiaskan "dendam lama" terhadap apa yang dia sebut "de-Soekarnoisasi" di masa Orba. Tanpa mengurangi hormat dan takzim kita kepada Bung Karno, Megawati dan para pendukungnya perlu diingatkan bahwa Bapak Bangsa dan Proklamator kita bukan cuma Soekarno. Peran Bung Hatta - Proklamator, Wapres, diplomat dan teknokrat ulung - serta Muhammad Natsir yang menyatukan kembali Indonesia pasca RIS yang memecah belah, tidak bisa dikecilkan. Jadi, Megawati perlu ingat kembali ajaran Bapaknya: JASMERAH, Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah!
Partai Golkar keukeuh mengusung Ketumnya, Airlangga Hartarto, di perhelatan Pilpres 2024. Alasannya: amanat Munas 2019. Padahal Airlangga punya beban. Namanya santer disebut dalam kasus suap pembangkit listrik di Riau, 2019 lalu. Lebih parah lagi, elektabilitas Airlangga konssiten terpuruk dan remuk dalam sejumlah survei Capres yang sudah rilis. Menarik untuk menebak, apa jurus sakti Golkar untuk memoles agar tampang Airlangga laku dijual, dan ada partai yang mau berkoalisi untuk mengusungnya.
Rencana Universitas Pertahanan memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati Jumat lusa ditanggapi negatif oleh banyak pihak. Yang banyak disorot adalah "karya ilmiah" yang katanya ditulis Megawati, membahas dirinya sendiri, yang diklaim mampu mengatasi krisis multidimensi saat jadi Presiden 2001-2004. Namun belakangan, naskah karya ilmiah tersebut di-take-down dari situs Jurnal Online Universitas Pertahanan. Mungkin sang perancang skenario baru sadar bahwa drama ini perlu dimodifikasi agar sedikit lebih meyakinkan.
Tepat di hari lahir Bung Karno yang ke 120, 5 Juni 2021, Prabowo menghadiahI Megawati patung Bung Karno menunggang kuda di Kemenhan. Jumat depan, Megawati juga akan dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan bidang Kepemimpinan Strategik di Universitas Pertahanan yang diasuh Kemenhan. Tampaknya "cinta lama bersemi kembali" di antara kedua politisi gaek tersebut dalam menyongsong Pilpres 2024. Memang tidak ada kawan dan musuh abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingan. Jadi, rakyat nonton aja ya!
Rilis terbaru Times HIgher Education (THE) menunjukkan peringkat Perguruan Tinggi kita terjun bebas, kalah jauh dari Malaysia dan sejumlah negara Asia lainnya. Ditengarai salah satu penyebabnya dominasi politik kekuasaan yang mendominasi Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa cari aman dengan mendukung kekuasaan, sehingga Perguruan Tinggi kehilangan daya kritisnya. Kondisi ini tentu menjadi tanggungjawab Menteri Nadiem Makarim. Kalau masih punya malu, seharusnya Menteri Nadiem mundur. Atau, Presiden memberhentikan Nadiem
Dalam RUU KUHP yang sedang disosialisasikan, ancaman hukuman minimum untuk koruptor turun dari 4 menjadi 2 tahun. Di samping itu, ancaman hukuman pidana mati bagi koruptor dihapuskan. Di sisi lain, ancaman pidana untuk penghinaan terhadap Presiden/Wapres, yang sebelumnya sudah dicabut MK, muncul lagi. Pertanyaan, tujuan negara kita melindungi rakyat atau melindungi Presiden, Wapres dan para pendukungnya?
Menteri BUMN Erick Thohir cukup tanggap terhadap kritik masyarakat soal banyaknya Komisaris BUMN yang tidak kompeten. Para Komisaris yang minus pengalaman itu akan mengikuti program on-boarding dan mendapatkan pelatihan. Erick tidak main-main dengan program ini. Karena itu, berbagai business school ternama, dalam dan luar negeri, digandeng untuk terlibat. Pertanyaanya, kalau harus dilatih dulu, ini yang direkrut Komisaris BUMN atau anak magang ya?
Beredar kembali ceramah Ustad Yusuf Mansur beberapa tahun lalu yang mengajak rakyat memusuhi Presiden yang doyan nambah utang. Tapi baru-baru ini, UYM juga memuji Presiden Jokowi setinggi langit. Kata UYM, pencapaian Jokowi dahsyat luar biasa. Apakah Ustad Yusuf Mansur sedang menyindir prestasi Presiden Jokowi dalam menambah utang? Apakah UYM akan mengajak rakyat memusuhi Presiden Jokowi yang sudah menumpuk utang begitu besar? Ataukah UYM sedang mengirim sinyal untuk mendapatkan kursi Komisaris BUMN, menyusul para pendukung Presiden Jokowi yang sudah lebih beruntung?
Untuk bisa berfungsi efektif, Pemerintah harus mendapatkan trust & respect dari rakyat. Masalahnya, trust & respect tidak bisa diminta, hanya bisa dibangun dengan dasar kejujuran, integritas, dan loyalitas. Impresi sesaat mungkin bisa dibangun lewat pencitraan. Namun pada akhirnya publik akan mengkonfirmasinya dengan bukti. Pelemahan terstruktur, sistematis dan masif terhadap KPK, proyek jumbo pengadaan alutsista, dan kisruh gagal berangkatnya jemaah haji, jelas merusak impresi publik. Pemerintah yang sering berbohong tentunya tidak kredibel, dan gagal memperoleh trust & respect dari rakyatnya.
Keputusan Pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini sangat menyesakkan, bahkan menyakitkan. Apalagi tertangkap indikasi lemah dan tidak optimalnya lobi yang dilakukan kepada otoritas Kerajaan Saudi Arabia. Publik akhirnya mengaitkan dengan peran Dubes Agus Maftuh Abegebriel yang dinilai lebih rajin berkomentar negatif soal HRS, ketimbang menjalankan tugas diplomasinya. Ke depan semakin mengkhawatirkan lagi, karena Pemerintah tampaknya sudah bulat menunjuk Zuhairi Misrawi, Politsi PDIP, yang dari rekam jejaknya pro-LGBT dan pro-Syiah, menjadi Dubes baru di Saudi. Jadi cukup beralasan untuk mengatakan, jamaah haji kita gagal berangkat, karena Pemerintah tidak serius dan piawai dalam berdiplomasi!
Pentolan buzzer menembak Prabowo soal proyek jumbo pengadaan alutsista 1,7 kuadriliun. Keberadaan PT TMI yang berisi konco-konco Prabowo di Gerindra dipersoalkan juga. Padahal sebagian besar Menteri Jokowi tidak perform, dan banyak bikin skandal. Tapi buzzer tidak berselera serang mereka. Kasian Prabowo yang sudah mati-matian menunjukkan loyalitasnya kepada Jokowi. Mungkin Prabowo sedang menuai tulah dari "pengkhianatan" kepada emak-emak militan yang habis-habisan mendukungnya di Pilpres 2019 lalu.
Satu per satu BUMN besar kebanggan kita tertimbun hutang yang menggunung. Dua di antaranya: PLN 500 triliun, dan Garuda Indonesia 70 tiriliun. Tapi tampaknya Kementerian BUMN masih santuy saja. Business as usual. Termasuk mengangkat korps pendukung Jokowi jadi Komisaris. Mungkin ini saatnya Pemerintah mencoba cara "out-of-the-box", meminta Rizal Ramli sehatkan BUMN, dengan imbalan menghapus Presidential Treshold (PT), sehingga seluruh putra terbaik bangsa bisa berkontestasi di Pilpres.
Tahun ini kembali jemaah haji Indonesia gagal berangkat. Sebabnya simpang siur. Awalnya PImpinan DPR mengatakan, kita ditolak Saudi karena soal vaksin. Tapi kemudian Dubes Saudi membantah Indonesia tidak dapat kuota haji tahun ini. Lalu Kementerian Agama bilang, Pemerintah putuskan tidak berangkatkan haji demi keamanan WNI. Kok jadi simpang-siur begini? Apakah Pemerintah sedang berbohong?
Garuda rugi belasan triliun. Hutangnya 70 triliun, dan bertambah 1 triliun tiap bulan. Modalnya sudah negatif 41 trliun. Para komisaris "independen" Garuda - Yenny Wahid, Triawan Munaf - masih digaji ratusan juta per bulan. PT KAI juga rugi Rp 300an triliun di kuartal pertama 2021. Tampaknya pengangkatan Said Aqil Siradj sebagai Komisaris belum berdampak. Jadi apa manfaatnya mengangkat para buzzer dan relawan pendukung Jokowi tersebut jadi komisaris? Jangan-jangan, ini cara Pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan amanat konstitusi?
JPU kasus tes swab RS Ummi menuntut Habib Rizieq 6 tahun penjara menggunakan UU lawas tahun 1946. HRS dianggap terbukti bersalah menyembunyikan hasil tes swabnya, sehingga memicu keonaran publik. Absurd! Banyak pejabat, semisal Airlangga Hartarto dan Ahok, yang merahasiakan kondisi mereka yang positif Covid.19. Di sisi lain, koruptor kakap dan penyuap aparat Djoko Tjandra hanya dituntut 4 tahun penjara. Masih berani bilang persidangan Habib Rizieq tidak diintervensi kepentingan politik? Masih berani ngomong tentang equality before the law?
Kementerian Pertahanan bantah adanya alokasi dana Rp 1.760 triliun untuk belanja alutsista 2020-2024. PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bantah dapat jatah pengadaan paket jumbo alutsista. Tapi beredar surat Menhan Prabowo kepada Rosoboronexport Rusia, memperkenalkan PT TMI yang akan menangani impor alutsista. Jadi, siapa yang sesungguhnya sedang mengumbar dusta?
Walaupun Gajar seolah tiarap, tapi episode perseteruannya dengan Puan masih jauh dari selesai. Tetiba saja relawan Jokowi menyatakan dukungan kepada Ganjar. Dan menyindir Puan agar jangan terperangkap di masa lalu. Muncul pula Ganjarist, sekelompok orang yang mendeklarasikan diri sebagai relawan pendukung Ganjar untuk nyapres di 2024. Tampaknya, skenario tait accompli Jokowi terhadap Mega menjelang Pilpres 2014 lalu akan kembali terulang. Mega akan dipaksa memilih Ganjar ketimbang sang putri mahkota.
Bupati Alor Amon Djobo meradang gegara Kemensos salurkan bantuan via DPRD, bukan Pemkab. Amon berang karena menganggap penyaluran bantuan dipolitisir. Bahkan dia sebut mulut Risma lebih cepat dari pikirannya. Memang parah juga kalau pejabat publik emosional dan kerap marah-marah. Artinya kontrol dirinya lemah. Tapi lebih parah lagi fakta menunjukkan bahwa bantuan sosial yang dibayari APBN memang sering dibajak politisi untuk membeli suara rakyat!
Di tengah polemik dan perlawanan berbagai pihak, PImpinan KPK tetap melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN. Dengan berapi-api Firli mengajak pegawai KPK untuk mengobarkan Perang Badar melawan korupsi. Firli juga menyebut para koruptor sebagai pengkhianat-pengkhianat Pancasila. Pertanyaannya, apakah Parpol yang banyak kadernya menjadi koruptor juga layak disebut Partai pengkhianat Pancasila?
PDIP sadar betul rendahnya kapasitas Puan untuk dicapreskan. Jadi Menko PMK tidak bunyi. Jadi Ketua DPR juga sunyi. Karena itu, perlu skenario khusus untuk memuluskan rencana pencapresan sang putri mahkota 2024. Caranya? Bangun koalisi besar partai-partai. Pastikan hanya ada 2 pasang calon. Satu Puan. Satu lagi calon boneka. Kalau rakyat tidak waspada dan segera bergerak, lagi-lagi kedaulatannya akan dirampok!
Dua tahun berturut-turut jamaah haji Indonesia ditolak masuk otoritas Saudi Arabia. Sayangnya, sampai saat ini Menag Yaqut belum tahu pasti alasan penolakan tersebut. Sebagai Menteri yang bertanggungjawab atas pelayanan kepada umat beragama, ini PR maha penting Menteri Agama. Anehnya, Menag Yaqut malah cari-cari kerjaan lain: menggagas verifikasi wawasan kebangsaan untuk para dai, mubaligh dan penceramah agama Islam. Ini kok Pemerintah doyan betul mencampuri isi kepala rakyatnya ya? Curiga betul terhadap umat muslim tampaknya!
Setiap 1 Juni polemk tentang kapan Pancasila lahir selalu mengemuka. Mazhab 1 Juni dan Mazhab 18 Agustus tidak pernah bersepakat. Di sisi lain, PDIP terus mengklaim sebagai Partai Ideologis, walaupun praktik korupsi yang jelas anti Pancasila dilakoni dengan khusyu oleh banyak kader partai wong cilik ini. Kita juga melihat Pancasila kerap digunakan untuk memukul lawan politik dengan stigma radikal, anti-NKRI, dan anti-Pancasila. Jadi, sebenarnya Pancasila punya siapa dan untuk apa?
PDIP ingin hanya ada 2 pasang kandidat di Pilpres 2024. Alasannya agar efisien, dan rakyat tidak terpecah. Padahal alasan sebenarnya untuk memastikan kemenangan sang putri mahkota, Puan Maharani. Dengan koalisi besar yang dikomandoi PDIP dan mengekslusi Demokrat dan PKS, besar kemungkinan hanya akan ada Puan dan pasangannya, berhadapan dengan calon boneka. Pertanyaannya, apakah partai-partai mau mendukung PDIP? Apakah rakyat legowo Puan jadi Presiden?
Terkuak rencana Kemenhan memborong alutsista senilai Rp 1.710 trilyun sampai tahun 2024. Kita tentu sepakat bahwa pembaharuan alutsista perlu dilakukan. Kabarnya, lebih dari 60% alutsista kita sudah uzur. Tapi penunjukan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang belum lama berdiri sebagai broker, menjadi kontroversi. Apalagi sejumlah konco Prabowo di Partai Gerindra menjadi Komisaris Utama dan Komisaris perusahaan ini. Jangan salahkan publik kalau muncul dugaan, ini usaha menggalang bancakan baru untuk logistik Pilpres 2024.
Pendukung Jokowi di Pilpres lalu - buzzerp, relawan - dapat priviledge, jadi warga negara kelas satu. Boleh sebar hoaks dan fitnah siapapun, termasuk ulama, di medsos, dan kemungkinan besar aman dari jerat hukum. Bahkan punya peluang besar diguyur gaji, bonus, dan tantiem milyaran sebagai Komisaris BUMN. Setelah kemarin Abdee Slank jadi Komisaris BUMN, saatnya Inul Daratista jadi Komisaris Pertamina, supaya BUMN ini lebih mantap ngebor migas!
Ferdinand Hutahean memang absurd. Masak gegara mempertanyakan TWK Pegawai KPK, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia disebut "kerasukan". Tapi yang jelas, gelombang perlawanan atas pelemahan KPK masih terus bergelora. Setelah penolakan dari 75 pegawai KPK untuk dibina kembali jika mereka masuk kategori 24 orang yang "masih bisa diselamatkan", hampir 700 pegawai KPK yang lulus TWK menolak dilantik jadi ASN. Publik akan melihat, seperti apa kesudahan drama KPK. Yang jelas, upaya mematikan lembaga ini tidak akan mudah!
Kader Senior PDIP Effendi Simbolon ngide memasangkan Anies sebagai Cawapres Puan di Pilpres 2021. Alasannya, pasangan Prabowo-Puan tidak cukup menarik. Setuju! Prabowo adalah cerita lama. Sedangkan Puan adalah "kartu mati" yang selalu nyungsep di berbagai survei. Masalahnya, apa iya Anies mau dijual murah untuk dipasangkan dengan Puan Maharani yang kapasitasnya jauh di bawah?
Wamenkes Dante Saksono mengumumkan DKI Jakarta dapat nilai E, alias terburuk, dalam penanganan Covid-19. Ajaibnya, selang sehari kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meralat dan minta maaf. Bahkan menurut Budi, DKI Jakarta adalah salah satu yang terbaik dalam menangani wabah Corona. Apakah ini sekedar kealpaan? Atau, memang kesengajaan untuk terus men-down-grade kepemimpinan Anies?
Jokowi kerap ngomel soal kinerja Pemerintah. Ada waduk tanpa saluran irigasi. Pelabuhan tanpa akses transportasi. Data Bansos tidak akurat. Serapan APBN, APBD dan anggaran PEN sangat rendah. Kayaknya Jokowi lupa, Presiden Indonesia, yang bertanggungjawab atas semua itu, namanya Joko Widodo, alias Jokowi. Tapi, jika kita melihat dari bright side, Jokowi adalah berkah untuk rakyat. Kekocakan dan kejenakaan beliau membuat kita banyak tertawa, sehingga imunitas meningkat. Terutama dalam menghadang paparan Covid-19.
V0nis yang relatif "ringan" terhadap Hab1b Riz1eq dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung, menyimpan tanda tanya. Perlu diwaspadai kemungkinan HR5 akan dijerat hukuman berat dalam kasus RS Ummi Bogor. Bagaimanapun peerapan hukum tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik pihak yang berkuasa. Bukan tidak mungkin, seorang terdakwa seperti Hab1b R1zieq justru menjadi korban dari pengadilan yang menegakkan pasal-pasal hukum, tapi mengabaikan keadilan.
Majelis Hakim PN Jaktim memvonis HR5 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan Petamburan dan denda 20 juta untuk kasus kerumunan Megamendung. Pakar hukum dan HAM UI Heru Susetyo, SH., LLM., M.Si., Ph.D tegas menyatakan keheranannya, kok pelanggaran prokes diproses pidana. Apa yang terjadi di persidangan sangat jauh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas. Fakta ini menegaskan intervensi politik yang sangat kuat dalam proses persidangan HR5
Majelis Hakim PN Jaktim menjatuhkan vonis yang relatif ringan kepada Hab1b Riz1eq dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Ada apa? Sikap regim berubah? Atau, ada deal khusus di balik layar? Yang jelas, HR5 dan Tim Pengacaranya perlu mewaspadai "jebakan Batman" yang mungkin dipasang dalam kasus RS Ummi, atau berbagai kasus lain yang dimunculkan kemudian. Yang pasti, regim tidak akan membiarkan simbol oposisi seperti Hab1b Riz1eq beristirahat!
Abdee Slank alias Abdi Kurnia Nurdin, diangkat jadi Komisaris Independen PT Telkom. Di samping itu, Raja Reizman, pensiunan polisi, yang pernah terlibat dalam kasus Gayus Tambunan, juga diangkat jadi Komisaris Independen Jasa Marga. Keduanya menggenapkan daftar sangat panjang relawan dan pendukung Jokowi yang diganjar kursi empuk Komisaris BUMN. Lupakan saja soal kompetensi dan track record moral! Inilah hasil nyata Revoluasi Mental yang sempat masif digaungkan Jokowi!
Setelah lama hilang, tiba-tiba saja Moeldoko berkomentar soal pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Kata Moeldoko, adanya yang tidak lulus TWK hal yang normal. Kok harus jadi polemik tajam di masyarakat. Mungkin Moeldoko perlu diingatkan bahwa publik tidak bodoh. Setidaknya, rakyat cukup cerdas untuk membaca bahwa TWK, sebagaimana isu Taliban dan radikal, digunakan untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang merepotkan koruptor besar!
Rilis survei Puspoll Indonesia mengatakan, PDIP paling bersih dari korupsi dan paling pro pemberantasan korupsi. Hasil survei itu seolah menghina rakyat yang sudah muak dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan kader PDIP. Lembaga survei ditengarai mengkhianati kaidah-kaidah ilmiah, dan maju tak gentar membela yang bayar. Jika tidak segera berbenah, lembaga survei hanya akan menjadi sampah di pelataran demokrasi kita!
Panglima TNI memutasi 46 Perwira Tinggi di lilngkungan TNI AD. Salah satunya Mayjen Dudung Abdurahman yang menjadi Pangkostrad. Publik teringat salah satu "prestasi" Dudung sebagai Pangdam Jaya adalah menurunkan baliho HRS dan FPI. Semoga sebagai Pangkostrad, Mayjen Dudung sadar, bahwa persoalan mendasar adalah keterbelahan masyarakat, bukan radikalisme dan intoleransi. Jika TNI bisa membuktikan posisinya yang netral sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan untuk memukul lawan politik, keterlebalahan itu bisa diatasi!
Beberapa waktu lalu Gubernur Anies kembali diterpa isu miring: menerima gratifikasi rumah mewah di Kebayaroan Baru Jaksel dari pengembang reklamasi. Setelah ditelusuri, gambar umah yang beredar luas itu diambil dari situs jual-beli rumah, dan berlokasi di Cipayung Jaktim. Parah juga nih buzzerp. Mbok ya kalau mau fitnah sedikit lebih profesional, sehingga tidak terlihat konyol dan bodoh. Tapi itulah kelas politik kita. Tidak mau adu gagasan dan narasi dengan lawan politik, ya hancurkan saja reputasi pribadinya dengan fintah!
Banyak pihak mengatakan, perseteruan Ganjar vs Puan sengaja direkayasa oleh PDIP untuk keuntungan elektoral mereka. Tapi, rasanya tidak. Menempatkan Ganjar yang populer sebagai victim jelas justru merugikan citra Megawati dan PDIP. Ancaman Ketua Bappilu PDIP Bambang Pacul, bahwa Ganjar Pranowo akan tersingkir seperti Rustriningsih jika berkeras nyapres, tampaknya juga tidak mudah direalisasikan. Bagaimanapun modal Ganjar lebih kuat dari Rustriningsih atau bahkan Puan. Kali ini tampaknya Megawati benar-benar dibuat pusing kepala. Mana yang akan didahulukan: sayang anak, atau sayang partai.
Pimpinan KPK, BKN dan Kemenpan-RB akhirnya sepakat memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Istana pun cuci tangan dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal KPK. Semakin terang-bendreang bahwa sejak awal Presiden Jokowi memang tidak punya komitmen yang jelas terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. Akhirnya kita akan melihat nisan besar di depan Gedung Mearh Putih, bertuliskan RIP, alias Rest in Pieces KPK!
Pandemi masih jauh dari selesai, tapi dalam APBN 2021 alokasi dana untuk sektor kesehatan turun, dan infrastruktur naik. Orang super kaya kena tarif pajak baru 35%, tapi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) justru turun. PPnBM untuk mobil sampai 2500 cc didiskon 100%, tapi pulsa dan token listrik justru kena pajak. Surat utang Indonesia menawarkan bunga lebih tinggi dari negara-negara lain dengan tingkat risiko investasi yang lebih tinggi. Langkah-langkah Menkeu Sri Mulyani penuh kontradiksi dan paradoks. Jadi, waktu Menteri Keuangan terbaik ini bilang ekonomi kita akan tumbuh sampai 8,3% di kuartal kedua 2021, kita masih percaya?
Pemborosan uang rakyat tampaknya sudah jadi kebiasaan Pemerintah. KPK menemukan inefisiensi Rp 581 milyar dalam proyek pembaruan DTKS Kemensos. Lalu ada pula 97.000 PNS fiktif yang selama bertahun-tahun dibayarkan gajinya. Tata kelola negara kok jorok sekali ya? Kelalaian? Atau kesengajaan untuk meruap keuntungan?
Anggota DPR dapat plat kendaraan khusus. Dalihnya agar mudah dikenali ketika berada di ruang publik. Negara juga mengalokasikan 55,8 milyar untuk membangun lift baru di Gedung Nusantara I. Enak betul jadi anggota Parlemen di Indonesia. Banyak skandal. Minim prestasi. Tapi terus banjir fasilitas. Pertanyaannya: siapa sih yang diwakili oleh para anggota Dewan yang terhormat itu? Rakyat? Atau nafsu serakah mereka sendiri?
Ganjar Pranowo tidak diundang dalam pengarahan Puan untuk para kader PDIP se-Jawa Tengah di Semarang. Ganjar malah santuy menikamti track sepeda di Jakarta. Petinggi PDIP eksplisit menyebut Ganjar "keminter", karena aktif bermanuver menjudu Pilpres 2024, padahal belum ada ada arahan dari Ketum Megawati. Tampaknya saling seruduk di kandang banteng moncong putih semakin seru! Yuk kita tonton bareng-bareng!
Di tengah semangat rakyat Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestin4, Mensos Risma khawatir dana yang terkumpul digunakan mendukung ter0ris. Di sisi lain, kader PDIP, Nabil Haroen, minta Pemerintah mengaudit dana bantuan untuk Palestin4 yang dikumpulkan berbagai lembaga. Absurd! Harusnya yang diaudit keuangan PDIP untuk memastikan ada tidaknya aliran dana dari sekian banyak kader yang tertangkap korupsi ke kas partai ini.
Di tengah berbagai pembatasan yang diterapkan terkait pandemi Covid-19, digelar syukuran Ultah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, nanggap musisi Katon Bagaskara. Dalihnya, bukan ide dan tanpa restu Gubernur, tidak diniatkan sebgai pesta Ultah, cuma 31 orang yang hadir, dan tanpa lagu Ulang Tahun. Video yang viral beredar mematahkan semua pembelaan diri yang konyol itu. Selamat Ultah Ibu Khofifah. Semoga semakin tua Ibu semakin jujur dan bijak, dimulai dari berhenti berdusta!
Kalau dulu pendahulu kita hanya memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur diplomasi, hari ini tidak akan ada NKRI. Serangan Umum 1 Maret, Bandung lautan api, dan perang Surabaya, dilakukan untuk membuktikan eksistensi Indonesia. So, menjadi tidak masuk akal ketika ada pihak-pihak yang menyalahkan manuver militer yang dilakukan H4M4S terhadap I5r4el. Apalagi sejak berdiri tahun 1987 H4M4S menunjukkan perjuangan yang konsisten, walaupun terus difitnah dan dipojokkan dengan berbagai cara.
Israel adalah negara yang diproklamirkan secara ilegal di atas tanah Palestina. Dasarnya adalah mimpi kaum Zionis untuk mewujudkan Israel Raya yang terbentang antara sungai Eufrat dan Nil. Dengan demikian, kita memusuhi Israel bukan karena mereka beragama Yahudi, tapi karena penjajahan yang dilakukan. Objek permusuhan kita bukan agama Yahudi, melainkan kezhaliman, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Yuk ikuti obrolan asik dengan Ustadz Salim Al Fillah biar kita gak gagal paham soal Palestina!
Megawati curhat. Dia bilang tidak kuat ketika mendengar kabar kader PDIP ditangkap KPK. Apalagi, klaimnya Mega, dia yang membuat KPK. Nah perlu dibuat lebih jelas nih apa maksud pernyataan Mega tersebut. Apakah Mega sedih dan kecewa karena banyak kader PDIP yang tidak mampu menjaga kejujuran dan integritas? Atau Mega kesal dan marah karena korupsi yang dilakukan kader-kader PDIP tersebut ketahuan dan ditindak oleh KPK?
Tiga tahun lalu, 17 Agustus, bangsa P4le5tina bersuka-cita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ribuan kilometer dari Jakarta, di Jalur G4za, Indonesia Raya berkumandang gegap gempita. Ada bangga dan haru, karena lagu kebangsaan kita berkumandang di negeri orang. Tapi juga ada getir, karena bangsa yang menyanyikannya, yang sejak dulu mati-matian mendukung kemerdekaan kita, sampai kini belum kunjung merdeka.
Provinsi Padang? Pemekaran dari Sumatera Barat? Provinsi ke-35? Rupanya Presiden Jokowi keseleo lidah lagi. Mungkin sedang banyak pikiran, sehingga tidak fokus saat bicara tanpa teks. Ketika bicara dengan teks pun Presiden beberapa kali memicu kontroversi. Kalau itu, salah penulis teksnya. Jelas seorang pemimpin, apalagi Kepala Negara, perlu punya kendali diri yang prima, supaya tidak mudah terpeleset ketika menjalankan tugas.
Krisis yang terjadi belakangan ini di P4le5tina menyatukan berbagai komponen bangsa. NU, Muhammadiyah, dan berbagai ormas Islam kompak mengutuk I5rael dan mendukung P4le5tina. Bahkan Pemerintah dan umat Islam yang kerap beseberangan pun, satu suara untuk urusan yang satu ini. Yuk kita simak kelanjutan obrolan seru Bang Arief dengan Dr. Hidayat Nurwahid!
Wakil Ketua MPR-RI Dr. Hidayat Nurwahid tegas menyanggah pernyataan mantan Kepala BIN bahwa Pale5tin4 dan I5r4el bukan urusan kita. Seluruh Presiden RI, sejak Soekarno hingga Jokowi, konsisten menyatakan dukukngannya bagi kemerdekaan Pale5tin4. Bahkan, Bung Karno menolak mengundang I5r4el dalam Konferensi Asia Afrika 1955, dan malah mengundang Mufti Besar Pale5tin4. Apalagi, Indonesia punya hutang sejarah kepada Pale5tin4 yang all-out mendukung kemerdekaan Indonesia.
Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono mengatakan, krisis p4le5tin4 bukan urusan Indonesia. Pernyataan tersebut bukan cuma absurd, tapi jelas mengkhianati amanat Konstitusi negara kita. Konstitusi kita mengutuk segala bentuk penjajahan, dan menuntut peran serta mewujudkan ketertiban dunia. Sayang sekali, karena dari senior seperti AM Hendropriyono, generasi penerus seharusnya bisa belajar soal kesetiaan terhadap konstitusi dan komitmen kepada tujuan negara.
Pernah lihat duit Rp 100 trilyun? Sebesar itulah potensi korupsi dana bansos di seluruh Indonesia menurut Novel Baswedan. Jadi mudah dipahami kan, kenapa banyak orang ngebet terjun ke politik dan berusaha jadi pejabat. Basah bro! Mudah dipahami juga kenapa orang-orang seperti Novel Baswedan harus segera disingkirkan dari KPK. Yang jelas, sikap radikal Novel Baswedan cs dalam memberantas korupsi membahayakan pesta pora para koruptor!
Jokowi bilang mau perkuat KPK. Yang terjadi malah revisi UU KPK yang melemahkan dan mengerdilkan. Jokowi bilang tidak setuju jika ke-75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK serta-merta dipecat. Kenyataannya? Mari kita lihat beberapa saat ke depan. So, mari kita simak apa kata Presiden Jokowi, pahamilah sebaliknya.
Dari waktu ke waktu bangsa P4lestina terus tergusur oleh pemukim Y4hudi yang datang bergelombang. Akhirnya, bangsa Pale5tina terusir dan terjajah di tanah mereka sendiri. Di sisi lain, TKA China terus berbondong-bondong datang ke Indonesia. Bahkan mereka menikah dan beranak-pinak. Waspada! Bukan tidak mungkin skenario yang sama, tergusur dari tanah air sendiri, juga terjadi pada kita.
Mereka yang mengklaim dirinya nasionalis, NKRI sejati, banyak yang mendukung negara Zi0nis I5rael. Ada yang berpikiran sungsang mempertanyakan, mengapa H4MAS terus meluncurkan r0ket, sehingga I5rael balas menyerang masyarakat sipil. Harusnya mereka bertanya, mengapa Bung Tomo melawan sekutu dan Pak Nasution menggelorakan Bandung Lautan Api. Kenapa mereka terus mempertanyakan rakyat Palest1na yang tertindas, tapi tidak mempertanyakan I5rael sang penj4jah? Apa mereka tidak tahu, mendukung kemerdekaan dan kedaultan Palestina adalah amanat Bung Karno?
Polemik soal 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan meluas ke mana-mana. Bahkan, sudah terbit SK Pimpinan KPK yang menonaktifkan para pegawai tersebut. Akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara. Beliau minta agar TWK tidak dijadikan alasan pemecatan. Lagi-lagi Presiden terlambat hadir. Persis seperti polemik Perpres Miras dan soal impor beras. Kalau sering-sering begini, gawat! Rakyat bisa lupa bahwa Presiden Jokowi masih ada.
Jakarta Youth Choir menyanyikan "Asma'ul Husna" di dalam Masjid Istiqlal, Jakarta. Serunya, video tersebut diunggah akun twitter Wagub DKI, Ahmad Riza Patria, walaupun kemudian dihapus. Banyak pihak protes, karena menganggapnya tidak pantas. Netizen ribut. Publik jadi gaduh. Apalagi ditengarai choir conductor dan bebrapa personilnya bukan muslim. Ini nih akibatnya kalau pejabat publik gak punya sensitifitas soal agama. Mungkin mau nunjukin moderasi beragama, tapi caranya norak dan kebablasan!
Absurd! Ada yang teriak "saya NKRI, saya Pancasila!" tapi membela i5rael. Konstitusi kita jelas menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi. I5rael jelas adalah penj4jah dan agresor. Yang juga diragukan adalah efektifitas peran Pemerintah Indonesia dalam membela Palestina. Karena selama kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sibuk sendiri dengan persoalan internal, dan tidak tampil sebagai aktor penting dalam percaturan politik global. Tapi apapun yang terjadi, tetap dukung kemerdekaan Palestina, karena sejak awal Palestina mendukung kemerdekaan kita!
Ali Mochtar Ngabalin mengata-ngatai Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, berotak sungsang, gegara kritik Busyro soal KPK. Lagi-lagi orang Istana menunjukkan kelas berpikir super cetek gegara terjangkit sesat pikir. Yuk kita ulas beberapa bentuk sesat pikir yang lazim terjadi, agar kita bisa lebih cerdas dari Ngabalin. Hanya dari rakyat yang cerdas akan terpilih pemimpin da pejabat publik yang cerdas.
Kata Doni Monardo, memaksa mudik secara tak langsung membnuh orangtua yang kita cintai. Netizen membalas, membiarkan TKA China masuk secara langsung membnuh seluruh rakyat Indonesia. Inilah potret telanjang dari inkompetensi dan inkonsistensi Pemerintah menangani pandemi Covid-19. Mudik dilarang, tapi tempat-tempat wisata dibanjiri pengunjung, dan TKA terus berbondong-bondong datang. Tampaknya rakyat cuma bisa tersenyum kecut sambil berkata, "Terserah elu deh!"
Publik mulai mencari sosok yang tepat untuk dipilih dalam perhelatan Pilpres 2024. Salah satunya, Rizal Ramli. Apalagi Rizal hadir dalam "Pertemuan Serpong" bersama sejumlah tokoh di Ramadhan kemarin. Yuk kita kulik lagi gagasan-gagasan Rizal Ramli untuk Indonesia.
Sejak awal Menteri, Nadiem memang penuh kontroversi. Milenial. Mantan bos gojek, Gak punya pengalaman ngurus pendidikan. Bikin heboh dengan SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah yang kemudian dibatalkan MA. Lalu, frasa agama hilang dari visi pendidikan Indonesia. Walaupun kemudian dengan entang Mas Menteri memasukannya lagi. Lanjut, nama pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari hilang dari Kamus Sejarah Indonesia. Ternyata, nama Pahlawan Revolusi Jenderal Besar AH Nasution juga raib. Indonesia perlu say thanks to Mas Menteri Nadiem. Gegara dia, negeri ini jadi tambah gonjang-ganjing.
Hari kedua lebaran ini kita simak lagi gimana kritisnya komika betawi Bintang Emon melihat Indonesia. Ada soal tuntutan ringan untuk penyiram air keras ke muka penyidik senior KPK Novel Baswedan, yang berbuah laporan kader PSI ke polisi. Ada juga soal rencana Pemerintah membuat Jurassic Park di NTT, yang dikhawatirkan hanya menguntungkan investor. Tak ketinggalan soal setan di neraka yang ngerasa kalah jahat oleh koruptor dana Bansos di Kemensos. Kita perlu berterimakasih pada Bintang Emon yang menunjukkan bahwa setidaknya Indonesia masih punya sisa akal sehat.
Dalam 4 hari libur lebaran ini, kanal Bang Arief kembali menayangkan beberapa video pilihan. Di hari lebaran pertama ini, yuk kita silaturahmi virtual dengan Gubernur Anies Baswedan. Selalu asik untuk menyimak bagaimana Gubernur Anies dengan tekun dan sabar mewujudkan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yaa kariim, mohon maaf lahir da batin.
Politik kerap identik dengan saling sikut untuk merebut kekuasaan, sehingga kepentingan nasional dikorbankan. PKS berusaha menghapus kesan itu dengan menggelar safari silaturahmi, bertemu dengan sejumlah Partai Politik dan organisasi keagamaan sepanjang bulan Ramadhan. Alih-alih mendukung dan mengapresiasi, buzzerp justru melontarkan tuduhan ngawur bernuansa fitnah. Jelas kan, siapa perusak persatuan dan kesatuan bangsa yang sesungguhnya?
Tengku Zul, sosok ulama lurus yang tegas dan tegar dalam dakwahnya, dipanggil menghadap Allah 10 Mei 2021. Allah menganugerahkan cara pulang yang indah: berjuang melawan wabah, di bulan Ramadhan, di saat berbuka. Posisi Tengku Zul yang kritis terhadap regim nemang mengundang para haters. Mereka masih tega melontarkan ujaran kebencian yang keji, walaupun Tengku Zul sudah wafat. Bahkan, Mahfud MD pun tak ketinggalan. Tapi semua itu sudah tidak penting bagi Tengku Zul, yang pergi menghadap Sang Khalik dengan senyuman.
Akhirnya Firly Bahuri mengayunkan pedang eksekusi. Ke-75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK dinon-aktifkan. Padahal sebelumnya KPK menyatakan bahwa tidak akan ada pegawai KPK yang dipecat dalam proses alih status. Semakin jelas, upaya sistematis dan terstruktur untuk menghentikan pengusutan kasus-kasus besar hampir tuntas. Saatnya kita mengucapkan "Selamat jalan KPK, innalillahi wa inna ilaihi rojiuun."
Soal sederet janji Presiden Jokowi yang tak terbukti, sudah bukan soal baru. Lebih baik maklumi saja, daripada sakit hati. Satu di antaranya soal penguatan KPK dan kesungguhan memberantas korupsi. UU KPK malah direvisi, dan KPK mati suri. Saat ini 75 pegawai KPK menunggu nasib, setelah dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang sarat pertanyaan ganjil, bahkan rasis, seksis, dan berpotensi melanggar HAM. Padahal, sebagian dari mereka adalah para penyidik hebat yang telah dan sedang menangani kasus-kasus besar. Janji Jokowi memang bikin makan hati!
Angela Merkel yang tinggal di apartemen sederhana, sukses tangani Covid-19 di Jerman dengan kebijakan berbasis sains. Bukan ekonomi. Apalagi politik. Boris Johnson, PM Inggris, kemana-mana naik sepeda. Bahkan biasa berbelanja sendiri di minimarket, dan orang dijalan menyapa dengan nama kecilnya: Boris! Erdogan yang sangat berkuasa, sangat merakyat. Tanpa risih dia membalas pelukan rakyatnya dengan hangat, dan mendengarkan keluh-kesah mereka. Kapan ya kita punya pemimpin seperti mereka? Yang pasti, Tuhan berjanji menghadirkan pemimpin yang pantas untuk setiap masyarakat.
Habis manis sepah dibuang! Sebelumnya Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dipuji sebagai anggota Banser yang inspiratif: muda dan kaya. Tapi setelah Novi terjerat OTT KPK terkait dugaan jual-beli jabatan, dia disebut cuma suka pakai jaket Banser. Bahkan PKB dan PDIP, dua dari tiga partai pengusungnya di Pilkada, juga terkesan cuci tangan. Tegas dua partai itu mengatakan Novi bukan anggota dan tidak punya KTA. Tenang Pak Novi. Yang penting Ayah dan Ibu Anda tetap mengakui Anda!
Respon para punggawa istana yang lebay dan konyol membuat heboh soal Bipang Ambawang masih berlanjut. Di satu sisi ini menunjukkan bagaimana negara dikelola, termasuk soal komunikasi publik yang berantakan. Di sisi lain, kuat pula dugaan keriuhan soal babi panggang khas Kalbar ini sengaja dibuat untuk menutupi isu pemecatan 75 KPK dan banjir TKA China. Daripada pusing, lebih baik kita nikmati saja lelucon yang disajikan istana. Hitung-hitung usaha meningkatkan imunitas
Jumat lalu ada sebuah peristiwa menarik. Ketua DPR La Nyalla Mattalitti duduk satu meja bersama Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, dan sejumlah tokoh lain di Serpong. Para tokoh bicara kondisi bangsa dan negara dari persepktif masing-masing. Tapi ada satu benang merah: dibutuhkan perubahan segera untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Apakah ini tanda munculnya "Poros Serpong" sebagai sebuah kekuatan politik baru?
Banyak tokoh ambil ancang-ancang untuk berlaga di Pilpres 2024. Presiden incumbent pun diisukan sedang berusaha extend jadi tiga periode, walaupun mati-matian dibantah. Tidak heran kalau berbagai instrumen mulai dioperasikan. Termasuk lembaga survei dan para buzzer. Tapi anehnya Jenderal Gatot malah tidak mau mimpi jadi Presiden. Lho kok?
Jenderal Gatot setuju KKB Papua disebut sebagai ter0r1s. Unsur-unsur ter0r1sme sesuai UU sudah terpenuhi. Namun perlu dipastikan aparat keamanan tidak terpancing emosi. Di samping itu, operasi teritorial perlu digencarkan, agar penduduk sipil bisa dipisahkan dari dilindungi. Yang menarik, Jenderal Gatot mengingatkan implikasi yang berbahaya jika KKB Papua diberi label gerakan separ4tis.
Tenggelamnya KRI Nanggala 402 bisa jadi indikasi carut-marut mengelolaan alutsista kita. Dengan alutsista yang compang-camping, bagaimana kedaulatan dan integritas wilayah bisa dijaga Apalagi kuat dugaan, korupsi dan mafia membayang-bayangi proyek pengadaan alutsista.
Tiba-tiba saja Bipang Ambawang jadi viral. Ini kuliner babi panggang khas Kalimantan Barat. Masalahnya Presiden Jokowi menyebut Bipang Ambawang dalam konteks kuliner Lebaran, hari rayanya umat muslim. Langsung Jubir Presiden, Fadjroel Rahman, membela. Kata dia, yang dimaksud Presiden Jipang, penganan dari beras. Koplak nih Fadjroel! Pak Jokowi jelas-jelas menyebut Bipang Ambawang dari Kalimantan. Jadi, mau Bipang Ambawang untuk dinikmati waktu Lebaran? Bisa pesan online tuh!
Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama dengan 70an pegawai KPK lainnya tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Mereka terancam dipecat dari KPK, padahal selama ini menjadi motor sekaligus tulang punggung pengungkapan kasus-kasus korupsi besar. Tampaknya ada upaya menunggangi isu radikalisme untuk mengerdilkan dan akhirnya mematikan KPK. Tujuannya apalagi kalau bukan mengamankan para koruptor paus yang selama ini menghisap darah rakyat. Apakah masyarakat sipil akan membiarkan KPK dimatikan begitu saja?
Tahun ini kembali Pemerintah melarang mudik.Yang nekad mudik dihalau dan dikejar. Bahkan aparat bersenjata lengkap memasang barikade untuk menghadang. Seolah menghadapi musuh negara. Betul mudik bukan soal agama. Tapi ada nilai-nilai tradisi yang berakar kuat di dalamnya. Sekedar larangan dan ancaman tak mungkin membendung mudik. Apalagi Pemerintah kerap mencatat inkonsistensi kebijakan. Jadi, akankah Pemerintah berkeras melawan rakyatnya sendiri?
Regim ini memang luar biasa! Semua ingin ditaklukkan. Parpol-parpol cuma punya dua pilihan: bergabung dengan koalisi penguasa, atau dipecah-belah dan dirampas. Ormas dan tokoh partikelir yang tak sejalan dipukul dengan berbagai cara. Belakangan, lembaga riset pun diletakkan di bawah hegemoni indoktrinasi ideologi dan kepentingan politik. Kalau udah begini Indonesia mau dibawa ke mana?
Menurut Pakar, ada terorisme sungguhan, namun ada terorisme abal-abal yang dikonstruksi untuk kepentingan politik. Label teroris kerap dengan gegabah disematkan kepada orang atau organisasi yang berseberangan dengan kekuasaan. Sebaliknya, KKB di Papua yang jelas memenuhi unsur-unsur terorisme, baru belakangan disebut teroris oleh Pemerintah. Itupun masih ditentang oleh Komnas HAM. Praktik-praktik politisasi terorisme ini jelas merusak tatanan hukum dan HAM kita!
Pakar menilai proses penangkapan Munarman berpotensi melanggar HAM. Kuat dugaan ada semacam orkestrasi membangun opini buruk dan membunuh karakter terhadap Munarman. Ditengarai pula ada kepentingan politik yang kuat, mengingat Munarman adalah advokat dan aktivis HAM yang vokal. Kekuatan social media, dengan buzzer sebagai motor, tampaknya dikerahkan menghukum Munarman sebelum diadili.
Menteri Keuangan terbaik se Asia Timur dan Pasifik dua kali, Sri Mulyani, mengajak rakyat belanja baju lebaran. Walaupun tidak mudik, baju baru bisa dipakai silaturahmi daring, atau dikirim ke orang tersayang di kampung halaman. Mengagumkan sekali jurus Bu Menkeu dalam menanggulangi krisis ekonomi. Tampaknya, Sri Mulyani sudah pusing mencari sumber utang baru untuk menambal defisit anggaran. Siiip Bu, rakyat pasti belanja baju baru, kalau Pemerintah yang kasih uangnya!
KPK menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Azis Syamsuddin. Sampai saat ini, 2 kader PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, tak kunjung diperiksa. Padahal KPK sudah menggeledah rumah Ihsan Yunus. Wajar jika publik skeptis, apakah KPK berani memeriksa dan menangkap Azis. Apalagi, sebelum jadi Waka DPR, Azis Ketua Komisi III yang bermitra dengan KPK. Jabatan tersebut sekarang dipegaang Herman Hery. Jadi, kita lihat saja apakah KPK memang serius menyidik, atau serius menggelar drama.
Paska penangkapan eks Sekjen FPI Munarman di kediamannya di Cinangka, Mabes Polri kebanjiran karangan bunga. Isinya seputar ucapan selamat, terimakasih, dan dukungan atas tindakan polisi. Publik jadi ingat, Kodam Jaya banjir karangan bunga ketika turunkan baliho HRS, dan Polda Metro paska tembak mati enam laskar FPI. Di sisi lain, orang bertanya-tanya, kok tersangka unlawful killing terhadap Laskar FPI masih tetap ngantor dan tidak ditahan. Padahal Munarman, HRS, para pentolan KAMI, serta aktivis Dhandy Laksono dan Ananda Badudu, langsung ditangkap. Apakah hukum diterapkan berbeda terhadap orang-orang dari kubu yang berbeda? Masak sih?
Bulan Februari lalu Munarman sudah menduga adanya operasi untuk "menteroriskan" FPI. Menurut Munarman, tujuan operasi adalah memberikan justifikasi untuk menghabisi FPI dan para pengurusnya. Apakah penangkapan Munarman kemarin membuktikan kebenaran dugaan tersebut? Yang jelas, peristiwa itu tidak boleh mengalihkan perhatian rakyat dari berbagai persoalan besar, seperti tragedi KM 50, sejumlah mega korupsi dan diduga melibatkan pejabat publik, dan pengelolaan ekonomi negara yang ugal-ugalan.
Sesuai prediksi, Munarman, akhirnya ditangkap polisi. Sejumlah petugas Densus 88 antiteror menjemput paksa eks Sekjen FPI ini di rumahnya. Kesan publik tentang adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam proses penangkapan Munarman sangat terasa. Namun lebih dari itu, publik mengaitkan hal ini dengan upaya "men-teroriskan" FPI. Apalagi kecenderungan itu telah dibaca oleh pakar dan pengamat terorisme asing. Yuk kita lanjut "ngompol sersan", alias ngomong politik seru tapi santuy di kanal ini.
Ketua KPK Firly Bahuri tak kunjung penuhi janji untuk periksa Waka DPR Azis Syamsuddin terkait kasus suap yang libatkan penyidik KPK, Robin, dan Walikota Tanjung Balai. Sebelumnya, Firly berjanji menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi di tengah bencana. Ternyata, tersangka korupsi bansos hanya dikenai pasal suap. Publik jadi teringat deretan kasus pelanggaran etik yang mewarnai track record Firly. Demikian pula gaibnya Harun Masiku, raibnya barang bukti, dan SP3 untuk obligor BLBI Sjamsul Nursalim. Karena jelas tidak mampu menjaga kepercayaan publik, sudah saatnya Ketua KPK Firly Bahuri mundur saja!
Duka masih menyelimuti Indonesia atas gugurnya 53 putra terbaik bangsa, awak kapal KRI Nanggala 402. Terlepas dari spekulasi soal penyebab tragedi tersebut, yang jelas alutsista kita memang compang-camping. Rakyat paham, Pemerintah sedang sibuk cari utang untuk menambal anggaran, sambil mimpi megahnya ibukota baru. Jadi rakyat urunan untuk beli kapal selam pengganti Nanggala 402. Pesan rakyat untuk Pemerintah: Menjaga kedaulatan NKRI itu memang berat, Boss! Kalau Pemerintah gak sanggup, biar rakyat saja!
Kembali Indonesia berduka. Brigjen Putu Danny, Kabinda Papua, gugur ditembak OPM. Sebagai respon, BIN mengubah status OPM dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi kelompok teroris. Tapi, sekedar mengubah nomenklatur tanpa upaya penyelesaian yang adil dan komprehensif, Papua akan terus begejolak. Apalagi berbagai kekuatan asing, termasuk Tiongkok, cukup bernafsu mendukung kemerdekaan Papua. Kalau Pemerintah terus abai, dan menganggap Papua baik-baik saja, bukan tidak mungkin peta Indonesia akan berubah!
Akhirnya kepastian itu datang. Nanggala 402 hancur terbelah tiga. Ke-53 awaknya dinyatakan gugur dalam tugas negara. Ada banyak cerita seputar para awak kapal yang menorehkan keharuan yang semakin dalam. Namun juga publik ingin Pemerintah menjelaskan dengan jujur, apa penyebab tragedi yang memiukan ini. Yang jelas, tampaknya di mata Pemerintah Presiden Jokowi, rencana pindah ibukota jauh lebih penting ketimbang memperbaharui alat utama sistem pertahanan (alutsista) kita yang "compang-camping".
Di forum ASEAN Leaders Meeting, Presiden Jokowi menuntut Junta Militer Myanmar akhiri kekerasan dan bebaskan tahanan politik. Publik mencibir, karena di dalam negeri tokoh-tokoh oposisi masih ditahan. Kekerasan aparat terhadap 6 Laskar FPI dalam tragedi KM 50 juga belum diungkap dan diproses tuntas. Tampaknya Presiden Jokowi sedang menunjukkan makna peribahasa "kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat"
Dalam pekan ini Ketum Demokrat AHY berjumpa dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Bisa saja dimaknai, Demokrat sedang menggalang dukungan eksternal, Karena bagaimanapun masih ada kemungkinan AHY "dikodeta" oleh kubu Moeldoko lewat PTUN. Di sisi lain, publik juga dibuat heboh oleh hilangnya nama KH. Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia, besutan Direktorat Jendral Kebudayaan Kemendikbud, yang dipimipn Hilamn Farid, mantan kader PRD. Orang jadinya ingat kembali penuturan Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo soal kisruh Demokrat dan ancaman kebangkitan PKI.
Kemendikbud kembali bikin gaduh. Nama KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU, hilang dari Kamus Sejarah Indonesia. Nadiem sudah minta maaf kepada NU dan perwakilan keluarga. Namun tentu masalahnya tidak sesederhana itu. Awalnya samar, tapi kian jelas, publik melihat bertemunya kepentingan beberapa pihak: Megawati, Hilman Farid dan Nadiem makarim. Megawati punya obsesi "meluruskan" sejarah tragedi 1965, sekaligus melawan apa yang disebutnya "de-Soekarnoisasi." Hilman Farid, Dirjen Kebudayaan, eks kader PRD, menentang penempatan PKI sebagai pelaku tragedi 1965. Nadiem Makarim berkepentingan menghindari reshuffle agar bisa bertahan di kabinet. Lalu, di mana hak rakyat untuk membaca sejarah yang ditulis dengan benar dan objektif?
Setelah hilang kontak Rabu dinihari lalu, sampai saat ini nasib kapal selam KRI Nanggala 402 tak kunjung jelas. KASAL Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, persediaan oksigen Nanggala 402 hanya cukup untuk 72 jam. Di tengah rasa was-was dan keprihatinan ini, muncul spekulasi mengenai kelayakan operasional Nanggala 402. Usianya kapal ini sudah tua, hampir 44 tahun, dan dimuati 53 orang, yang jelas melebihi kapasitasnya, 34 awak kapal. Mari kita terus berdoa untuk keselamatan putra-putra terbaik bangsa yang ada di dalam Nanggala 402, sambil menuntut Pemerintah menjelaskan penyebab insiden ini secara jujur dan terbuka.
Dalam fiksi, Robin adalah partner Batman. Kita kenal Batman dan Robin sebagai dynamic duo pemberantas kejahatan. Tapi di dunia nyata, setidaknya di Indonesia, Robin adalah tersangka penerima suap dari Walikota Tanjung Balai, M. Syahrial. Yang membuat miris, Robin yang ini adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stefanus Robin, seorang penyidik KPK. Kasus ini seperti melengkapi deretan kasus raibnya Harun Masiku, SP3 Sjamsul Nursalim, hilangnya satu truk barang bukti dari kantor PTJhonlin Baratama, dan pencurian barbuk 2 kg emas oleh pegawai KPK. Jangan salahkan kalau kemudian publik mulai bertanya, apakah KPK masih ada gunanya?
Dua guru honorer yang bertugas di Distrik Baega, Papua, tewas akibat ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mensos Risma mengusulkan agar kedua guru tersebut diangkat menjadi PNS. Sebelumnya, terkait dengan tragedi KM 50, arwah keenam Laskar FPI sempat dijadikan tersangka oleh polisi. Luar biasa! Cuma di Indonesia arwah masih bisa jadi PNS guru atau tersangka! Mungkin suatu saat arwah akan bisa menekuni pekerjaan dan profesi lain!
Walikota Solo Gibran Rakabuming melarang orang dari luar Solo mudik ke Solo, termasuk bapaknya, Presiden Jokowi. Namun tampaknya publik sudah apatis soal keteladanan pejabat publik, termasuk Presiden, dalam menerapkan prokes. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah berkali-kali memicu pelanggaran prokes, dan tidak ada konsekuensi apapun. Terakhir, beberapa hari yang lalu, Presiden meinjau panen di Indramayu. Rakyat berkerumun menonton Jokowi yang berdialog dengan perwakilan petani di tengah sawah. Kalau begini, siapa yang pantas disalahkan ketika masyarakat semakin abai terhadap prokes?
Hampir 60 tahun berlalu, tapi bara di tanah Papua belum padam. Banyak pihak menyesalkan Pemerintah pusat yang dianggap tidak fokus menyelesaikan persoalan Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan yang komprehensif. Belakangan Benny Wenda mengklaim, Partai Komunis China mendukung referendum Papua. Klaim yang masuk akal, karena Tiongkok akan banyak diuntungkan jika Papua lepas dari Indonesia. Pertanyaannya, kalau betul Tiongkong dukung Papua merdeka, Pemerintah Indonesia bisa apa?
Belum lupa kunjungan Presiden Jokowi yang dramatis ke NTT, pasca banjir dan longsor awal April lalu? Presiden memberikan jaket kepada pemuda setempat yang meneriakkan Jokowi tiga periode. Pak Jokowi juga meneteskan air mata di tengah massa, ketika menyaksikan dampak bencana. Sayangnya ada kabar, rakyat terdampak mengeluhkan paket bantuan yang hanya berisi sekilo beras, sebutir telur, dan sebungkus mie instan. Sampai kapan Pemerintah lebih suka main drama dan pencitraan ketimbang bekerja nyata?
Menurut ekonom senior Rizal Ramli, Islamphobia sengaja diciptakan agar rakyat tidak fokus menuntut kegagalan Pemerintah mengelola perekonomian. Isu radikalisme pun digunakan untuk menodong para taipan yang khawatir Indonesia dikuasai kekuatan Islam radikal. Bang Rizal juga berpandangan, partai politik harus didanai penuh oleh APBN, sehingga tidak dibeli cukong. Lalu, seluruh oposisi dan aktivis, termasuk Habib Rizieq, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dll harus dibebaskan. Yuk kita ikuti visi dan janji Bung Rizal Ramli jika diberi amanat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ekonom senior Rizal Ramli membongkar sepak-terjang Sri Mulyani yang sejak dahulu lebih banyak "mengabdi" ke IMF. Hal tersebut menjelaskan langkah Sri Mulyani yang belakangan minta bimbingan IMF dalam soal pengelolaan hutang. Bang Rizal juga mengkritisi kebiasaan Pemerintah menebar harapan palsu soal pemulihan ekonomi. Padahal langkah yang diambil justru menyedot uang yang ada di masyarakat, sehingga melemahkan kelompok menengah-bawah. Yuk ikuti obrolan seru mengupas carut-marut ekonomi dan politik Indonesia bersama Bang Rizal Ramli.
Saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan kerumunan massa Megamendung spontan. Tidak ada undangan maupun spanduk ajakan. Hanya beredar pesan WA yang tidak jelas dari siapa. Hakim Nyompa pun menyalahkan Satpol PP yang dinilai tidak optimal dalam mencegah kerumunan massa. Artinya, jika betul Habib Rizieq diadili murni karena kasus hukum terkait kerumunan, harusnya HRS divonis bebas. Lain ceritanya jika ini adalah bagian dari skenario menyingkirkan HRS dari peta politik Indonesia.
Pidato 2 menit Anies Baswedan di forum C-40 membuat Sekjen PBB Antonio Gutteres terkesan dan memberi dukungan. Prestasi itu menambah daftar panjang capaian Anies sebelumnya di ranah global. Di sisi lain, posisi tawar Anies di perhelatan Capres 2021 tampaknya kian menguat. Apalagi jika Nasdem dan sejumlah partai Islam mengusung Anies, dan Presidential Treshold turun ke 15% Yang jelas, saat ini lawan-lawan politik Anies sedang berhitung semakin cermat!
Di tengah proses persidangannya yang panjang, Habib Rizieq meraih gelar Ph.D dari Universiti Sains Islam Malaysia. Guru Besar Murdoch University, Audtralia, adalah satu dari sejumlah tokoh yang memberikan apresiasi. Lebih luar biasa lagi, ulama kharismatik Syekh Thoifur Mawardi, yang dipercaya banyak orang sebagai wali, menyambangi persidangan HRS dan mendoakan beliau. Walaupun banyak pembenci yang menghujatnya, tampaknya Habib Riziieq semakin dihina semakin cemerlang!
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali mengganas. Korbannya guru dan siswa. Sejumlah perempuan juga diperk0sa. Terungkap juga pendeta yang menjual senjata kepada KKB Papua di dekat Gereja. Anehnya, Komnas HAM menolak keras KKB Papua disebut t3r0r1s. Apakah karena KKB Papua tidak beragama Islam?
Simbol oposisi sepopuler Habib Rizieq kerap jadi sasaran pihak yang ingin mengambil hati penguasa. Rumusnya sederhana: semakin keras serangan dilakukan, semakin besar kredit poin didapat. Mungkin ini alasan Jubir Prabowo, Dahnil Anzar, mengatakan bahwa "Habib Rizieq bukan siapa-siapa". Lalu netizen yang marah mengorek fakta bahwa Dahnil punya hubungan akrab dengan Bima Arya, yang juga dianggap mengerjai HRRS. Politik perkubuan dan belah bambu memang kerap mendorong pansos politik!
Mas Menteri Nadiem Makarim kembali bikin gaduh. Terbit PP 57.2021 yang tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata ajar wajib. Lucunya, Nadiem justru bersurat kepada Presiden, minta agar diterbitkan PP baru untuk merevisi. Sebelumnya, frasa agama hilang dari visi pendidikan Indonesia. Enteng Nadiem merespon: kalau dianggap penting ya sudah, dimasukkan kembali. Orang jadi ingat banyak kejadian serupa. Aturan dibuat sembrono, lalu dicabut dengan cara santuy. Salah satunya lampiran ketiga dari Perpres 10/2021 yang membuka pintu investasi industri miras. Negara kita dikelola dengan cara yang kocak dan jenaka. Jadi, nikmati saja, agar imunitas tubuh terjaga!
Presiden wara-wiri kesana-kemari, bikin kerumunan, di tengah pandemi. Tampaknya Jokowi datang, Corona minggat. Megawati bilang sudah legowo lengser dari Ketum PDIP. Tapi kayaknya gak legowo kalau penggantinya bukan anaknya. Muncul lagi calon Silikon Valey Indonesia di Sukabumi besutan kader PDIP. Tapi Kang Emil curiga, ini sekedar gimmick. Muncul isu reshuflle kabinet. Tapi karena sering banget reshuflle, pengamat malah bertanya: yang perlu direshuffle para Menteri atau bosnya Menteri? Survei-survei capres juga marak. Nama Ganjar Pranowo muncul di mana-mana. Eh, nama Iriana Jokowi muncul juga. Pokoknya, seru deh! Tampaknya Presiden dan PDIP memang sedang getol bikin lelucon untuk menghibur kita!
Banyak lembaga survei muncul entah dari mana. Hasil surveinya aneh, bahkan terkesan mengada-ada. LPMM bilang, publik lebih suka Presiden perempuan. Iriana Joko Widodo salah satu kandidat terkuatnya. Berbeda dengan para ibu negara pendahulunya, masyarakat tak menemukan rekam jejak peran publik Iriana. Apalagi jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh sekaliber Hilary Clinton dan Michelle Obama. Jadi, jangan-jangan hasil survei LPMM itu April Mop yang terlambat!
Falsafah negara kita, Pancasila, seharusnya menjadi alat pemersatu keberagaman. Bukan pemecah, apalagi pemukul. Tapi belakangan, Pancasila kerap diklam milik penguasa, dan dipakai menggebuk lawan politik. Slogannya: kami Pancasila, kalian radikal! Di sisi lain, Megawati diam saja ketika Jokowi melawan ajaran Bung Karno soal ekonomi berdikari dan kedaulatan politik dengan menumpuk hutang. Jadi, sebenarnya Megawati anak ideologis Bung Karno, atau sekedar anak biologis?
Pasca DPR menyetujui perubahan nomenklatur kabinet yang diusulkan Presiden, isu reshuffle santer lagi. Sepajang Jokowi jadi Presiden, sudah terjadi lima kali reshuffle. Empat kali di periode pertama. Di samping itu terjadi beberapa kali perubahan nomenklatur Kemeneterian. Terdapat pula empat Menteri yang tersandung kasus korupsi dan ditangkap KPK. Jadi, kalau begitu, yang harus diganti para Menteri atau bosnya para Menteri?
Banyak isu berseliweran seputar wacana reshuffle kabinet. Salah satunya soal Ahok yang akan jadi Menteri Investasi. Kalau betul, dasarnya apa? Apa prestasi Ahok di posisi Komut Pertamina saat ini? Yang jelas Semester I 2020 Pertamina rugi 11 trilyun. Lalu Kilang Balongan terbakar, dan Ahok membisu. Tapi memang Menteri jabatan politik. Artinya, bisa jadi tawar-menawar politik jauh lebih dominan daripada kompetensi dan prestasi. Jadi, rakyat cuma bisa terima saja, sambil geleng-geleng kepala.
Dalam pembukaan IMS Hybrid 2021 Jokowi bilang industri otomotif sudah pulih. Permintaan melonjak 190%. Tapi data bicara sebaliknya. Penjualan mobil kuartal I 2021 turun 14,7% dibandngkan kuarta I 2020. Sebelumnya Presiden bilang selama tiga tahun terakhir tak ada impor beras. Padahal, dalam dua dekade terakhir kita selalu impor beras. Apakah ini kebohongan publik? Atau Presiden dapat bisikan yang salah dari Menteri terkait? Apapun itu, negara kita menganut Presidensialisme. Artinya, tanggungjawab ada pada Presiden!
Pasca perubahan nomenklatur Kementerian, reshuffle kabinet tinggal menghitung hari. Nadiem, Moeldoko, Ida Fauziyah, dan Muhammad Lutfi disebut-sebut kemungkinan besar diganti. Sebaliknya, Sri Mulyani mungkin sulit digeser, karena menjadi "jaminan" terhadap IMF dan negara-negara kreditor. Yang pasti, terendus pertarungan kepentingan politik yang kencang di baling reshuffle ini.
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko ungkap rencana membangun Bukil Algoritma, yang katanya Silicon Valley Indonesia. Banyak pihak skeptis. Beneran nih? Jangan-jangan sekedar gimmik untuk menutupi kongkalikong bisnis dan politik. Apalagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dijadikan lembaga otonom di bawah Presiden Ketua Dewan Pengarahnya ex officio dijabat Ketua Dewan Pengarah BPIP, yaitu Megawati, Ketum PDIP.
Pemerintah akan subsidi ongkir Harbolnas Ramadhan Rp 500 milyar. Tujuannya, mendorong ekonomi berputar. Tapi, daya beli masyarakat kelas bawah digerus kenaikan iuran BPJS dan penghentian Bansos Tunai. Belum lagi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan dan Lebaran. Di sisi lain, 74% barang yang dijual di marketplace diimpor. Jadi, kebijakan subsidi ongkir Harbolnas Ramadhan untuk apa dan untuk siapa?
Puan sejak lama digadang-gadang, tapi kinerjanya sebagai pejabat publik tak menonjol. Elektabilitasnya juga mandek. Prananda mungkin kuat di internal partai, tapi tidak populer, dan tidak pernah jadi pejabat publik. Mungkin kondisi ini yang bikin Megawati berat untuk lengser. Dia belum punya kandidat pengganti yang mumpuni. Atau jangan-jangan, ini akhir perjalanan trah Bung Karno di singgasana Banteng?
Belakangan KPK tampaknya punya kekuatan magis. Sesuatu yang ada urusan dengan KPK berpotensi hilang. Tahun lalu, Harun Masiku raib, dan sampai sekarang gaib. Beberapa waktu lalu, status tersangka buronan Sjamsul Nursalim juga "hilang", gegara penerbitan SP3 perdana. Kemarin, KPK mengaku kehilangan satu truk berisi barang bukti kasus dugaan penggelapan pajak Jhonlin Baratama. Yuk tebak-tebakan, besok-besok apa atau siapa lagi yang bakal hilang ketika disentuh tongkat ajaib KPK?
Katanya Indonesia negara demokrasi, tapi ideologi jadi alat kontrol pikiran publik. Mirip negara komunis. Bahkan RUU tentang lembaga ideologi pun mengatur soal lembaga riset dan inovasi. Jadi terang-benderang motivasi sebenarnya dari langkah pemerintah melebur Kemeristek ke Kemendikbud. Kalau riset pun sudah tunduk pada kepentingan politik, apa gunanya?
Megawati menyatakan siap lengser dari tahta Ketum PDIP dalam Kongres 2024. Sontak nama dua anak biologis Mega dari suami berbeda, Puan dan Prananda, ditimang-timang untuk menggantikan. Lalu, bagaimana nasib kader-kader potensial yang lain? Tampaknya sudah takdir PDIP dikelola sebagai "perusahaan keluarga" yang tidak bisa lepas dari trah Soekarno.
Dalam cuitan yang sudah dihapus, buzzer yang jadi Komisaris Pelni, Dede Budyarto bilang dirinya penyembah galon. Dede juga menunjukkan tingkah biadab dalam debat dengan Waketum MUI Anwar Abbas di satu acara TV. Tekanan berbagai pihak kemudian membuat Dede sowan dan minta maaf kepada KH. Cholil Nafis. Dengan sepak terjang Dede yang brutal, hanya ada dua pilihan: Erick Thohir segera memecat Dede dari Komisaris Independen Pelni, atau Erick Thohir dipecat dari Menteri BUMN!
Jelang Pemilu 2019 pengurus PSI diterima Jokowi di Istana, bahas strategi pemenangan. Jelang Pilwalkot Solo, Achmad Purnomo dipanggil ke Istana, dikasih info rekomendasi PDIP diberikan untuk Gibran. Beberapa hari lalu, Jokowi membuka Mukernas PKB di Istana. Akad nikah Atta-Aurel yang dihadiri Jokowi sebagai saksi juga tayang di mendsos resmi negara. Jadi, maaf, ingin memastikan saja: Jokowi Presiden atau Raja?
Walaupun Pilpres masih 3,5 tahun lagi, beberapa lembaga survei getol merilis angka elektabilitas capres. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo konsisten berada di puncak. Mungkin memberi pesan kepada PDIP agar tidak memaksakan Puan, dan memberikant tiket kepada Ganjar. Mungkin juga kirim sinyal kepada para cukong agar merogoh kocek lebih dalam untuk operasi-operasi menjegal Anies.
Erna Solberg, Perdana Menteri Norwegia, bikin syukuran ultah dihadiri 13 tamu. Didenda 34 juta. Minta maaf kepada publik. Jokowi, Presiden Indonesia, bolak-balik kunjungan ke daerah, mengundang kerumunan ribuan orang. Tidak ada permintaan maaf. Apalagi sanksi dan proses hukum. Indonesia memang luar biasa! Basmi Corona kita gak butuh vaksin. Jokowi datang, Corona minggat!
Pernikahan youtuber di tengah pandemi dihadiri Presiden dan tayang di mendsos resmi negara. Gubernur berfatwa Presiden pasti masuk surga tanpa harus beribadah lagi. Komisaris BUMN rugi yang agamanya fleksibel, larang penceramah Ramadhan yang dituduh radikal. Pasutri buronan KPK terduga garong BLBI 4,58 trilyun malah dibebaskan. Semua itu cuma bisa terjadi di Indonesia. Dalam sepekan pula. Karenanya, nikmati saja!
Erick Thohir khawatir jika BUMN tumbang dalam persaingan. Pasalnya sepertiga PDB disumbang BUMN. Tapi giamana BUMN mau kompetitif, kalau pucuk pimpinannya tidak kompeten. Sebagian Komisaris BUMN diambil dari para buzzer pendukung garis keras Pak Jokowi. Keahliannya gak jauh-jauh dari teriak radikal-radikul.
Presiden Jokowi terkenal suka memberi hadiah. Anak esekolah hafal nama-nama ikan, dapat sepeda. Pemuda NTT, Jackson Boleng, teriak "lanjutkan tiga periode", dapat jaket yang dipakai Pak Jokowi. Kira-kira, Arief Poyuono, Qodari, dll, yang sudah lebih dulu teriak "Jokowi tiga periode" dapat hadiah apa ya? Pasti hadiahnya jauh lebih besar dibandingkan sepeda atau jaket. Mau dapat hadiah juga? Teriak aja "Pak Jokowi, lanjutkan tiga periode!"
Gegara beberapa koruptor kabur ke Singapura, KPK sebut Singapura surga koruptor. Singapura protes. Jadinya kita yang malu, karena ketahuan DPR yang belum ratifikasi perjanjian ekstradisi. Apalagi Indeks Persepsi Korupsi Singapura di peringkat 3 dunia. Indonesia? Terperosok di ranking 102. KPK jadi contoh sempurna dari peribahasa "buruk rupa cermin dibelah", atau "menepuk air di dulang terpercik muka sendiri".
Menkeu Sri Mulyani belakangan kerap menyanjung potensi besar ekonomi syariah. Bahkan Presiden Jokowi ingin Indonesia menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah global. Apakah ini tanda-tanda Pemerintah kita mendadak kadrun? Mungkin iya, tapi sayangnya tidak kaffah. Karena politik Islam tetap distigma negatif dan dipinggirkan.
Merespon SP3 KPK terhadap Sjamsul Nursalim, Presiden Jokowi menandatangani Perpes pembentukan Satgas Penagih Aset BLBI. Tekadnya, mengembalikan aset negara senilai Rp 108 T yang digarong sejumlah debitur BLBI. Tapi tampaknya publik sejak awal sudah pesimis mengenai efektifitas Satgas ini. Pasalnya, upaya pidana saja selama ini membentur tembok. Apalagi upaya perdata semacam ini.
Komisaris independen Pelni, yang juga pendukung Presiden Jokowi garis keras, sibuk urus penceramah Ramadhan yang dianggap radikal. Padahal, BUMN pelayaran tersebut mencapat kerugian Rp 800 milyar lebih, dan menyalahkan pandemi sebagai penyebabnya. Jadi sebenarnya job description Komisaris BUMN itu apa ya? Mengarahkan perusahaan supaya untung? Atau mengambil alih tugas marbot mesjid?
Pemerintah pasang kuda-kuda untuk sambut wisatawan asing. Katanya pemberian dosis vaksin kita cukup baik, dibandingkan dengan negara-negara lain. Masalahnya, di luar sana banyak varian baru virus Corona. Siap mempertaruhkan keselamatan rakyat, yang katanya merupakan hukum tertinggi?
Obsesi Presiden Jokowi bangun ibukota baru ternyata gak pupus dihantam pandemi dan krisis ekonomi. Seolah gak peduli hutang menggunung dan maraknya protes berbagai kalangan, RUU ibu kota baru masuk Prolegnas 2021. Sebenarnya rencana pindah ibukota untuk rakyat atau untuk cukong sih?
Kapolri Listyo Sigit tegas menginginkan penegakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sigit juga menghendaki polisi yang lebih humanis, menjauhi arogansi dan kekerasan. Ujian ada di depan mata untuk membuktikan pernyataan itu: penuntasan kasus KM 50! Beranikah Listyo Sigit mengungkap tragedi keamanusiaan ini dengan tuntas, sehingga memulihkan rasa keadilan yang terkoyak?
Kapolri Listyo Sigit keluarkan surat telegram yang larang media siarkan kekerasan dan arogansi polisi. Diprotes. Lalu dicabut. Kapolri Idham Azis keluarkan maklumat yang larang unggah dan beritakan hal-hal terkait FPI. Diprotes. Lalu dicabut. Jokowi keluarkan Perpres dengan lampiran yang buka peluang investasi industri miras. Diprotes. Lalu dicabut. DPR usung RUU HIP yang mau ringkas Pancasila jadi trisila dan ekasila. Diprotes. Ditarik, Diajukan lagi dengan judul RUU BPIP. Sebenernya ini negara atau apa?
Youtuber dengan 27 juta subscriber, Atta Halilintar, memenuhi kanalnya dengan prank dan pameran kemewahan. Kalau dipikir-pikir, gak beda jauh sama narkoba: merusak, tapi bikin nagih. Santapan favorit generasi micin yang males mikir. Anak-anak muda kita jadi tambah cuek sama korupsi, ketidakadilan, dan segudang permasalahan bangsa. So, nilai-nilai apa yang sebenarnya sedang dipromosikan oleh Presiden Jokowi ketika berpartisipasi dalam pernikahan Atta-Aurel?
Penghentian penyelidikan terhadap tersangka koruptor BLBI yang buron, Sjamsul & Itjih Nursalim mengkhianati rakyat. KPK dan Pemerintah tidak bisa lagi berdalih revisi UU KPK tahun 2019 lalu bertujuan menguatkan KPK. Bahkan dugaan bahwa tangan-tangan kotor cukong dan oligark bermain di balik pelemahan KPK, justru semakin kuat.
TP3 sudah bergreliya ke DPR, minta agar hak angket digunakan untuk mengusut tragedi tewasnya 6 Laskar FPI. Namun disadarai upaya ini sangat berat, karena kekuatan oposisi di Parlemen terlalu lemah. Apalagi banyak kepentingan yang terusik jika tragedi KM 50 terus diusut dan terkuak.
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI hampir merampungkan Buku Putih tragedi KM 50. Diduga kuat hukum terkontaminasi kepentingan politik, Komnas HAM melindungi penguasa atau oligarki. Akibatnya, penyelesaian kasus diarahkan kepada operator lapangan. Itupun dengan konstruksi kasus yang sumir.
Menag Yaqut kembali lempar ide kontroversial: tradisikan doa lima agama di acara-acara Kemenag. Ribet amat sih? Selama ini kan proporsional saja. Doa dibacakan mengikuti hadirin yang moayoritas. Yang lain berdoa sesuai agama masing-masing. Daripada ngadi-ngadi, mendingan fokus membersihkan Kemenag dari koruptor dan tindakan koruptif. Malu kan kalau Kemenag yang harusnya jadi rujukan moral, malah jadi jaura korupsi.
Meja akad nikah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menjadi medan pertarungan popularitas politik. Presiden Jokowi, saksi dari pihak Aurel, mungkin ingin dapat dukungan Atta yang punya 26 juta subscriber. Menhan Prabowo mungkin ingin cari pendukung baru, setelah ditinggalkana para relawn digitalnya, gegara balik badan dari oposisi.
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto jadi saksi pernikahan Aurel Hermansyah-Atta Halilintar. Video dan foto momen itu tayang di sejumlah akun medsos resmi Sekretariat Negara. Kenapa negara hadir dalam urusan yang gak penting ini? Tapi alpa di sejumlah masalah genting?
Revisi UU KPK terbukti sakti. Tersangka korupsi BLBI Sjamsul Nursalim jadi bebas merdeka gegara SP3. Bansos tunai dihentikan gegara budget tekor. Tapi pajak mobil mewah 2500 cc didiskon 100%. Syahganda dituduh sebar hoaks dituntut 6 tahun. Tapi Henry Subiakto bebas sebar hoaks dengan alasan eksperimen. Gak usah pusing. Nikmati saja! Pejabat dan aparat sedang menghibur kita dengan dagelan mereka
Pemerintah tolak sahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Ngabalin minta publik tidak mendesak Presiden Jokowi memecat bosnya, Moeldoko. Tapi, Ngabalin mengisyaratkan bersedia gantikan Moeldoko sebagai KSP, jika diberi amanah oleh Presiden. Ayo Ngabalin, maju terus! Kudeta Moeldoko sebagai Kepala KSP. Kamu bisa!
Sebelumnya Menhub bilang, Pemerintah tak melarang mudik. Jubir Satgas Covid-19 membantah. Dia bilang, Pemerintah belum memutuskan. Lalu, keputusan keluar: Pemerintah fiks melarang mudik. Tapi tempat-tempat wisata tetap dibuka. Pemerintahan Presiden Jokowi memang kocak dan jenaka. Jadi nikmati saja!
Bandara Kertajati yang diklaim termegah kedua setelah Soetta, berbiaya hampir Rp 3 trilyun, sunyi sepi. Belakangan tidak lagi digunakan oleh penerbangan komersial. Ada yang memakainya untuk sesi foto pre-wedding.Cuma di Indonesia, dan hanya Pak Jokowi, yang bisa sekejap menyulap bandara jadi bengkel. Sim salabim!
Kita tahu, politik uang, sogok-menyogok, sangat jamak dalam demokrasi kita yang kotor. Lebih gila lagi, ada pejabat publik, kepala lembaga non-kementerian, mengajak publik bermain politik uang. Mungkin maksudnya bercanda. Tapi sungguh tidak lucu dan offside! Sebaiknya KPK turun tangan, menelisik sepak-terjang si pejabat publik itu.
Sejarah dipenuhi sosok pemimpin yang sangat kuat dan nyaris mutlak kekuasaannya. Tapi ketika saatnya tiba, keruntuhan mereka sangat cepat, bahkan tak terduga. Para pengikut dan loyalis yang sebelum setia mengekor, tetiba saja buang badan tunggang langgang. Makanya jangan jumawa! Pak Harto dan Orde Baru saja jatuh! Apalagi yang ini.
Amien Rais harus rela meninggalkan PAN, yang dulu dilahirkan, diasuh dan dibesarkannya. Rupanya ada kekuatan di dalam PAN yang ngebet untuk bergabung dan mendukung penguasa. Etika dan moral para politisi kita sudah defisit. Ikuti obrolan seru dengan Prof. Amien Rais di video ini. Politisi senior, tokoh Reformasi 98, dan Ketua MPR RI 1999-2004.
Banyak orang mengkritik KKN yang merebak pada jaman Orde Baru. Hari ini KKN sangat terasa. Ditambah lagi dengan gejala politik dinasti yang menguat. Dalam demokrasi yang sakit, penjilat politik menjadi jamak. Ikuti obrolan seru dengan Prof. Amien Rais di video ini. Politisi senior, tokoh Reformasi 98, dan Ketua MPR RI 1999-2004.
Proses pengadilan Habib Rizieq jelas dipenuhi rekayasa. Targetnya: HRS harus dipenjara. Tapi Rizal Ramli menyayangkan, dalam sidang HRS hanya membahas kasus kerumunan yang dituduhkan kepadanya. Sidang pengadilan seharusnya dijadikan forum menyuarakan visi perjuangan melawan kezaliman regim.
Rizal Ramli yakin Parpol yang dikelola sebagai partai keluarga, tidak akan mengabdi pada rakyat. Tapi Rizal Ramli menolak tawaran ambil alih Demokrat, karena SBY adalah teman dekatnya. Beliau mencontoh para tokoh pergerakan di masa lalu: bertengkar dalam ideologi, tapi tetap bersahabat.
Negara menghadapi krisis itu biasa. Bahkan banyak Presiden hebat muncul saat krisis. Tapi pemerintahan Presiden Jokowi banyak maunya, dan gak fokus, di samping ngibul terus. Akibatnya, gagal atasi masalah, sehingga kemunduran terjadi di semua aspek.
PKS menyoroti inkonsistensi dalam banyak kebijakan dan komunikasi publik Pemerintah. Hal ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan nasional. Peran Presiden Jokowi dalam memberi arah kebijakan yang jelas dan tegas harus diperbaiki
Presiden PKS Ahmad Syaikhu kritik Pemerintah soal memburuknya indeks demokrasi dan persepsi korupsi. Pembubaran ormas tanpa proses pengadilan jelas adalah preseden buruk dalam demokrasi. Pemerintah harus bertindak tuntas dan transparan dalam memberantas terorisme. Bukan lempar stigma radikal ke kanan-kiri.
KSP Moeldoko menyebut radikalisme subur di masa kepemimpinan Presiden SBY. Moeldoko bilang, alasan merebut Demokrat karena ada konflik ideologi yang membahayakan bangsa dan negara. Lalu ideologi Moeldoko apa? Mereka yang membentur-bentukan anak bangsa yang bhinneka dengan stigma radikal itu ideologinya apa?
Setelah lama sembunyi soal Demokrat, Moeldoko muncul lewat video di IG-nya. Moeldoko bilang dia rebut Demokrat karena ada pergeseran ideologi yang membahayakan bangsa dan negara. Tampaknya Moeldoko percaya diri tampil di publik, karena pengesahan Kemenkumham terhadap KLB Sibolangit hampir final. Megawati campur tangan melalui Menkumham Yasonna yang juga petugas partai? Moeldoko jadi pion Megawati melampiaskan dendam lama kepada Cikeas?
Foto Gibran duduk lebih tinggi dari Menteri PUPR bikin rame. Tafsiran sebagian publik: Gibran lagi ngomong dengan bawahan bapaknya. Kader PDIP, Effendi Simbolon menyebut Gibran politisi instan. Pertarungan diam-diam Jokowi versus Megawati sedang menguat? Jokowi sedang fokus membangun dinastinya sendiri?
Ketua DPR-RI Puan Maharani mengutuk teror bom Katedral Makassar dan minta dibongkar hingga ke akarnya. Tapi kok Mbak Puan diam saja soal korupsi bansos yang jelas-jelas juga kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, serentak para buzzer mencuit soal bom Katedral Makassar dengan tone dan sasaran tembak yang sama. Ibarat orkestra, siapa penyusun partitur dan dirigennya?
BIN mengatakan pelaku teror Katedral Makasar diduga anggota eks-ormas. Kompolnas kembali mengangkat data 37 eks anggota FPI menjadi anggota JAD dan MIT. Kapitra Ampera meminta polisi mengusut keterkaitan bom Katedral Makassar dengan persidangan HRS. Kok seperti orkestra yang memainkan satu partitur yang sama ya?
Ketenangan warga di hari Minggu 28 Maret terusik teror bom di depan Gereja Katefral Makassar. Sepasang pelaku yang bersepeda motor tewas. Sekitar 20 korban luka-luka. Sebagai bangsa yang beradab kita mengutuk keras aksi teror ini. Apapun alasannya. Namun yang menarik, reaksi Presiden terhadap peristiwa ini sangat berbeda dengan insiden KM 50 yang sama-sama merupakan tragedi kemanusiaan.
Kilang minyak Pertamina Balongan Indramayu meledak dan terbakar dinihari tadi. Empat korban luka dilarikan ke rumah sakit. Sekitar 700 warga diungsikan. Sambaran petir atau kebocoran pipa diduga menjadi penyebab musibah ini. Komisi VII DPR-RI akan segera memanggil Direksi Pertamina untuk memperoleh keterangan lengkap.
Zulhas ngomong tentang ekonomi liberal, politik culas, dan demokrasi transaksional. Apakah ini upaya PAN cuci tangan? Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah dapat jatah 19,000 ha tanah garapan dari reformasi agraria, yang menuai protes banyak pihak. Sebelumnya, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah diangkat jadi Komisaris Utama Istaka Karya. Apakah Muhammadyah sedang "disogok" lewat pemudanya agar lebih akomodatif terhadap regim?
Habib Rizieq dituduh memicu kerumunan? Presiden Jokowi, Ketua Banggar DPR, dan banyak orang lain juga. Habib Rizieq dituduh menutupi hasil swab test? Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri juga. Bahkan Presiden Jokowi bilang, identitas pasien Covid-19 harus dirahasiakan. Jadi, kalau betul mau adil, bebaskan Habib Rizieq atau proses Presiden Jokowi, Airlangga Hartarto dan para pelanggar lainnya secara hukum. Pilih mana?
Imbauan Jokowi untuk benci produk asing tuai kontroversi. Kata Mendag Luthfi, itu salah dia membisiki Presiden. Lalu Presiden membantah impor beras. Padahal Mendag Luthfi sudah kadung mengumumkan beleid itu. Sekarang Mendag Luthfi harus buktikan ucapannya, yang bilang siap mundur kalau kebijakannya dinilai salah. Apa boleh buat. Menteri memang harus siap berkorban supaya Presiden bisa tampil jadi hero
Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali diancam dan diperas oknum yang mengaku jurnalis. Nama Effendi dicantumkan dalam bocoran BAP sebagai penerima jatah pengadaan paket bansos Kemensos. Kok bisa BAP beredar luas? Siapa yang membocorkan? Untuk kepentingan apa? Di sisi lain, kok para "dewa" penerima jatah jumbo tak kunjung dipanggil penyidik KPK?
Identitas tiga oknum polisi yang diduga menewaskan laskar FPR belum diungkap dengan jelas. Tetiba saja dikabarkan satu dari mereka tewas karena kecelakaan 4 Januari lalu! Bagaimana publik bisa percaya? Ada yang menduga polisi yang tewas itu sengaja dibungkam. Atau jangan-jangan, dia tidak ada hubungan dengan kasus ini. Kalau Polri tidak segera terbuka dan transparan, spekulasi publik akan semakin liar, dan merugikan Polri sendiri.
Hari ini Habib Rizieq Syihab disidangkan secara offline. Keinginan HRS berhadapan langsung dengan jaksa dan hakim terkabul. Tapi publik harus terus mewaspadai kemungkinan rekayasa dan pengadilan sesat atas pesanan aktor politik tertentu. Bagaimanapun sudah terbukti HRS adalah icon oposisi yang menggetarkan pihak-pihak yang berseberangan. Apalagi ada dugaan targetnya bukan cuma Habib Rizieq dan FPI, tapi juga Islam politik.
Gibran Rakabuming Raka kunjungi pabrik Esemka di Boyolali. Mobil ini yang dulu bikin nama ayahnya melambung. Peribahasa "like father, like the son" bisa jadi tepat. Gibran sedang napak tilas perjalanan politik ayahnya. Gak salah kalau banyak yang menebak, setelah Solo, Gibran sedang dipersiapkan untuk membidik Jakarta. Apalagi dua partai pendukung Jokowi, PKB dan PAN, sudah terang-terangan mendukung.
Banyak pihak mengatakan hakim adalah wakil Tuhan yang bertugas memberikan keadilan kepada masyarakat. Namun keadilan hanya pepesan kosong jika hakim hanya berpegang pada pasal-pasal hukum, minus hati nurani. Kalau penegak hukum kita punya hati nurani, nenak Minah, Baiq Nuril, dan sekarang, Habib Rizieq, tidak perlu berurusan dengan pengadilan yang berliku. Sistem peradilan yang benar-benar jujur, adil, indepeden, dan tidak menjadi pelayan kekuasaan masih jadi utopia.
Hari ini kita berduka, kehilangan seorang pengamat politik senior yang cerdas dan lugas: Arbi Sanit. Beberapa tahun lalu Arbi Sanit dengan lantang mengatakan bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang terlemah. Jokowi bukan cuma tidak punya partai, tapi juga kapasitasnya tidak cukup untuk mengelola negara serumit Indonesia. Bisa dipahami kalau muncul dugaan banyak keputusan strategis didesakkan oleh para oligarch dan investor politik.
Wacana revisi UU ITE yang digulirkan Presiden Jokowi menguap. Gak ada rencana itu dalam Prolegnas 2021. Kapolri mengangkat restorative justice, dan memfungsikan virtual police. Akun medsos dipantau. Konten yang berpotensi melanggar UU ITE diperingatkan. Disuruh menghapus, dan minta maaf. Tetap saja kebebasan rakyat berekspresi dikekang. Tafsir benar-salah sepenuhnya di tangah aparat.
Menambah utang tampaknya adalah salah satu prestasi pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan bunga dan cicilan utang pun harus didanai dari utang baru. Di akhir masa jabatan keduanya, Presiden Jokowi diprediksi akan mewariskan total utang Rp 10.000 trilyun. Yang paling pusing cari sumber utang baru pastinya Sri Mulyani. Apalagi sebagiannya dikorupsi. Bahkan oleh anak buahnya sendiri.
Banyak yang bersuka-cita karena Hakim memutuskan sidang lanjutan Habib Rizieq digelar secara offline. Tapi jangan senang dulu! HRS harus didepak dari percaturan politik Indonesia, setidaknya sampai 2024. Ini bagian dari menggergaji peran politik Islam, yang dianggap mengganjal kepentingan oligarki yang berkuasa. Jadi, atur nafas dan perhatikan langkah. Jangan euforia!
Bermula dari kerumunan Petamburan dan Megamendung, kasus Habib Rizieq terus bergulir. Bukan hanya disergap dengan pasal berlapis, HRS juga dipersulit untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka. Sementara itu, Prabowo yang dalam Pilpres 2019 didukung habis-habisan oleh HRS, diam seribu bahasa. Kemesraan Prabowo dengan HRS menguap tanpa sisa setelah Prabowo duduk manis di Kabinet.
Survei Indikator Politik menempatkan Gubernur Anies sebagai Capres favorit pilihan anak muda. Tapi survei itu juga menyimpulkan mayoritas anak muda - kecuali di DKI Jakarta - puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Disoroti juga radikalisme dan intoleransi di kalangan anak muda yang menolak kandidat politik yang tak seagama. Walau dicoba disamarkan, cukup jelas tendensi Burhanudin Muhtadi. Tak sulit pula untuk menebak pihak mana yang jadi bohirnya
Presiden Jokowi dan para elit politik di sekitarnya tampak tidak nyaman dengan demokrasi dan oposisi. Narasi lama tentang harmoni dan gotong-royong kembali diangkat. Bukannya gaduh oleh kontestasi gagasan, panggung politik kita malah gaduh oleh buzzer dan pernyataan pejabat. Pakar HTN Bivitri Susanti, SH., LLM miengingatkan agar waspada terhadap bangkitnya elit politik lama yang membajak demokrasi.
Rencana amandemen UUD bukan cuma tidak berfaedah, namun juga berpotensi memperburuk kualitas demokrasi. Keinginan menghidupkan kembali GBHN tidak relevan, karena Presiden dipilih rakyat, bukan MPR. Wacana menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode melanggengkan elit lama, dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Bareng Bivitri Susanti, SH., LLM,, pakar Hukum Tata Negara, kita bongkar niat terselubung di balik wacana amandemen UUD.
Presiden Jokowi tegas bilang gak niat dan gak minat jadi Presiden tiga periode. Kata KSP, Jokowi gak niat jadi Presiden tiga periode, tapi kalau rakyat mendesak, ya terserah MPR. Jadi ingat gelombang kebulatan tekad di masa Orde Baru yang membuat Pak Harto sampai 7 periode.
Menkopolhukam Mahfud MD ajak rakyat benci pelaku korupsi dan lawan ketidakadilan. Apakah itu termasuk membenci Parpol yang menymbang koruptor terbanyak? Apakah kalau pelaku ketidakadilan itu Pemerintah, Mahfud juga mengimbau rakyat bangkit melawab? Mungkin Mahfud lagi nostalgia. Dulu dia aktivis yang idealis, sebelum jadi bagian dari penguasa
Titah Presiden, ekonomi harus tumbuh 5%. Menteri PPN bilang, mentok di 4,8%. Menteri Pertanian bilang, beras surplus 12 juta ton. Gak perlu impor. Menteri Perdagangan mau impor 1 juta ton. Menteri Perindustrian ngotot PPnBM mobil baru 0%. Menteri Keuangan gak setuju, walaupun akhirnya ngalah. Menhub bilang, mudik gak dilarang. Kata Satgas Covid, Pemerintah belum ambil keputusan perkara mudik. Ini Presiden dan para Menteri punya grup WA gak sih??? Kok sering banget gak kompak di publik?
Walaupun pasca KLB Sibolangit KSP Moeldoko seperti menghilang, pertarungan Moeldoko vs AHY belum selesai. Arenanya bergeser ke jagad medsos. Salah satu bentuknya: adu meme. Ada juga safari politik. AHY sowan ke Jokowi, lalu ke JK. Moeldoko ke Megawa
Qodari semangat betul jualan ide Jokowi-Prabowo jadi pasangan Capres-Cawapres 2024. Alasannya basi: untuk mengatasi pembelahan masyarakat. Jelas, Prabowo bukan lagi representasi oposisi. Mungkin Qodari frustrasi, karena bayangan panen survei raib, gegara Pilkada 2022 dan 2023 batal, sehingga perlu ngasong kepada para bohir.
Pasca KLB Demokrat di Sibolangit, KSP Moeldoko menghilang dari publik. Beliau tidak tampak mendampingi Presiden di berbagai momen penting. Moeldoko dikabarkan sempat menemui Megawati, curhat soal alasan mengkudeta Demokrat. Lalu Moeldoko hadir Bali, bertemu Gubernur, membahas konflik agraria. Ada apa? Apakah Moeldoko sedang tiarap, menunggu pengesahan KLB Sibolangit. Atau diminta bersembunyi?
Kepala Bulog mengeluh kesulitan menyalurkan tumpukan stok beras di gudang. Menteri Pertanian dan beberapa Kepala Daerah mencatat sejumlah besar surplus produksi. Tapi Menteri Perdagangan malah mau impor satu juta ton beras. Disuruh siapa?
Duit korupsi mantan Menteri Edhy Prabowo diduga dipakai beli apartemen dan mobil untuk model Anggia Tesalonika. Ada juga dugaan aliran dunit ke pedangdut Betty Elista. Kalau betul, parah! Uang rakyat kok dipakai untuk "kegaitan ekstra-kurikuler"?
Presiden kaget. Wapres kaget. Menteri-menteri juga kaget. Intinya, negeri ini dijalankan oleh rombongan kaget berjamaah! Lebih kacau lagi, berbagai ekspresi kaget itu bertebaran di media. Pantas saja kebijakan-kebijakan Pemerintah kerap bikin kaget rakyat.
Siapa Pejabat Kepala Daerah di 272 wilayah yang batal melaksanakan Pilkada 2022 dan 2023 berada di tangan Mendagri dan Presiden. Artinya, rakyat kehilangan hak demokrasi untuk menetukan Kepala Daerah mereka. Apakah ini juga berarti aktor-aktor politik di lingkaran dekat Presiden akan diuntungkan?
Kata Tjahjo Kumolo, penghasilan anggota DPR bisa tembus Rp 260 juta sebulan. Itu tiga kali penghasilan anggota Parlemen Swedia. Miris! Pendapatan perkapita Swedia di atas USD 54,000. Indonesia di bawah USD 4,000. Terus, kok Kader PDIP yang ketua Banggar DPR bisa naik jet pribadi dan bikin resepsi yang diduga berbiaya Rp 20 milyar?
Belum reda pro-kontra Jokowi Presiden tiga periode, mulai muncul suara dukung Jokowi gantikan Megawati pimpin PDIP. Apa modal Jokowi? Apakah trah Soekarno rela tergusur dari pucuk pimpinan Partai Banteng?
Isu masa jabatan Presiden tiga periode yang mengemuka tahun 2019 lalu kembali ramai setelah Amien Rais bersuara baru-baru ini. Kantor Staf Presiden membantah. Jokowi juga membantah. Beliau bilang, tidak berniat dan berminat menjabat tiga periode. Serius nih? Tahun 2014 juga bilang gak minat jadi Presiden, eh malah keterusan dua periode.
Publik sulit mencerna logika dibalik rencana Pemerintah impor 1 juta ton beras di saat panen seperti saat ini. Apalagi menurut Budi Waseso, Kepala Bulog, stok di gudang melimpah. Patut diduga, kebijakan tersebut adalah praktik perburuan rente yang menguntungkan sejumlah pihak di atas penderitaan rakyat, khususnya petani kita. KPK harus turun untuk menelisik potensi korupsi kebijakan yang masif dalam kasus ini.
Ketua Banggar DPR yang juga Kader PDIP, Said Abdullah menikahkan anaknya dengan resepsi mewah untuk 20.000 undangan di tengah keprihatinan mendalam pandemi Covid-19. Kembali rarkyat disakiti, dan rasa keadilan masyrakat diciderai oleh Kader PDIP, sebuah partai yang mengaku partainya wong cilik. Sebelumnya, bertubi-tubi kita menyaksikan korupsi yang melibatkan kader-kader PDIP. Masihkah rakyat akan percaya?
Banyak haters mem-bully Gubernur Anies dengan kasar. Anies santuy saja, karena cara seseorang berbicara menunjukkan martabatnya. Yang jelas Anies fokus pada impiannya: di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur, warganya merasa beruntung dan bersyukur tinggal di Jakarta.
Gubernur Anies punya obsesi mengintegrasikan transprotasi umum di Jakarta. Bukan cuma rute dan sistem pembayarannya. Tapi juga pengelolaannya. Dampaknya dahsyat! Pengguna ktransportasi umum melonjak hampir 4 kali lipat. Semakin tidak ada alasan pakai mobil pribadi di Jakarta.
Minggu lalu AHY diterima Jokowi di Istana Bogor. Jokowi jamin akan selesaikan kasus PD sesuai hukum. Sehari kemudian, kabarnya Moeldoko sambangi Megawati di Teuku Umar. Dia bilang kudeta Demokrat untuk akhiri trah Cikeas. Marzuki Alie membantah kabar pertemuan KSP dengan bos Banteng Moncong Putih. Ada apa?
Tetiba saja "tukang survei" M. Qodari mempromosikan Gibran Rakabuming jadi Ketum KNPI. Selain Walikota Solo, Gibran dipandang sebagai pebisnis muda yang berprestasi, dan mampu mempersatukan. Tapi Rocky Gerung punya usul yang gak kalah brilliant: Bintang Emon aja! Yuk kita bongkar, siapa yang lebih pantas jadi icon pemuda Indonesia: Gibran bin Jokowi atau Bintang Emon?
Sejak dua tahun lalu Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan bahaya perang biologi yang memicu pandemi.Jauh-jauh hari Jenderal Gatot juga meramalkan munculnya partai tunggal di Senayan. Lalu, mengapa Jenderal Gatot meminta seniornya, KSP Moeldoko, untuk banyak istighfar?
Siapa sesungguhnya orang yang meminta Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurarmntyo ambil alih Ketum Demokrat? Apa sikap Jenderal Gatot terhadap KSP Moeldoko, seniornya, yang mengkudeta Demokrat? Bagaimana Jenderal Gatot menyanyikan kembali lagu prajurit TNI yang biasa dinyanyikannya sejak jadi taruna?
Bertamu ke rumah sabahat lama, Gubernur Anies Baswedan, diisi dengan obrolan yang santai tapi seru. Bagi Anies, infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik. Di baliknya ada konsep dan narasi untuk mengubah perilaku masyarakat. Menarik banget mengikuti perjalanan Anies mewujudkan tag line Jakarta: "Maju Kotanya, Bahagia Warganya".
Haris Pertama, Ketum DPP KNPI, bicara tentang kemungkinan Gibran Rakabuming Raka maju menggantikan dirinya memimpin KNPI. Lalu, apa komentar Haris soal pembegalan terhadap Partai Demokrat dan kondisi demokrasi kita?
Haris Pertama, Ketum DPP KNPI bicara blak-blakan soal kasus Abu Janda dan upaya kudeta terhadap kepemimpinannya. Apakah ada tangan-tangan kotor bermain di dalam kudeta gagal itu?
Prof. Salim Said bilang, tidak ada poin signifikan dari kudeta KSP Moeldoko terhadap Ketum Partai Demokrat. Faktanya, pagi-pagi PD kubu Moeldoko sudah nyatakan mendukung Pemerintahan Jokowi dan siap sumbang Menteri. Artinya, kudeta Demokrat bagian dari skenario besar konsolidasi kekuasaan. Sejalan dengan itu, The Australian mengatakan, Indonesia semakin dekat dikuasai partai tunggal. Waduh!
Alih status Pegawai KPK menjadi ASN sebagai salah satu konsekuensi revisi UU KPK ditolak banyak pihak. Masyarakat sipil menduga ini upaya untuk melemahkan KPK. Belakangan, untuk alih status tersebut, Pegawai KPK wajib ikut asesmen terkait integritas berbangsa, netralitas ASN dan anti-radikalisme. Di samping terndesius, ujian semacam ini dipandang tidak valid dan sia-sia.
Waktu Presiden Jokowi minta dikritik dan lempar narasi revisi UU ITE, sebagian masyarakat berharap adanya stimulus demokrasi. Ternyata, revisi UU ITE gak ada dalam Prolegnas 2021. Rencana revisi UU Pemilu juga dicabut. Artinya, Pilkada 2022 dan 2023 disatukan bersama Pileg dan Pilpres 2024. Lagi-lagi rakyat kena prank, dan oligarki menang telak.
Beberapa kader Demokrat yang berkolaborasi dengan KSP Moeldoko mengkudeta AHY mengatakan ingin mengakhiri kepemimpinan dinasti yang feodal dan tidak demokratis. PDIP juga diwarnai politik dinasti dan feodal. Ada kader PDIP yang erani mengajak orang luar mengkudeta Megawati, mengulang peristiwa tahun 1996 yang lalu?
Baru saja KLB Sibolangit digelar dan pengesahan Kemenkumham pun belum di tangan, Demokrat Kubu Moeldoko sudah nyatakan dukungan kepada pemerintah Presiden Jokowi, dan siap suplai menteri. Di berbagai daerah, kantor DPC Demokrat didatangai intel Polisi, dimintai data lengkap pengurus, dll. Masih percaya Istana tidak terlibat dalam pembegalan Partai Demokrat?
Saat kunjungan ke Padepokan Seni Bagong Kussudiarjo di Yogya, Presiden Jokowi disambut tarian "Petruk Divaksin". Hidung Petruk yang panjang membuat banyak netizen mengasosiasikannya dengan Pinokio, yang hidungnya memanjang setiap kali berbohong. Tampaknya publik kesal karena sering kena prank Pemerintah.
Setelah menunggu sebulan lebih, TP3 6 Laskar FPI diterima Presiden di Istana. Presiden diingatkan tentang ancaman neraka jahanam bagi pembunuh, dan dituntut untuk menggelar pengadilan HAM. Apakah Pemerintah mulai akomodatif terhadap suara-suara oposisi? Atau justru ini menunjukkan para aktor politik istana cuma wayang yang dikendalikan beberapa dalang?
Hampir bersamaan dengan Partai Demokrat yang diobok-obok, Ketua KNPI Haris Pertama juga dipecat lewat pertemuan yang diklam sebagai Rapat Pleno Pengurus. Haris Pertama melawan, dan balik mengancam memecat oknum yang terlibat dalam pertemuan Ritz Carlton tersebut. Apa apa? Balas dendam Abu Janda? Atau operasi intelijen?
ni negeri drama. Bahkan politiknya pun jadi layar sinetron. Kisruh Partai Demokrat bukan cuma diwarnai manuver KSP Moeldoko yang dicap sebagai "begal partai". Ada pula ancaman santet, dan derai air mata relawan Jokowi. Lalu ada apa lagi?
Politik uang mewarnai KLB Demokrat di Sibolangit. Ada massa yang dibayar seratus ribu. Ada juga kader yang marah karena cuma dapat Rp 10 juta dari Rp 100 juta yang dijanjikan. Lebih seru lagi, kader yang marah kepada Moeldoko mengancam akan mengirim santet.
Frasa agama raib dari peta jalan pendidikan Indonesia yang dirumuskan Kemendikbud, digantikan frasa akhlak, budaya, dan Pancasila. Muhammadiyah menggugat. Hal ini mengingatkan pada SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah, yang menuai perlawanan keras dari Ranah Minang. Yuk kita bongkar bareng Bang Arief di video ini, apakah diam-diam Pemerintah sedang melakukan sekulerisasi pendidikan?
Herman Hery dan Ihsan Yunus disebut memperoleh kuota jumbo pengadaan paket bansos Kemensos oleh Jaksa dalam sidang tipikor Adi Wahyono. Sebelumnya nama Ihsan Yunus sempat raib dalam surat dakwaan Jaksa. Apakah ini tanda bahwa Istana sudah merelakan Madam Bansos di-"Novanto"-kan? Apakah ini juga sinyal untuk memulai tawar-menawar di antara para pihak?
Dengan resminya Moeldoko menjadi Ketum versi KLB Sibolangit, terbukti bantahan keterlibatannya dalam kudeta Demokrat hanya isapan jempol saja. Pemerintah keras membantah terlibat dalam manuver nekad Moeldoko. Bisakah dipercaya?
Politik Indonesia diramaikan oleh kiprah sejumlah mantan Jenderal. Edi Sudrajat, Wiranto, SBY dan Prabowo sudah mencoba peruntungan dengan mendirikan partai. Ada yang sukses, ada pula yang terpuruk. Moeldoko memilih strategi baru: merampas partai lain, bekerjasama dengan kader yang tidak puas. Bagaimana manuver Moeldoko akan dicatat dalam sejarah politik kita?
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, menyebut Moeldoko sebagai "begal partai", merujuk pada tindakannya yang dianggap amoral. Ternyata ada juga jurnalis yang jadi begal, karena mengklaim berita dari sumber lain sebagai miliknya. Ini juga gak bermoral. Bangsa kita memang mengalami krisis moral, di samping krisis ekonomi . Indikasinya itu tadi: keigatan begal-membegal jadi lumrah.
Banyak topik seru kita bahas seminggu kemarin di kanal ini. Mulai soal lampiran Perpres 10/2021 yang membuka investasi miras, yang bikin Wapres kaget, dan kemudian dicabut. Tak kalah serunya adalah soal ngopi-ngopi Moeldoko yang berujung KLB Demokrat di Sibolangit dan ngobrol seru Bang Arief bareng Jendral TNI (purn) Gatot Nurmantyo.
Jendral TNI (purn) Gatot Nurmantyo berterus-terang punya keinginan jadi Presiden. Namun beliau sadar, harus tetap realistis, karena tak punya partai, tak punya hasrat bikin partai, apalagi ambil alih partai orang lain. Namun, concern Jendral Gatot yang utama adalah keterbelahan bangsa. Jika tidak segera diatasi, keterpurukan ekonomi, bahkan bangkitnya ideologi komunis dan disintegrasi, mengancam Indonesia.
Jendral TNI (purn) Gatot Nurmantyo menceritakan apa yang paling membahagiakan dan yang paling membuatnya sedih selama menjabat Panglima TNI 2015-2017. Ternyata Jendral Gatot juga pernah diajak pihak tertentu untuk merebut kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB. Respon Jenderal Gatot sangat mengejutkan!
Kudeta Moeldoko cs terhadap AHY bukan cuma persoalan internal Demokrat. Kalau kemudian Kemenkumham mensahkan kepengurusan versi KLB Sibolangit, demokrasi kita praktis selesai. Pelemahan total terhadap oposisi,. Amandemen UUD yang menjadikan Presiden Jokowi tiga periode, bahkan kuasi partai tunggal, sudah di depan mata. Sesuram itukah jalan demokrasi kita?
KSP Moeldoko tak bisa berkelit lagi atas keterlibatannya dalam kudeta Partai Demokrat. KLB di kesenyapan The Hill, Sibolangit, Sumut menjadi saksi terpilihnya mantan Panglima TNI sebagai Ketum. DPP Demokrat pimpinan AHY menyebutnya sebagai KLB ilegal dan inkonstitusional, bahkan abal-abal, karena melanggar AD-ART. Yang jelas, ini KLB grasa-grusu alias buru-buru. Apa yang dikejar Moeldoko?
Semula Direktur Tindak Pidana Umum Polri menyatakan bahwa keenam Laskar FPI yang tewas ditembak polisi dalam insisden KM 50 sudah jadi tersangka. Lalu, Kabareskrim dan Kadiv Humas Polri bilang, status tersangka tersebut dicabut. Cuma di Indonesia arwah bisa jadi tersangka! Apakah ini satu bukti kecanggihan sistem hukum kita?
Perpres 10/2021 bukan cuma bikin heboh soal miras. Isinya juga mengijinkan pemodal besar masuk ke beberapa sekotr industri yang semula hanya untuk UMKM dan koperasi. Salah satunya krupuk, kripik dan rempeyek. Di tengah krisis terkesan Pemerintah terus mengguyur pemodal besar dengan insentif, dan mengabaikan UMKM. Apa maunya?
Menteri BUMN mengangkat Ketum PBNU, Said Aqil Siradj sebagai Komut sekaligus Komisaris Independen PT KAI. Kenapa? Upaya meredam penolakan Said Aqil terhadap investasi miras? Balas budi atas dukungan terhadap Presiden Jokowi? Atau manuver Erick agar didukung maju dalam Pilpres 2024?
Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres yang melegalkan investasi di industri miras. Ustadz Yusuf Mansur minta umat Islam sujud syukur dan berterimakasih kepada Presiden. Masuk akal? Cari sensasi? Atau, sedang berperan sebagi buzzer pemerintah?
Baru beberapa hari dilantik jadi Walkot Solo, Gibran minta Menteri PUPR percepat pembangunan rel layang. Setelah itu, Gibran juga minta pemerintah pusat memprioritaskan pengiriman vaksin Covid-19 ke Solo. Sekedar permintaan Walikota kepada Menteri, atau instruksi anak Presiden kepada bawahan ayahnya?
Prasetio Edi, Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP, keras menolak rencana Pemprov melepas saham produsen bir, PT Delta Jakarta. Padahal, kontribusi dividen saham ini terhadap APBD DKI sangat kecil. Jadi, kepentingan siapa sebenarnya yang dibela oleh sikap ngotot Prasetio Edi?
KH. Ma'ruf Amin mengaku kaget kok ada legalisasi miras dalam lampiran Perpres 10/2021. Nah, kalau Wapres kaget, apalagi rakyat! Jadi, sebenarnya bagaimana sih pola komunikasi di kabinet, khususnya antara Presiden dengan Wapres? Apakah Wapres dilibatkan dalam perumusan kebijakan Pemerintah? Apakah Presiden Jokowi percaya kepada wakilnya?
Presiden Jokowi secara lisan mencabut Lampiran III Perpres 10/2021 yang melegalkan investasi dalam industri miras. Sebagian publik bersuka-cita. Tapi jangan lupa Perpres-nya tidak dicabut. Apalagi induknya, yaitu pasal 77 ayat 2 Omnibus Law UU Ciptaker yang menghapus miras dari daftar negatif investasi. Jadi, langkah Presiden tersebut tulus, basa-basi, atau bahkan jebakan?
KPK tampaknya berusaha keras membuktikan tidak lemah dan dilemahkan. Dua Menteri sudah ditangkap. Sederet Kepala Daerah juga terjerat OTT. Tapi belakangan kita tidak pernah lagi mendengar anggota DPR ditangkap KPK. Apakah karena DPR sekarang sudah bersih dari korupsi? Atau karena ....
Pertengahan bulan lalu Airlangga Hartarto menemui Surya Paloh di pulau pribadinya. Judulnya silaturahmi. Isinya Nasdem meminang Golkar berkoalisi permanen untuk merebut Pilpres 2024. Deal seperti ini wajar saja dalam politik. Namun, kembali menjadi bukti peran oligarki dalam demokrasi semu kita. Pertanyaannya, apakah mungkin duit para taipan tidak ikut bermain?
Peribahasa lama mengatakan "diam adalah emas". Apa itu yang diterapkan Kyai Ma'ruf Wapres kita? Sampai-sampai sulit sekali menemukan statement beliau di berbagai moment penting. Saat ini salah satunya. Pemerintah mengeluarkan Perpres 10/2021 yang melegalkan investasi di industri miras. Apakah Kyai Ma'ruf diajak bicara oleh Pak Jokowi sebelum beleid ini keluar?
Perpres 10/2021 melegalkan investasi di industri miras, setidaknya di Bali, NTT, Sulawesi Utara dan Papua, dengan embel-embel sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Faktanya, daerah-daerah tersebut menolak miras, karena terbukti memicu berbagai masalah dan kerusakan. Jadi, beleid yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi ini sebenarnya untuk siapa?
Tindakan beberapa pihak yang melaporkan Pak Jokowi ke Bareskrim terkait kerumunan yang dipicu kehadiran beliau di NTT, membuat Prof. JImly sedih. Menurutnya, tak layak Presiden diperlakukan demikian.Kita malah sedih karena Prof. Jimly tidak paham, pelaporan tersebut adalah ekspresi rasa keadilan rakyat yang terkoyak.
Penangkapan dan penetapan status tersangka kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengagetkan banyak pihak. Sang Profesor bukan cuma dikenal prestatif, tapi juga bersih dan antikorupsi. Pendukung fanatik Nurdin menganggap beliau dijebak. Namun informasi yang beredar justru menguak keterkaitan Gubernur Sulsel dengan "praktik abu-abu penambangan pasir dan reklamasi.Apakah Nurdin Abdullah terlibat dalam "ijon pplitik"?
Seminggu ini kita ngobrol banyak tentang Indonesia. Mulai dari revisi UU ITE yang kayaknya berubah jadi sekedar interpretasi. Lalu lanjut ke skandal kerumunan di Maumere, NTT, sebagai akibat kunjungan Presiden Jokowi.Tak ketinggalan soal korupsi yang masih terus membahana. Bahkan kita dibuat kaget oleh OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang dikenal prestatif dan bersih. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia punya kita!
Buzzer DS mencuit tentang Aceh. Mungkin niatnya menyindir Aceh yang menjadi provinsi dengan prosentase penduduk miskin di Sumatera versi BPS. Cuitan DS bukan cuma amoral, tapi juga a-historis. Sulit membayangkan tegaknya NKRI tanpa pengorbanan rakyat Aceh yang sangat besar di masa-masa kritis. Jelas DS berpotensi memicu disintegrasi dan merusak NKRI!!
Presiden membuka kesempatan investasi industri miras hingga ke tingkat eceran dan kaki lima di Bali, NTT, Sulut dan Papua. Tokoh-tokoh Islam jelas keberatan. Namun ternyata, Majelis Rakyat Papua juga menolak keras. Bahkan sejak lama Papua sudah punya Perda yang melarang produksi dan peredaran miras. Jadi, investasi miras ini untuk siapa?
Publik gempar! Prof. Dr. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan yang pernah meraih Bung Hatta Anti-Corruption Award, kena OTT KPK Sabtu 27 Februari dinihari. Kenapa Nurdin abdullah yang begitu prestatif dan inspiratif bisa terseret juga ke dalam dugaan korupsi?
Oknum polisi, CS, menembak mati tiga orang di Cafe RM Kamis dinihari. Satu korban prajurit TNI-AD. CS gak terima ditagih miras Rp 3,3 juta. Whaattttt? Kok bisa polisi masuk tempat hiburan malam, bawa senjata, mabuk-mabukan? Kok juga prajurit TNI ada di cafe dini hari? Ngeri betul kelakuan oknum-oknum aparat tersebut. Ini benar-benar ujian untuk konsep PROMOTER dan PRESISI yang diusung oleh pimpinan Kepolisian RI.
Gawat! MUI minta polisi menangkap Jokowi karena memicu kerumunan massa dalam kunker ke Maumere, NTT. Sementara itu, Partai Demokrat menganggap Presiden sedang menguji keberanian Kapolri baru dalam menindak Jokowi. Beranikah Jenderal Listyo Sigit menegakkan hukum?
Nama kader PDIP Ihsan Yunus raib dalam surat dakwaan Jaksa terhadap 2 pihak swasta yang didakwa menjadi pemberi suap dalam kasus korupsi bansos Kemensos. Padahal dalam rekonstruksi, Ihsan jelas disebut sebagai penerima dana. Tercium bau tak sedap ini merupakan usaha menyelamatkan "madam bansos" dengan menghentikan kasus sampai Juliari saja.
Istana, Satgas Covid-19 IDI, dan Dokter Tirta membela kerumunan yang dipicu kehadiran Presiden Jokowi di Maumere, NTT. Intinya, itu spontanitas warga. Yang salah adalah protokoler Istana. Masuk akal gak sih? Bukannya kunjungan Presiden pasti berpotensi memicu kerumunan? Kok gak diantisipasi? Bukannya Presiden sempat lempar-lempar suvenir? Artinya kan disiapkan sebelumnya?
Wacana Presiden Jokowi tiga periode kembali mengemuka. Survei yang dirilis LSI mengatakan, Jokowi berpeluang besar menang di Pilpres 2024. Arief Poyuono juga bilang, hanya Jokowi yang pantas jadi Presiden. Sebenarnya ini wacana lama. Tahun 2019, Puan Maharani sudah minta agar kemungkinan mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dikaji serius. Serius nih Pak Jokowi gak mau tiga periode?
Manuver GAR-ITB menimbulkan kekisruhan belum selesai. Tetiba muncul kelompok yang menamakan diri "Alumni Jabar Pendukung Pancasila". Mereka bilang dukung GAR-ITB mengawal NKRI. Absrud! Klaim-klaim seperti ini justru berpotensi memecah belah NKRI, dan bertentangan dengan Pancasila.
Tidak masuk akal jika mantan Mensos Juliari Peter Batubara mendadak korupsi. Pasti ada pemicunya. Pasti ada pihak yang mendorognya. Tapi siapa? Ternyata keberadaan pihak tersebut diungkapkan oleh Komika Bintang Emon!
Di tengah pandemi Covid-19 kehadiran Presiden di NTT memicu kerumunan massa. Presiden tampak menyambut masa yang mengelu-elukan beliau dengan antusias. Ironis! Presiden sebelumnya tegas meminta agar prokes ditegakkan, dan pelanggar ditindak. Tindakan tegas itu antara lain mengai HRS, yang dianggap memicu kerumunan massa. Jadi, apa bedanya kerumunan peyambut Presiden di NTT dengan kerumunan HRS di Petamburan?
Dengan bangga PDIP mengutip survei Litbang Kompas yang menempatkannya sebagai juara elektabilitas, yaitu 19,7%. Angka ini bahkan lebih tinggi dari pileg 2019 yang 19,3%. Ternyata klaim itu totally wrong! Ada partai lain yang menang mutlak dalam survei Litbang Kompas. Meraih 47,3%. Partai manakah itu?
Rakyat yang menolak divaksin Covid-19 hanya berkurang 2% walaupun Presiden sudah disuntik duluan. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden juga berada di titik terendah sejak 2016. Di samping itu, prosentase rakyat yang puas terhadap penyelenggaraan demokrasi juga merosot drastis. Tanda-tanda apakah ini?
Dalam survei yang dirilis Litbang Kompas 22 Februari, elektabilitas PDIP masih juara. Padahal partai ini sudah habis-habisan dihantam kasus korupsi kader-kadernya. Apakah itu tanda rakyat sudah pasrah dan permisif terhadap korupsi?
Kapolri mengeluarkan Surat Edaran terkait implementasi UU ITE. Salah satu isinya, terlapor pelanggar UU ITE yang sudah minta maaf tidak ditahan. Sebelumnya Kapolri menyatakan, pelaporan harus dilakukan oleh korban, dan tidak diwakili. Praktis, Abu Janda terselamatkan. Apakah ada agenda tersembunyi untuk menyelamatkan Abu Janda?
Pemerintah memberikan dikson 100% pajak penjualan mobil. Mungkin logika yang ingin dibangun: demand terhadap produk otomotif yang lesu akan kembali bergairah, sehingga lapangan kerja untuk rakyat bisa diamankan. Padahal data menunjukkan, 60,3% PDB kita disumbang oleh UMKM. Di samping itu, 99% dari total lapangan kerja disediakan oleh UMKM. Jadi, diskon jor-joran diskon pajak tadi untuk siapa? Ekonomi kita dinikmati siapa?
Politisi PSI Tsamara Amani mendukung revisi UU ITE agar masyarakat tidak takut berpendapat dan mengkritik. Masalahnya, sejumlah kader PSI tercatat rajin melaporkan orang-orang yang bersuara di media sosial. Jadi apa maksudnya nih?
Wacana Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE tidak direspon antusias oleh para pembantunya. Para Menteri dan pejabat terkait malah mengarahkannya ke interpretasi dari UU tersebut. Para Menteri sengaja mbalelo atau ...
Di luar soal penanganan korupsi bansos yang bergerak lambat dan narasi UU ITE yang melempem, satu minggu ini obrolan kita didominasi manuver GAR-ITB yang menyerang Din Syamsuddin dan tokoh-tokoh lainnya. Serangan GAR-ITB yang membabi-buta memicu perlawanan serius dari Muhammadiyah yang bersiap membawa kasus ini ke jalur hukum. Yuk kita flash back lagi, apa aja yang sudah kita bahas bareng-bareng seminggu ini.
SKB 3 Menteri soal seragam sekolah terus memicu kontroversi. Masalah kecil yang bisa selesai dengan mudah di daerah, di bawa ke pusat dan dipolitisasi. Ditingkahi lagi dengan arogansi Mas Menteri Nadiem yang main ancam sanksi. Akibatnya, Sumbar marah, Ranah Minang melawan! Lebih dari 300 pengacara siap menggugat pusat. Apa maunya pemerintah pusat? Apa agenda yang dibawa Nadiem?
Tetiba saja Wamenkumham Edward Hiariej minta tersangka korupsi bansos Juliari Batubara dihukum mati. Alasannya, korupsi dilakukan dalam situasi pandemi, dan memanfaatkan jabatan sebagai Menteri. Muncul spekulasi, apakah Edward Hiariej sedang pencitraan tentang keseriusan pemerintah memberantas korupsi, atau kirim sinyal ancaman kepada PDIP?
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menuntut KPK ke pengadilan karena diduga menelantarkan kasus korupsi bansos Kemensos. Indikasinya, setelah serangkaian pengeledahan dan rekonstruksi, kader PDIP Ihsan Yunus tak kunjung diperiksa KPK. Apakah KPK sedang main mata dengan kekuasaan?
Manuver kelompok yang menamakan diri GAR-ITB semakin membabi-buta, mirip mafia, atau bahkan gerombolan teroris radikal. Nurhayati Suabakat, alumnus ITB yang sudah berjasa besar bagi almamaternya, diserang juga! Ada agenda apa di balik GAR-ITB? Siapa dalang manuver keji mereka?
Imbauan Presiden agar masyarakat makin aktif mengritik, kembali makan korban. Sebelumnya, penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dipolisikan gegara mempertanyakan kematian Ustadz Maheer di tahanan polisi. Sekarang giliran pengamat segala hal, Rocky Gerung, diancam dipolisikan pendukung Jokowi yang gak terima Presiden diminta merevisi isi kepala.
Kompol Yuni Purwanti, polisi jelita yang memimpin Polsek Astana Anyar, Bandung, kedapatan memimpin 11 anak buahnya berpesta narkoba. Agak tidak masuk akal jika polisi-polisi bejat itu cuma pemakai, mengingat bandar narkoba memang selalu berupaya memikat aparat untuk menjadi beking dan/atau pengedar.
Presiden Jokowi lempar narasi revisi UU ITE. Namun tak terlihat langkah konkrit. Bahkan para pejabat terkait justru memilih menyusun interpretasi standar untuk mengatasi pasal-pasal karet UU tersebut. Jadi sebenarnya Presiden Jokowi serius ingin memperbaiki demokrasi, atau sekedar "menyogok" rakyat supaya adem?
Ekonom senior yang juga mantan aktivis ITB dan mantan Menko Maritim, Rizal Ramli, menyatakan kekesalannya atas manuver GAR-ITB yang dinilainya cupet dan norak abis. Bahkan menurut Rizal Ramli menyesalkan adaya produk gagal di antara mahasiswa-mahasiswa yang dulu dia bina.
Beredar laporan keuangan proyek penyingkiran Din Syamsuddin dari MWA ITB yang dirilis GAR-ITB. Tampaknya GAR-ITB ingin bikin kesan bahwa gerakan mereka transparan dan etika. Faktanya, sejumlah alumni mengadu nama mereka dicatut oleh GAR-ITB. Di samping itu, sepak terjang GAR-ITB juga dilawan oleh "Keluarga Alumni ITB Penegak Pancasila Anti Komunis" (KAPPAK).
Banyak inkonsistensi informasi terkait manuver GAR-ITB. Apakah Fadjroel Rachman anggota GAR? Atas soal apa sebenarnya Din Syamsuddin dilaporkan? Laporan atas Pak Din diproses pemerintah atau tidak? Ada juga dugaan GAR digerakkan seorang anggota kabinet yang kalah dari Din Syamsuddin dalam pemilihan anggota MWA ITB wakil masyarakat.
Survei Median tentang siapa kandidat yang berpeluang menjadi Gubernur DKI yang akan datang baru saja dirilis. Anies Baswedan masih yang terkuat, walaupun Risma membayangi. Tapi ada isu yang lebih serius. Jika Pilkada disatukan di 2024, suara partai-partai yang tidak punya calon Presiden kemungkinan besar akan dilibas PDIP. Jadi partai-partai selain PDIP serius nih gak mau ada Pilkada 2022 dan 2023?
GAR-ITB bukan cuma melaporkan Din Syamsuddin. Dekan FTI ITB, Prof. Brian Yuliarto juga diperkarakan karena diduga melanggar netralitas ASN, gegara pernah jadi anggota parpol semasa kuliah. Di sisi lain, sejumlah Guru Besar tercatat menjadi Caleg PDIP dan partai lain. Apakah artinya ASN tidak boleh berpolitik, kecuali di partai penguasa? Atau, ASN tidak boleh berpolitik di partai tertentu?
Setelah kasus kerumunan massa gegara diskon tiket di Waterboom Cikarang, awal tahun ini, netizen dihebohkan lagi oleh kerumunan Imlek di Pantai Indah Kapuk, dan penumpukan pengunjung di kolam ombak Waterboom the Jungle Bogor. Apakah polisi akan setegas menangani kerumunan jamaah Maulid di Petamburan dan Mega Mendung, yang sudah menyeret HRS ke tahanan?
Sampai saat ini belum ada tersangka baru kasus korupsi bansos Kemensos yang diumumkan KPK, walaupun KPK memperpanjang masa penahaman Juliari Batubara dan dua mantan pegawai Kemensos yang sudah jadi tersangka sebelumnya. Ke mana kasus ini mengarah? Akankah "Madam Bansos" tenggelam begitu saja?
Lagi-lagi ada mic anggota DPR yang dimatikan, ketika mau interupsi soal SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah. Tahun lalu, di sidang pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja, hal serupa juga terjadi. Kalau anggota DPR saja dihambat bersuara, bagaimana rakyat jelata bisa mengkritik, sesuai dengan imbauan Presiden Jokowi?
Paradoks dan ironis! Itu kesan publik terkait sejumlah langkah pemerintah. Mengajak umat muslim wakaf uang, tapi mengusik jilbab di sekolah. Belakangan tokoh umat, Din Syamsuddin, juga diganggu dengan tudingan radikal. Bagaimana menjelaskan fenomena ini?
SBY bilang kritik itu obat. Pahit tapi bisa menyembuhkan. Mungkin karena itu di jaman SBY jadi Presiden, Komika Abdur Arsyad berani melontarkan kritik lewat konten komedinya. Bukan cuma Abdur lho yang takut mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Banyak tokoh punya kekhawatiran serupa.
Polemik soal pernyataan Presiden Jokowi yang minta rakyat aktif mengkritik, terus bergulir. Pertanyaan JK, bagaimana cara mengkritik tanpa dipanggil polisi, ditanggapi keras oleh Tenaga Ahli KSP. Nah, kalau bertanya saja disikat, apalagi mengkritik?
Ini pekan seru Guys! Ada soal data komunikasi publik pemerintah seputar Covid-19 yang amburadul. Tapi yang paling heboh adalah soal demokrasi kita yang dibajak taipan, dan melahirkan deretan koruptor. Masyarakat jadi apatis. Muncul ide-ide "out-of-the-box", seperti mengusung Raffi Ahmad dan Agnes Mo dalam Pilgub DKI, atau meminta Megawati dan JK nyapres di tahun 2024.
Gak hujan gak angin, tetiba saja politisi PKB Luqman Hakim mengatakan bahwa partainya melirik Raffi Ahmad dan Agnes Monica sebagai kandidat Gubernur DKI 2024. Whaaattttt? Ini contoh lelucon yang tidak lucu? Atau ini upaya mencari sensasi dan perhatian publik?
Penyanyi legendaris pelantun Bento, Iwan Fals, mengusulkan agar Megawati dan JK maju dalam Pilpres 2024. Dia juga usul agar kabinet diisi para sepuh. Orang-orang ini diharapkan sudah tidak punya ambisi pribadi, sehingga fokus memikirkan rakyat. Jelas ini satir kelas "dewa" dari seorang Iwan Fals, mewakili apatisme masyarakat terhadap kualitas demokrasi kita yang hanya menempatkan rakyat sebagai "objek penderita".
Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menyatakan bahwa demokrasi kita terlalu mahal, dan karenanya rawan korupsi, karena pejabat yang terpilih akan fokus untuk mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan. JK juga menyoroti soal check & balance yang lemah, karena masyarakat takut mengkritik. Yuk kita obrolin bareng Bang Arief
Dalam peluncuran Laporan Ombudsman tahun 2020, hari Selasa 9 Februari yang lalu, Presiden Jokowi minta agar masyarakat lebih aktif mengkritik. Namun faktanya, sebelum dan sesudah pernyataan itu dikeluarkan Presiden, banyak pengkritik yang dipolisikan. Apakah pernyataan Presiden tersebut hoaks?
Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo, menyoroti maraknya dinasti politik, politik uang, dan politisasi ASN dalam Pilkada 2020. Apakah sorotan itu juga ditujukan kepada keluarga Presiden Jokowi - Gibran dan Boby - yang turut berlaga di Solo dan Medan?
Gibran Rakabuming Raka menyatakan belum memikirkan soal terjun di Pilgub DKI. Alasannya, dilantik jadi Walikota Solo saja belum. Dia bilang, mau fokus mimpin Solo dulu. Ini sungguhan atau hoaks ya?
Fraksi PKS DPR RI mempertanyakan dugaan bahwa buzzer dibiayai APBN, dan mengapa Abu Janda tak kunjung ditangkap polisi. Sedangkan Rocky Gerung menyoroti sikap bermuka-dua Presiden Jokowi. Di satu sisi, meminta dikritik. Tapi di sisi lain menggunakan buzzer menghajar para pengkritik. Potret demokrasi kita yang tambah buram?
Demokrat curiga, Presiden Jokowi sedang menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti jejaknya: dari Walikota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pilkada 2024 dipandang lebih pas untuk itu. Apakah itu alasan pemerintah menolak revisi UU Pemilu, sehingga 2022 dan 2023 tidak ada pilkada?
Nurdin Halid yang terjerat dalam banyak kasus korupsi, hari ini mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Unnesa atas jasanya mengembangkan olahraga Indonesia. Sejumlah Universitas juga tercatat mengobral gelar tersebut untuk para pejabat dan politisi. Kalau dibiarkan bisa-bisa Dr (HC) artinya menjadi "Doktor Humoris Causa" saking lucunya.
Menurut Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia 2020 adalah 37, dan masuk dalam kategori "demokrasi cacat". Ini prestasi terburuk dalam 14 tahun terakhir. Kalau terus begini trend demokrasi kita, Indonesia bisa-bisa jadi seperti Korut!
Dalam pidato ucapan selamat Hari Pers Nasional, Menseskab Pramono Anung meminta pers mempertahankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Kata dia, kritik yang keras dan pedas akan membuat pemerintah lebih terarah. Hati-hati kena prank lagi Guys! Ingat, UU ITE dan serangan buzzer mengintai!
Sejumlah kader PPP mempersoalkan Ketum Soeharso Monoarfa, yang diduga mendapatkan jabatannya atas intervensi Presiden Jokowi. Monoarfa diminta mundur. Pemerintah Presiden Jokowi diduga memang kerap mengintervensi sejumlah parpol, untuk memastikan dukungan mereka terhadap pemerintah. PAN, PPP dan Demokrat adalah sebagian di antaranya. Yuk kita obrolin bareng Bang Arief
Legislator muda Ihsan Yunus diduga terlibat dalam korupsi bansos di Kemensos yang sebelumnya menyeret mantan Mensos, Juliari Batubara, yang juga sejaawatnya di PDIP, sebagai tersangka. Apakah ini pertanda bahwa parpol menjadi tempat para politisi muda belajar korupsi?
Walkot Tanjungpinang melaporkan seorang netizen ke polisi dengan tuduhan ujaran kebencian dan penghinaan yang merendahkan martabat dirinya. Sebelumnya sejumlah Kepala Daerah juga tercatat memolisikan pengkritik mereka. Apes banget nasib rakyat dipimpin oleh Kepala Daerah yang tipis kuping dan sumbu pendek. Polisi juga jadi nambah kerjaan ngurusin sederet pengaduan gak bermutu.
Para pejabat kerap memberikan "angin surga" tanpa data yang memadai . Belum apa-apa, Erick Thohir mengatakan, angka penularan turun drastis pasca vaksinasi. Padahal sehari sebelumnya, Kepala Satgas Covid-19, Doni Monardo, bilang bahwa kasus Covid-19 belum turun. Statement para pejabat yang gak kompak dan memusingkan rakyat ini tentu bikin Covid "bersorak". Yuk kita obrolin bareng Bang Arief
Setahun yang lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, hanya butuh duit 1 trilyun untuk "membeli" satu parpol. Angka itu sangat murah bagi para taipan yang masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia. Ibarat beli tusuk gigi! Apakah itu berarti para pejabat publik dan politisi kita hanya menjadi proxy dari kepentingan bisnis para taipan?
Walauupun banyak sekali kadernya terlibat korupsi - terakhir korupsi bansos di Kemensos yang heboh - PDIP tetap dicinta. Buktinya, elektabilitasnya tetap tertinggi, walaupun melorot dibandingkan survei sebelumnya. Apakah ini berarti rakyat semakin permisif terhadap korupsi?
Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa setidaknya 2000 data Covid-19 belum di-entry ke pangkalah data pemerintah pusat. Rupanya ini biang keladi gak klopnya data pusat-daerah selama ini. Lalu, bagaimana dengan data "kaleng-kaleng" kita berharap lahir kebijakan dan strategi yang jitu untuk mengatasi pandemi?
Ini minggu yang ramai dan gaduh. Ada kisruh soal penanganan Covid-19. Ada pula Bantuan Subsidi Upah untuk buruh dan pekerja yang dikabarkan tidak berlanjut. Belum lagi tarik ulur jadwal Pilkada dalam revisi UU Pemilu. Tapi yang paling menyita perhatian adalah isu kudeta terhadap Ketum Partai Demokrat, AHY, yang ditengarai melibatkan KSP Moeldoko. Apapun topiknya, minggu ini jadi seru karena kalian semua setia nemein ngobrol bareng Bang Arief
AHY cs melawan indikasi keterlibatan KSP Moeldoko dalam upaya kudeta terhadap Ketum Demokrat dengan gaya anak muda yang taktis dan out-of-the-box, walaupun tetap tak bisa dilepaskan dari peran SBY sebagai "conductor". Lalu, bagaimana perbadingan performa sang "Jenderal tua" dengan para "milisi muda" Demokrat?
Partai-partai pendukung revisi UU Pemilu yang memungkinkan Pilkada 2022 dan 2023 digelar, satu per satu balik badan menolak. Ada apa? Apakah pembalikan sikap itu akibat kalkulasi politik yang berubah. Adakah kaitannya dengan upaya menjegal figur-figur alternatif yang akan berlaga di Pilpres 2024, sebagaimana juga diduga merupakan tujuan kudeta terhadap AHY di Demokrat?
Gubernur Anies kembali memenangkan penghargaan internasional. Kali ini satu dari "21 Pahlawan Transportasi Dunia." Penghargaan tersebut, dan setumpuk prestasi sebelumnya, membuat kredibilitas dan modal sosial Anies tambah kuat, tanpa masuk gorong-gorong, blusukan, atau ngumpulin tuna wisma. Di sisi lain, ini tentu ancaman bagi pihak-pihak yang pengen jagoannya jadi Capres di 2024. Yuk kita obrolin bareng Bang Arief
Sejumlah kader Demokrat dari daerah diundang ke Jakarta dengan dalih akan mendapatkan bantuan pasca bencana. Ternyata mereka malah dipertemukan dengan mantan kader yang dipecat 9 tahun lalu gegara kasus korupsi. Di kamar berbeda ada pula pejabat lingkaran dalam Istana. Seserius apa percobaan kudeta ini dalam pandangan DPP Demokrat?
Presiden Jokowi dikabarkan menegur keras KSP Moeldoko karena diketahui ikut campur dalam upaya mendongkel AHY dari posisi Ketum Demokrat. Sontak Moeldoko kembali menggelar konferensi pers, walaupun masih banyak berisi penyangkalan. Namun Presiden memutuskan tidak merespon surat AHY yang minta klarifikasi. Apa dampaknya?
Tanggal 25 Januari Abu Janda diperiksa Bareksrim urusan "Islam agama arogan". Tanggal 4 Februari dipanggil lagi gegara dugaan ujaran rasis kepada Natalius Pigai. Tapi, tetap tidak ditangkap. Memang sakti! Abu Janda ngaku dirinya dibayar mahal untuk jadi buzzer. Apakah si pembayar itu yang juga melindunginya sehingga selama ini seolah kebal hukum?
Walaupun konon sudah ditegur keras Presiden, Moeldoko masih berkelit dari tudingan keterlibatannya dalam upaya kodeta terhadap kepemimpinan AHY di Demokrat. Menurut Moeldoko, sejawatnya Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah didatangi sejumlah kader senior Demokrat. Benarkah pertemuan kader demokrat dengan LBP bisa disamakan dengan keterlibatan Moeldoko dalam isu kudeta belakangan ini?
Partai Demokrat, melalui Kepala Bakomstra-nya, menelanjangi pernyataan-pernyataan Moeldoko terkait tudingan terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan partai itu. Ibarat pemain bola yang piawai, tampaknya gocekan Demokrat bikin Moeldoko lumayan sakit kepala.
Anggaran kesehatan di APBN 2021 hanya Rp 169,7 triliun, tidak sampai separuh infrastruktur yang Rp 417,8 triliun. Di saat porsi duit buat infrastruktur naik 48% dibandingkan tahun lalu, jatah untuk ksehatan justru turun. Apakah pandemi Covid-19 yang gak reda-reda ini mau dilawan dengan infrastruktur?
Insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pasien Covid-19 dipangkas 50% di tahun 2021 ini. Bikin miris! Apalagi sudah 647 Nakes wafat dalam perang yang gak jelas kapan selesainya. Apakah ini satu tanda lagi bahwa kas Pemerintah sudah kosong?
Beredar kabar bahwa empat faksi di Demokrat sepakat mengusung Pak Moeldoko menjadi Ketum dengan menggusur AHY melalui KLB. Dalihnya, AHY akan diprioritaskan jadi menteri jika Presiden 2024 dari Demokrat. Adanya faksi-faksi lumrah dalam parpol manapun. Tapi kalau betul Pak Moeldoko terlibat dalam upaya kudeta di Demokrat, kita patut bertanya, "Pak Moeldoko, Bapak mau dikenang sebagai apa?"
Kabar buruk untuk pekerja Indonesia: Bantuan Subsidi Upah (BSU) gak lanjut lagi tahun ini. Apakah ini merupakan sinyal bahwa kas Pemerintah sudah menipis, atau bahkan kosong?
Moeldoko diduga berupaya mengkudeta AHY dari kursi Ketum Demokrat, dan menunggangi partai yang didirikan SBY itu untuk keperluan pilpren 2024. Sayangnya, langkah culas itu terbongkar. Bahkan, ia dituding berbohong tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Namun demikian, percobaan kudeta ini juga merupakan ujian kepemimpinan bagi AHY yang baru seumur jagung berada di pucuk kepemimpinan partai.
Ada yang menilai tindakan AHY mengungkapkan ancaman kudeta yang dialaminya sebagai Ketum Demokrat kepada pihak luar, justru membuka aib partai itu. Apa iya demikian?
Ada upaya kudeta di Demokrat. Itu kata Ketum-nya, AHY. Inisiatornya 5 orang. Ada kader aktif, kader pasif, mantan kader, dan pejabat negara di lingkaran dalam istana. Ini yang bikin nama Moeldoko terbawa. Di satu sisi, wajar saja jika di parpol ada pergulatan berebut kekuasaan. Tapi di sisi lain miris, karena diduga melibatkan sogokan uang untuk memaksakan KLB, untuk memuluskan jalan jadi Capres 2024
Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWU) yang diluncurkan pemerintah disindir banyak orang. Kan kata Abu Janda, Islam itu agama pendatang yang arogan. Ngapain syariatnya diendorse pemerintah? Trust problem memang ruwet. Segala yang mendadak, seperti "mendadak wakaf", "mendadak kerudungan", "mendadak syariah", pasti mengundang kecurigaan dan cibiran. Jangan lupa, trust itu soal rasa, Bro!
Jumlah kasus Covid aktif di Indonesia jadi yang tertinggi di Asia, mengalahkan India. Presiden terang-terangan mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat (PPKM) tidak efektif. Dalam Rapat Terbatas Kabinet, Presiden meminta Menkes melibatkan sebanyak mungkin epidemiolog untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat. Nah, kalau Presiden bingung soal penanganan Covid, apalagi rakyat?
KH Said Aqil Siradj minta Kapolri Listyo Sigit memeriksa apakah ada dana Baznas yang mengalir ke ISIS. Ketua Baznar yang juga kader NU, Prof. Dr. Noor Achmad, mengatakan, ucapan itu hanya gurauan saja. Gurauan seperti ini rasanya gak pas, karena bisa mendeskreditkan Baznas yang merupakan milik seluruh umat Islam Indonesia. Bahkan berpotensi menimbulkan benturan yang tidak perlu.
Minggu yang seru. Banyak banget yang udah kita obrolin: mulai Rektor terpilih yang terbukti self-plagiarism, rasisme Abu Janda terhadap Natalius Pigai, otak-atik jadwal Pilkada, sampai kejuaran korupsi yang diikuti Indonesia. Ngomongin Indonesia memang asyik, Guys! Manis, pahit, asam, asin, semuanya ada
Soal korupsi, Indonesia semakin digdaya. Indek persepsi korupsi 2020 melorot dibanding tahun sebelumnya. Itupun kasus korupsi benur dan bansos Kemensos belum masuk hitungan. Biang keladi melorotnya indeks persepsi korupsi kita adalah korupsi yang terkait dengan politik dan penegakan hukum. Apakah revisi UU KPK dan UU Ciptaker ikut berpengaruh?
Jangan lupakan kasus dugaan korupsi ijin ekspor benur. Memang kalah seksi dibandingkan dugaan korupsi dana bansos Covid-19 di Kemensos, tapi tetap korupsi yang harus dibongkar tuntas KPK. KPK menduga istri Edhy Prabowo ikut menerima aliran dana. Sebelumnya ada dugaan duit korupsi ini juga dibelikan mobil dan apartemen untuk sejumlah perempuan. Juga mungkin mengalir ke partai. Yuk kita obrolin bareng Bang Arief
Polemik revisi UU Pemilu jadi rame. Golkar, Demokrat, PKS, Nasdem ingin Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar. Sebaliknya, PDIP, didukung PAN, PPP dan PKB memilih Pilkada serentak 2024, bersamaan dengan PIleg dan Pilpres. Gerindra? Masih bingung bersikap kayaknya.
Tanggal 26 Januari kasus positif Covid kita tembus 1 juta. Bahkan, hampir seluruh indikator: active cases, positivity rate, fatality rate, memburuk. Bed occupancy rate (BOR) Rumah Sakit juga menuju 100%. RS nyaris kolaps. Bahkan ada yang minta Gubernur Anies diminta mundur saja dari jabatannya. Lalu, pemerintah dan masyarakat masih bisa apa?
Transparency International baru merilis data Corruption Perception Index 180 negara di dunia. Skor Indonesia turun 3 point dibandingkan 2019 ke 37. Ranking kita juga melorot jauh dari 85 ke 102. Jelas, dalam soal korupsi, kita jauh lebih "perkasa" dibandingkan Singapura (peringkat 2) dan Jerman (peringkat 5). Semakin mencuatnya "prestasi" korupsi Indonesia tak lepas dari menyempitnya ruang partisipasi masyarakat sipil dan pemerintah yang tambah otoriter.
Setelah dilaporkan ke Bareskrim, Abu Janda berkilah, yang melaporkannya adalah orang yang dendam gara-gara pembubaran FPI. Di sisi lain, Abu Janda yang kerap ngaku Nahdiyyin, justru ditegur keras petinggi NU akibat cuitan rasisnya kepada Pigai, dan statement-nya tentang Islam agama yang arogan.
Presiden Jokwi tanggal 25 Januari yang lalu meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), sekaligus meresmikan brand Ekonomi Syariah. Namun tak sedikit yang pesimis. Sebagian publik mempersepsikan wakaf sekedar menjadi jurus terakhir pemerintah untuk menambal anggaran yang bolong. Belum lagi soal Islamofobia dan mega korupsi yang terus terjadi. Yuk kita obrolin bareng Bang Arief.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali menyebabkan produksi telur ayam ras banyak gak terserap pasar. Akibatnya, harga anjlok, sedangkan harga pakan naik, karena mahalnya kedelai. Gimana cara Pemerintah menolong para peternak kelas UMKM tersebut?
Setelah Ambroncius Nababan, KNPI melaporkan Abu Janda ke Bareksrim Polri terkait dugaan ujaran rasis yang dilontarkannya kepada Natalius Pigai. Walaupun Pigai menyatakan tidak pernah sakit hati pada orang-orang yang menghinanya, namun kekerasan verbal di ruang-ruang publik memang perlu diproses secara hukum, agar tidak merusak kohesi sosial masyarakat kita yang meajemuk. Yuk kita obrolin bareng Bang Arief
Kejagung sedang menelisik dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 43 triliun. Modusnya diduga mirip kasus Jiwasraya dan Asabri. Malang betul nasib rakyat Indonesia. Bansos orang miskin dijarah, premi asuransi Jiwasraya ditilep, iuran BPJS juga diduga dicuri. Lalu, apa yang tersisa?
Tanggal 25 Januari, Presiden Jokowi bersyukur karena krisis kesehatan dan ekonomi akibat Covid=19 Besoknya, Presiden berduka karena kasus positif Covid tembus sejuta. Perubahan perasaan dan ungkapan Presiden sungguh dinamis. Rakyat tak perlu bingung. Pilih saja, mau Pak Jokowi yang bersyukur, atau Pak Jokowi yang berduka.
Polisi bergerak cepat memanggil Ambroncius Nababan (AN) atas dugaan ujaran kebencian bernuansa rasis kepada Natalius Pigai. Kemudian status AN dinaikkan menjadi tersangka. Pertanyaannya, pelaku dugaan ujaran rasisme lainnya kepada Pigai akankah diproses juga? Lalu, akankah polisi konsisten berdiri di atas semua kelompok dan golongan?
Ambroncius Nababan, politisi Hanura, diduga melakukan serangan bernada rasis terhadap Natalius Pigai di medsos. Polisi bergerak cepat merespon pengaduan KNPI Papua Barat. Sebenarnya, Abu Janda, Ruhut Sitompul, dan Herman Henuk juga melakukan tindakan serupa. Ujaran kotor manusia-manusia rasis tersebut, menambah pengap ruang siber dan jagad politik kita. Yuk kita obrolin bareng Bang Arief
Banjir Kalsel yang terjadi belakangan ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya masih menjadi perdebatan. Istana mengklaim tidak ada alih fungsi hutam Kalimantan selama Presiden Jokowi berkuasa. Sebaliknya, Walhi mencatat 2014-2019 terjadi pelepasan hutan Kalimantan seluas 427.952 hektar. Kok bisa bertolak-belakang? Padahal, angka Walhi bersumber dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Setelah dua minggu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan se-Jawa-Bali, penularan Covid-19 justru semakin gak terkendali. Dampaknya luas, sampai menganggu beberapa indikator ekonomi. Kick-of vaksinasi juga belum direspon positif oleh pasar. Lalu, opsi apa yang tersisa bagi Pemerintah untuk mengatasi keadaan?
Cerita dugaan korupsi dana bansos Kemensos oleh Juliari Batubara cs belum selesai. Kemudian malah muncul dugaan penyalahgunaan paket bansos untuk kampanye beberapa kandidat yang diusung PDIP dalam Pilkada 2020 yang lalu. Memang sulit mencegah incumbent melakukan penyalahgunaan fasilitas negara, termasuk bansos, ketika maju berkontestasi untuk masa jabatan berikutnya.
DPP PDIP Bali bikin syukuran pasca Pilkada. Ada tiup lilin dan suap-suapan tumpeng pake satu sendok. Of course buka masker. Videonya viral, dan bikin heboh netizen. Di tengah pandemi yang lagi gawat-gawatnya, tentu saja kejadian itu mengirim pesan yang gak bener. Bisa-bisa masyarakat yang sudah abai terhadap prokes, tambah cuek lagi.
Rektor terpilih USU, Dr. Muryanto dinyatakan terbukti melakukan self-plagiarism oleh Komite Etik. Namun beredar surat yang diduga dari Plt. Sekjen Kemdikbud bahwa Muryanto akan tetap dilantik menjadi Rektor, hari Kamis yang akan datang. Kalau benar demikian, etika akademik diruntuhkan. Yuk kita obrolin.
Netizen yang bikin dan menyebarkan video parodi mengkritik Gubernur Kalsel terkait penanganan banjir, diancam dipolisikan. Kalau terus-terusan begini, ruang partisipasi rakyat dalam demokrasi bisa hilang.
Saat menjadi Presiden, Gus Dur membubarkan Kemensos, karena menganggapnya sebagai "lumbung" korupsi. Kemudian Presiden Megawati menghidupkannya kembali. Namun sampai sekarang sudah tiga Mensos dari Parpol yang tersangkut kasus korupsi. Mungkin ini saatnya Presiden Jokowi mengganti Risma yang juga kader Parpol dengan Mensos dari kalangan profesional yang punya komitmen memberantas korupsi.
Walaupun masih dugaan, tapi sulit menepis indikasi pesta pora sejumlah kader Banteng dalam pengadaan paket Bansos Kemensos. Konon, jatah itu dimonopoli satu faksi di partai tersebut. Geram dengan penjarahan bansos yang biadab, Guru Besar FISIP UI mendorong agar partai tersebut digugat ke MK untuk dibubarkan.
Cerita soal korupsi bansos di Kemensos jauh dari finish. Separuh paket bansos Jadebotabek diduga jadi jatah dua politisi Banteng. Anehnya, Juliari tidak mengutip upeti dari jatah tadi, karena konon itu bagiannya "Madam". Sontak tagar #MadamBansos trending di jagad twitter satu hari kemarin.
Mensos Risma memang ringan tangan. Suka sekali aksi lapangan yang dramatis: blusukan, bikin KTP untuk tunawisma, atau masak untuk warga korban bencana. Kayaknya itu sudah jadi personal brand Risma. Masalahnya, "rumah" Risma sekarang, Kemensos, lagi diserbu "rayap". Kasus korupsi Bansos yang disangkakan kepada pendahulu Risma, Juliari Batubara, mengalir dan nyangkut ke mana-mana. Ada dugaan, bansos untuk kelompok difabel pun diembat juga. Biadab!
Ketika mengunjungi wilayah terdampak gempa di Mamuju, Sulbar, Presiden Jokowi bukan hanya membagikan sembako, namun juga menjajikan bantuan dana renovasi rumah sampai dengan Rp 50 juta. Sontak janji Jokowi tersebut mengingatkan publik terhadap janji serupa kepada warga terdampak gempa Lombok, dua tahun lalu, yang belum tuntas ditunaikan. Apakah janji kepada warga Mamuju akan bernasib sama?
Di lokasi pengungsian banjir Kalsel, Presiden Jokowi menghibur anak-anak dengan buah tangan paket Hokben dan JCo. Presiden juga bilang, banjir parah ini penyebabnya hujan deras yang gak bisa ditampung debit airnya oleh sungai Barito. Pernyataan Jokowi diprotes Walhi setempat. Mereka kecewa karena Presiden sama sekali tidak mengangkat masalah konversi lahan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan, yang masif banget 10 tahun terakhir. Kalau cuma nyalahin hujan, lebih baik gak usah datang ke Kalsel, kata merreka.
Komisi III DPR RI sedang melakukan fit and proper test terhadap Komjen Listyo Sigit Prabowo yang diajukan sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Jendral Idham Azis oleh Presiden Jokowi kepada DPR. Sigit dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan Presiden. Walaupun Sigit non-muslim, sebagian umat Islam mendukung pencalonannya. Lalu, apa kriteria yang semestinya digunakan untuk menimbang layak-tidaknya Sigit menjadi the next Kapolri?
Dua kader PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, sedang diselidiki keterkaitannya dengan korupsi Bansos yang diduga dilakukan Juliari Batubara, sesama kader PDIP. Sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Herman dan Ihsan dapet jatah pengadaan Bansos Jadebotabek senilai Rp 3,4 T. Ini 50% dari anggaran. Itung-itungan kasar, potensi dana Bansos yang dikorupsi di atas Rp 5 T, sehingga gak masuk akal jika cuma dinikmati individu-individu aja. Ada yang mengalir ke partai gak ya?
Presiden Jokowi menyampaikan duka cita mendalam atas musibah banjir yang menggenangi hampir seluruh Kalimantan Selatan. Presiden juga memerintahkan pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan, khususnya perahu karet. Kepedulian Presiden Jokowi tentu harus diapresiasi. Tapi, bukankah Presiden punya peran yang lebih strategis, yaitu membereskan soal konversi lahan yang sangat masif terjadi, dan ditengarai menjadi penyebab banjir dahsyat yang melanda Kalimantan dari tahun ke tahun?
Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju, diguncuang gempa susul-menyusul. Sampai 17 Januari 2021 tercatat 81 korban tewas, dan hampir 1000 luka. Kantor Gubernur, Rumah Sakit, pemukiman, dan sejumlah fasilitas umum rata runtuh. Bahkan, akses jalan antar-wilayah pun terputus. Warga yang terlambat mendapat bantuan sempat mengais makanan di bawah reruntuhan toserba, bahkan menjarah truk bantuan relawan. Dan ternyata, Front Persaudaraan Islam, alias FPI baru, turun membantu, walaupun tanpa atribut.
Seminggu ini kita sudah diskusi seru di kanal Bang Arief. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182, lanjutan cerita blusukan Bu Risma, pembekuan rekening keluarga HRS, gelaran suntik perdana vaksin Sinovac, sampai banjir di Kalsel dan gempa di Majene. Satu minggu yang penuh dinamika. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, untuk kehidupan yang lebih baik.
Beberapa klaim Ribka Tjiptaning, kader PDIP, dalam menolak vaksin Sinovac, ternyata tidak akurat. Belakangan, kembali Ribka menyerang dengan menyebut vaksin Sinovac andalan Pemerintah sebagai "barang rongosokan". Apakah ini pernyataan Ribka pribadi? Kode keras dari PDIP kepada pemerintahan Presiden Jokowi? Atau upaya PDIP untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasus korupsi yang membelit sejumlah kadernya?
Mengawali tahun 2021, Kalimantan Selatan direndam banjir berhari-hari, sedangkan Majene, Sulawesi Barat, didera gempa berturut-turut. Rentetan bencana alam tersebut, ditambah dengan bencana non-alam Covid-19, menjadi kian berat terasa, karena kondisi keterbelahan kita sebagai bangsa. Sedemikian rupa membenci FP1 boleh saja. Tapi tak bisah dibantah, masyarakat di daerah bencana merindukan kehadiran mereka!
Muka istana ditampar! Niatnya ngajak Raffi Ahmad divaksin perdana bareng Presiden Jokowi supaya jadi contoh baik untuk milenial. Eh abis divaksin, malamnya Raffi malah nongkrong di private party bareng Ahok dan pesohor lainnya tanpa prokes. Urusan bakal tambah runyam kalau Raffi cs gak diproses hukum. Publik bakal ngebandingin sama HRS yang dikriminalkan sedemikian rupa cuma gegara kerumunan Maulid. Pake tuduhan penghasutan pula.
Walaupun Presiden Jokowi sudah jd contoh pertama disuntik vaksin Sinovac, resistensi masyarakat masih cukup kuat. Yang nolak bukan cuma orang awam, tapi juga tenaga kesehatan, dan politisi PDIP, partainya Pak Jokowi sendiri. Ribka Tjiptaning bahkan tegas mengatakan, dia dan keluarganya memilih didenda daripada divaksin. Sementara itu, Wamenkum bilang, yang nolak divaksin bisa kena hukum pidana. Ajaibnya, banyak pejabat negara yang lain, termasuk bosnya, Menkumham Yasonna Laoly, gak sependapat. Kok bisa?
Akhirnya kick-off vaksinasi Covid-19 dgn vaksin besutan Sinovac kejadian, 13 Januari kemarin. Presiden Jokowi, sejumlah pejabat, pesohor, dan wakil masyarakat, dapet kehormatan disuntik pertama. Tentu ini kampanye agar masyarakat bersedia divaksin. Ironisnya, dalam sebuah polling di twitter 92% netizen gak percaya yang disuntikin ke lengan kiri Presiden Jokowi tersebut benar vaksin Sinovac. Pertanda apa ini?
Heboh blusukan Risma masih berbuntut. Terakhir, Risma dilaporkan ke Polda Metro, dengan sangkaan melakukan kebohongan publik. Laporan ditolak Polisi. Tapi, Risma memang perlu diingatkan. Prioritas tugasnya adalah membenahi internal Kemensos dan penyaluran Bansos.
Berbagai kejadian yg dialami HRS dan FP1, sejak menjelang kepulangan HRS ke Indonesia hingga saat ini, mengindikasikan usaha "menghabisi" HRS/FP1, agar tak ada lagi kekuatan oposisi yang signifikan, menuju perhelatan politik 2024. Terkesan ada upaya sistematis untuk menyematkan label "teroris" kepada FP1 agar mudah "digebuk". Lalu, bagaimana tanggapan pengamat dan peneliti asing?
Dalam rangka HUT ke-48 PDIP, Megawati mencanangkan gerakan penghijauan dan pembersihan sungai dengan tema "Cinta Ciliwung Bersih" (CCB). Lotus dipilih sebagai icon, dengan filosofi kader-kader PDIP bisa menebar manfaat luas. Sayangnya, Megawati tidak mencanangkan Gerakan Pembersihan Partai dari Korupsi. Harun Masiku dan Juliari Batubara seolah menggenapkan deretan kader partai Banteng yang dicokok KPK.
Indonesia kembali merasakan duka mendalam dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di kawasan Kepulauan Seribu. Apakah ada faktor kelalaian dalam prosedur perawatan? Atau sebab lain? Tentu kita tunggu hasil penyelidikan KNKT. Tapi, di tengah duka, justru ada netizen keblinger yang menghujat almarhum Captain Afwan dengan ujaran kebencian bernuansa SARA! Beneran gak bermoral dan biadab!
Banyak yang bilang, blusukan Risma untuk nge-down-grade Anies, sekaligus naikin citra Risma untuk jadi DKI !, bahkan mungkin Capres/Cawapres. Masuk akal! Mendadak tagar #AniesGubernurGagal naik. Relawan Risma untuk DKI 1 deklarasi. Bahkan, meme Ganjar-Risma for Capres-Cawapres 2024 beredar. Siapa sutradaranya?
8 Januari 2021 Komnas HAM menyampaikan kesimpulan akhir dan rekomendasi atas peristiwa tewasnya 6 Laskar FP1 di sekitar KM 50 Tol Japek. Dinyatakan 2 laskar tewas lebih dahulu dalam adu tembak dengan petugas, dan tewasnya yang 4 lagi merupakan pelanggaran HAM. Namun bagaimana kesimpulan dan rekomendasi komnas HAM atas temuan ini?
Aksi blusukan Mensos Risma masih menuai pro dan kontra. Tudingan blusukan politik yang disetting terus bermunculan. Tentu saja Risma membantah. Belakangan bahkan ada yang berniat mengadukan Risma ke polisi karena membohongi publik. Settingan atau bukan, Mensos punya tugas berat memastikan rakyat bahwa punya jaring pengaman sosial yang memadai dalam menghadapi PSBB Jawa-Bali 11-25 Januari mendatang.
Enam L4sk4r FP1 tewas dalam insiden KM 50 Tol Japek. HRS ditangkap. Pesantren Markaz Syariah digusur. FP1 juga sudah dibubarkan. Kemudian, SP3 kasus chat mesum HR5 dicabut. Rekening FP1 dan rekening penggalang dana kemanusiaan untuk keluarga enam laskar yg tewas dibekukan. Muncul pula tuntutan hasutan SARA kepada HR5. Apakah ini maksud Presiden Jokowi, bahwa "Negara tidak boleh kalah"?
Rabu, 6 Januari kemarin, KPK didemo dua kali. Pertama, saat pagi, Komnas Bansos, Komunitas Nasiional Korban Korupsi Bansos. Emak-emak bawa panci dan wajan. Tuntutannya, hukum mati Juliari. Siangnya, Jaringan Pemuda Indonesia, minta KPK usut "anak Pak Lurah". Memang dilematis buat KPK. Kasus ini menyeret Parpol penguasa, dan orang paling berkuasa.
Jadi Mensos, Risma gercep blusukan ke berbagai titik. Dimulai dari belakang kantor Kemensos. Lanjut lagi ke kawasan Sudirman-Thamrin. Ajaib! Mendadak di kawasan yang biasanya steril ini, muncul tunawsima!! Risma jadi lebih mirip Mensos DKI. Kecuali kalo dia segera blusukan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Guys, jangan pernah bikin emak lu, atau emak siapapun, marah. Bukan cuma dosa, tapi bakal mancing keributan dahsyat. Kayak emak-emak di Medan yang ngegeruduk tempat judi, gegara bikin suami-suami jarang pulang dan gak ngasih nafkah. Kalau emak-emak sudah berhimpun, gak bakal bisa dibendung. Jangan macem-macem makanya!
Mungkin Gisel kaget 19 detik adegan syur dirinya dengan Nobu, yang direkam lebih dari tiga tahun lalu, jadi viral, bahkan menyeret mereka jadi tersangka tindak pidana pornografi. Edhy Prabowo dan Juliari Batubara waktu ditangkap KPK kaget juga gak ya?
Video esek-esek Gisel dan Nobu bikin geger. Akhirnya mereka ikutan jadi tersangka, menyusul dua orang yang duluan ditersangkakan karena nyebarin konten porno itu secara masif. Tapi kenapa ya kasus ginian lebih viral, khususnya di kalangan anak-anak milenial, ketimbang politik, korupsi, pelanggaran HAM, dll.?
Tanggal 1-3 Januari kemarin pengrajin tempe-tahu mogok produksi. Gile bener! Kabarnya gegara harga kedelai melonjak. Dua komoditas ini sempat menghilang dari pasar. Sekarang udah nongol lagi sih, tapi harganya naik. Nah, kalau Bansos dikorupsi, terus tempe-tahu juga mahal, trus rarkyat mau makan apa?
Pengenaan pasal suap alias gratifikasi kepada Juliari Peter Batubara, mantan Mensos sekaligus kader PDIP, yang nilep duit Bansos Covid-19, membuat hukuman mati kecil kemungkinan dijatuhkan. KPK sih bilang masih melakukan pendalaman. Tapi, ya gitu deh ....
Satu bulan berlalu sejak Juliari Peter Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi dana Bansos Covid-19. Kita belum denger kabar lagi nih gimana kelanjutannya. Jangan sampai kasus ini kemudian jadi dingin dan hilang ditelan riuh-rendah kegaduhan politik.
Idham Azis ngeluarin Maklumat Kapolri sebagai follow-up SKB pembubaran/pelarangan FP1. Sontak komunitas Pers meradang, Guys. Pasalnya masyarakat diminta untuk tidak megunggah, mengakses, atau menyebarluaskan konten terkait FPI di website maupun medsos. Iya sih, Kadiv Humas, Argo Yuwono klarifikasi. Katanya kalau tidak ada unsur hoaks, menghasut, atau memecah-belah, ya engak apa-apa. Tapi kan ...
FP1 dikeroyok Bro! Bukan cuma sama enam pejabat tinggi yang tanda tangan SKB pembubaran/pelarangan, tapi juga sebagian besar Parpol di Senayan. Serunya, ada yang bilang pimpinan FP1 enggak berakhlak. Ayo, mana yang lebih gak ada akhlaknya dibanding elit Parpol yang nyunat dana Bansos Covid-19?
Tahun 2021 nih, Guys! Apa harapan lu? Buat lu yang udah capek sama ribut-ribut politik, mungkin harapan lu kegaduhan itu end. Dan narasi yang dibangun Pemerintah, pembubaran FP1 akan bikin masyarakat tenteram. Apa iya???
Butuhkan SKB enam Menteri dan pejabat setingkat Menteri untuk membubarkan dan melarang Front Pembela 1slam (FP1). Label ormas rad1kal dan 1ntoleran, bahkan pendukung teror1sme, disematkan. Tak cukup sampai di situ, seorang mantan petinggi intelijen mengancam organisasi yang melindungi atau menampung ex-anggota FP1. Garang !!!
Menkeu juga menegaskan, Pemerintah terus berupaya mencegah korupsi dan berbagai bentuk moral hazard lainnya. Salah satunya dengan transparansi, keterbukaan, dan mendorong partisipasi publik. Realitanya, negara melalui berbagai perangkat hukum dan state aparatus, justru terkesan membungkam suara kritis kelompok-kelompok oposisi. Dengan demikian, transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik, hanya halusinasi.
Akhirnya desas-desus pembubaran FP1 benar-benar terjadi. Walaupun sudah diduga oleh banyak pihak, tetap saja terasa luar biasa, karena diformulasikan dalam bentuk SKB enam Menteri dan pejabat setingkat Menteri. FP1 seolah adalah momok yang sangat menakutkan. Bahkan, masyarakat diminta untuk melaporkan pemakai atribut FP1 ke polisi. Dahsyat!
Sebagian masyarakat pesimis kasus ini bisa diproses hingga ke ujungnya, mengingat sebelumnya beberapa kasus pelanggaran HAM terkatung-katung. Lalu, akankah kali ini Komnas HAM tegar berdiri di tengah badai, menjadi pendekar penegak HAM sejati. Atau justru oleng, terkulai, dan kemudian menepi?
Kabar dari Menko Polhukam, tahun 2021, Polisi Siber akan sungguh-sungguh diaktifkan. Apakah ini hadiah tahun baru yang akan melindungi seluruh komponen bangsa, dengan menyediakan ruang publik siber yang jernih, sehingga keakraban dan kehangatan relasi antar warga negara bisa dipulihkan? Atau sebaliknya, merupakan sinyal menguatnya monopoli narasi kebenaran oleh negara, sekaligus pembungkaman terhadap suara-suara pihak oposisi?
Bikin miris! Secuil tanah yang digunakan untuk pendidikan gratis bagi generasi penerus bangsa dipersoalkan. Sementara jutaan hektar HGU yang berada di tangan taipan tak diusik sedikitpun. Mantan Ketua Parlemen, Marzuki Ali, merasa prihatin, lalu mengirimkan pesan halus namun tegas kepada Menko Polhukam, Mahfud MD.
Tanggal 22 Desember 2020, Pesantren Agro Kultural Markaz Syariah, Mega Mendung, yang didirikan Habib Rizieq Syihab, mendapatkan somasi dari PTPN VIII yang mengklaim memegang HGU atas lahan tersebut. Somasi yang terkesan sangat tiba-tiba memunculkan berbagai spekulasi tentang alasan sebenarnya. Bagaimanapun rasa keadilan kita terusik, karena bukan cuma Pesantren Markaz Syariah yang berdiri di atas lahan yang diklam sebagai HGU PTPN VIII.
Beberapa kejadian yang akhir-akhir ini menimpa HRS dan FPI memunculkan spekulasi bahwa Habib Rizieq sedang menjadi sasaran balas dendam lawan-lawan politiknya dalam gelaran Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Akankah generasi penerus mewarisi politik baper dan balas dendam dari para seniornya?
Mungkin hanya terjadi di Indonesia, kompetitor dalam gelaran Pilpres kemudian berkumpul satu wadah di kabinet. Publik tambah miris, karena ada Menteri baru yang terang-terangan bilang, dirinya sudah dapat ijin Presiden untuk sementara waktu tetap merangkap sebagai Wali Kota. Jelas UU tidak mengijinkan itu. Apa yang bisa kita harapkan dari penerapan demokrasi tanpa etika? Apa yang hendak kita ajarkan untuk generasi mendatang tentang praktik bernegara?
Rentetan peristiwa mulai dari 6 anggota FPI tewas dalam insiden KM 50 Tol Jakarta Cikampek hingga tetiba Polisi mengumumkan temuan 2 kuintal sabu di sebuah hotel di Petamburan, bersama 11 tersangka pengedarnya membuat sebagian pihak menengarai, ada upaya sistematis dan masif untuk menyingkirkan HRS dan FPI. Benarkah demikian?
Di Hari Ibu, 22 Desember 2020, Presiden Jokowi mengumumkan nama 6 Menteri baru, Sandiaga Uno salah satu di antaranya. Namun demikian, reshuffle kalkulatif-transaksional tersebut tidak perlu menyita perhatian. Fokus kita adalah mengawal penanganan tindak pidana yang hina, menghina, dan menghinakan, mega korupsi Bansos Covid-19, yang melibatkan mantan Mensos, Juliari Batubara, dan beberapa oknum lainnya.
Tentu saja, respon Gibran dan Sritex perlu diapresiasi, sebagai bagian dari proses membuat kasus mega korupsi ini terang-benderang. Selanjutnya, tugas seluruh elemen masyarakat sipil adalah sekuat mungkin mendorong KPK untuk mengungkap kasus ini hingga ke akarnya.
Mirip kata-kata Gesang dalam lagu Bengawan Solo, "Air mengalir sampai jauh," menurut Tempo dalam edisi terbarunya, duit korupsi Bansos mengalir sampai jauh. Ditengarai bukan cuma mantan Mensos, Juliari Peter Batubara, yang menikmatinya, tapi berbagai pihak di lingkaran kekuasaan.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M, Qodari, mengungkapkan kemungkinan di 2024 Jokowi maju mejadi Presiden untuk ketiga kalinya, berpasangan dengan Prabowo sebagai Wapres, setelah Konstitusi diamandemen. Mungkin Qodari lupa, Prabowo tidak lagi menjadi simbol oposisi setelah bergabung ke dalam Kabinet Jokowi pasca Pilpres 2019.
1812 digelar dengan tiga tuntutan: bebaskan HRS, usut tuntas penembakan 6 Laskar FPI, dan hentikan kriminalisasi ulama. Di Jakarta, aksi direncanakan dipusatkan di depan Istana Negara. Daerah-daerah lain pun ternyata ikut bergerak.Sangat disayangkan jika Pemerintah mengecilkan gejolak ini semata terkait dengan FPI dan HRS, karena sejatinya berbagai kelompok masyarakat sedang mengekspresikan rasa keadilan mereka yang terkoyak.
Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, memprediksi kemungkinan jutaan orang akan turun ke jalan menuntut Habib Rizieq Syihab dibebaskan. Belakangan, di media sosial beredar seruan Aksi 1812, hari Jumat 18 Desember 2020. Prediksi Hendropriyono memang berdasar. Gelombang protes terhadap insiden tewasnya enam anggota FPI 7 Desember, dan penahanan HRS 13 Desember dinihari, terus mengalami ekskalasi, dan diekspresikan dengan berbagai bentuk.
Hari-hari ini kita banyak berduka. Baru saja, Indonesia Lawyers Club, yang dipimpin oleh Karni Ilyas pamit dari TvOne, mungkin untuk selamanya. Yang juga sedang ramai saat ini, dugaan kuat telah terjadinya unlawfull killing dalam insiden tewasnya 6 Laskar FPI di sekitar KM 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek menggenapkan buramnya potret penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Terdapat kesan kuat, jika yang bersuara keras adalah kelompok oposisi, berbagai perangkat hukum dan perundang-undangan berubah menjadi alat represi. Sebaliknya, pihak-pihak pro Pemerintah bebas melontarkan caci-maki.
Rakyat memang tidak punya apa-apa, kecuali hati nurani, dan sejumput kreativitas untuk menyarakan derita dan keresahan meerka. Di dunia digital, semua itu dimungkinkan. Meminjam puisi Taufiq Ismail, mereka "melawan dengan gaya orang miskin seadanya." Mungkin tidak canggih. Tapi genuin dan menusuk.
Alhamdulillah, enam hari setelah insiden KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan 6 orang anggota FPI, akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara. Tapi apakah pernyataan Presiden Jokowi tersebut menjawab harapan masyarakat, termasuk keluarga korban?
Dapat kita pahami bahwa Pak Jokowi sekeluarga saat ini sedang berbahagia. Hitung cepat hasil Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang lalu mengindikasikan bahwa Gibran, putra sulung Presiden, dan Bobby Nasution, menantu beliau, berhasil memenangkan Pilwalkot Solo dan Pilwalkot Medan. Presiden-presiden lain bahkan tak ada yang mampu menempatkan putra atau putri mereka di jabatan publik semasa masih menjabat. Sedangkan Presiden Jokowi berhasil mengantarkan Gibran dan Bobby menjadi Walikota di tahun keenam masa jabatan beliau sebagai Presiden.
Tanggal 10 Desember 2020 kita sebagai bangsa Indonesia, bersama-sama seluruh warga dunia, memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Namun kita patut sangat prihatin, karena di tengah peringatan hari yang penting tersebut, justru bertambah lagi satu kasus yang patut diduga mengandung unsur pelanggaran HAM, yaitu tewasnya enam anggota FPI dalam insiden di sekitar KM 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dinihari 7 Desember yang lalu.
Tidak suka FPI atau membenci HRS tidak dilarang oleh Kitab Suci, Konstitusi, maupun aturan yang manapun. Namun, tidak mampu berempati terhadap tewasnya enam jiwa anak bangsa dalam sebuah insiden yang diduga merupakan unlawful killing, apalagi merespon tragedi itu dengan sukacita, adalah bukti nihilnya jiwa Pancasila, terutama sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".
Perhatian publik tanah air sempat teralihkan sejenak oleh kasus benur dan korupsi dana bansos Covid-19. Tetiba saja kita kembali dihentakkan oleh berita tertembaknya enam orang laksar FPI pengawai HRS hingga tewas. Perbedaan pernyataan Polisi dan FPI terkait insiden ini adalah sebuah keniscayaan. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan kaki yang menjadi keprihatinan kita. Apalagi, keenam jiwa yang hilang itu adalah warga negara, yang berhak mendapatkan perlindungan yang layak dari negara melalui aparatnya.
Berbagai indikator menunjukkan, tampaknya banyak elit politik masih menggunakan paradigma lama. Penggunaan pendekatan keamanan yang cenderung represif dalam merespon dinamika masyarakat sipil, adalah salah satu indikasi itu. Dalam kondisi seperti ini, menurut pengamat politik nasional Ubedilah Badrun, tumpuan harapan perubahan, untuk mentransformasi politik kita dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial, hanya bisa diletakkan di pundak generasi milenial.
Apa salah Habib Rizieq? Kalau ada narasinya yang dinilai salah, ya tinggal didebat secara terbuka dengan dasar data. Kalau melanggar prosedur kesehatan, ya diberikan sanksi saja sesuai aturan yang berlaku. Denda sudah dijatuhkan, dan sudah dibayar. HRS tidak korupsi, tidak pula mengancam kedaulatan negara. Ini masalah cara negara mengelola perbedaan pandangan yang dilontarkan kelompok-kelompok kritis.
KPK dengan gagah berani dan super cepat menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo bersama beberapa tersangka lain terkait kasus ekspor benur. Ini boleh dinilai sebagai angin segar, setelah publik dibuat pesimis terhadap kinerja lembaga antirasuah tersebut paska Firli Bahuri menjadi nahkoda, dan UU KPK direvisi. Tapi, bagi pengamat politik Ubedilah Badrun, ujian sesungguhnya bagi KPKadalah penangkapan dan penuntasan kasus Harun Masiku.
Ternyata bukan cuma dinamika strategi dan manuver politik para paslon yang bisa disaksikan publik dalam gelaran Pilkada. Di Kota Depok, masa kampanye juga diwarnai dengan kejadian beraroma mistis yang cukup menggemparkan publik
Perda Kota Religius yang diusung Pemkot Depok di bawah kepemimpinan incumbent, oleh sebagian kalangan santer disebut bersifat diskriminatif, anti-pluralitas, atau setidaknya mencampuri privasi warga. Lalu, apa respon dan jawaban calon pendampingnya, Imam Budi Hartono, terhadap berbagai tuduhan tak sedap tersebut?
Ada sementara pihak yang menilai bahwa dalam lima belas tahun terakhir hampir tak ada yang berubah di Kota Depok. Bahkan, ada yang mengatakan di Depok tidak ada pembangunan. Benarkah demikian?
Penurunan baliho HRS di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya oleh aparat masih menjadi perhatian masyarakat. Beberapa hal belum terkuak dengan jelas, sehingga masih menjadi tanda tanya bagi publik. Misalnya, kegentingan apa yang telah dipicu oleh HRS dan baliho-baliho penyambutannya?
"Paradoks tragis dalam rute elektoral menuju pemerintahan otoritarian adalah bahwa para pembunuh demokrasi menggunakan institusi demokrasi - secara bertahap, halus, dan bahkan legal - untuk membunuh demokrasi itu sendiri."
Imparsialitas dalam merespon dan menangani berbagai dinamika masyarakat menjadi sebuah keharusan. Negara, melalui Pemerintah, seyogianya berperan sebagai pengayom berbagai komponen rakyat yang berbeda-beda. Tindakan-tindakan aparat yang dinilai berat sebelah atau berlebihan justru berpotensi menjadi bola liar yang dapat memicu kerawanan baru.
Diksi HRS yang khas dalam berceramah, kembali menuai kontroversi. Jimly Asshiddiqie melontarkan komentar keras. Bahkan mengimbau aparat untuk bertindak. Namun kemudian, komentar "nyinyir" Jimly tersebut berbuah kritik balik.
Salah satu tujuan negara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia." Ketika seorang warga negara ditahan karena sebuah kasus maka keamanan, keselamatan, dan kesehatan dirinya sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara. Oleh karenanya menjadi keprihatinan besar ketika ada sejumlah tahanan kepolisian, dan warga binaan di lapas, yang dinyatakan positif Covid-19
Pemprov DKI sudah menjatuhkan denda Rp 50 juta atas pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam acara di kediaman HRS tanggal 13 November. Konon dua Kapolda dan dua Kapolres dicopot karena mereka dipandang lalai menegakkan hukum terkait prokes Covid-19.
Berhari-hari berbagai tagar yang terkait dengan HRS menjadi trending topic di jagad twitter, dan media sosial lainnya. Hiruk-pikuk media bertambah lagi dengan polah artis penebar sensasi, NM, yang melabeli HRS sebagai "tukang obat." Sontak, kesinisan itu mengundang keriuhan.
Kepulangan HRS ke Indonesia setelah tiga tahun lebih "mengasingkan diri" di Mekah adalah fenomena yang tak bisa dipandang sebelah mata. Jalanan seputar Bandara Soetta macet total berkilo-kilo meter. Seratus penerbangan terpaksa ditunda. Ada apa dibalik fenomena ini? dan kenapa Habib Rizieq dibenci tapi dicari?
Sebenarnya Pak Mahfud tidak perlu bingung. Esensi komunikasi memang bukan pada apa yang disampaikan oleh "sender", melainkan apa yang diitangkap oleh "reciever". Jadi, persepsi kolektif apapun yang terbentuk di kalangan masyarakat terhadap Pemerintah sekedar merupakan "buah" dari pesan yang disampaikan oleh Pemerintah
Mengaitkan suatu tindakan kriminal dengan Islam, lalu mencap Islam sebagai agama yang sedang menghadapi krisis, serta mempersilakan siapapun membuat dan memublikasikan karikatur Nabi Muhammad SAW atas nama kebebasan berekspresi, tentunya juga merupakan tindakan tak bermoral yang harus dikecam dan dihentikan.
Ini menarik, sekaligus patut disyukuri, karena berarti setidaknya demokrasi kita masih ada di tengah berbagai hasil survei yang menyatakan bahwa sebagan besar masyarakat semakin takut bersuara
Sebagaimana disampaikan Prof. Mahfud MD beberapa tahun yang lalu, sebelum menjadi bagian dari Pemerintah, kalau negara mau selamat, keadilan harus ditegakkan.
Banyak area abu-abu terkait substansi dan proses pembuatan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Benarkah proses penyusunan UU Omnibus Law Ciptaker menyimpang dari ketentuan penyusunan sebuah UU?
Banyak area abu-abu terkait substansi dan proses pembuatan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Benarkah proses penyusunan UU Omnibus Law Ciptaker menyimpang dari ketentuan penyusunan sebuah UU?
Heran, belakangan orang jadi takut mic-nya dimatikan ketika ngomong di publik. Mungkin ini yang dinamakan "Puan Syndrome"
Kelahiran Omnibus Law UU Ciptaker memang cacat proses. Pembahasan yang terburu-buru dan tidak terbuka, bahkan dilakukan di tengah malam, pengesahan yang dipercepat, hingga pencatutan nama Gubernur Anies Baswedan sebagai anggota Satgas Konsultasi Publik Omnibus Law
Bossman Mardigu kok jadi mirip seperti banyak pejabat negeri ini: melontarkan narasi kontroversial, lalu kemudian meralat atau mengklarifikasi ketika timbul polemik. Mungkin Anda sedang lelah. No offense Bung!
Sesuai dengan prediksi dan kekhawatiran banyak pihak, pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja memicu kegaduhan. Berbagai elemen masyarakat sipil menyatakan penolakan mereka termasuk netizen; the keyboard warrior ;)
Derasnya penentangan berbagai kalangan bukan hanya buruh, namun juga para akademisi, agamawan, bahkan beberapa pihak di luar negeri, membuat publik bertanya-tanya: sebenarnya untuk siapa UU Omnibus Law lahir?
Rasanya mundurnya Febri tidak bisa dilihat dengan sesederhana. Jadi, bagaimana kita melihat keputusan Febri untuk mundur? Langkah cengeng? Atau justru menunjukkan keteguhan memegang nilai-nilai yang diyakini benar?
matanajwamenantiterawan jadi trending dan banjir komentar pro kontra. Bisa dipahami kegemasan sebagian publik yang diwakili Najwa Shihab atas absennya Menkes Terawan dalam berbagai momen penting.
Udah pada nonton pidato Presiden Jokowi di Sidang Umum PBB kan? Gimana komentar kalian? ada pro-kontra pastinya ya. Nah kali ini kita akan lihat gimana tanggapan dari ROCKY GERUNG dan NETIZEN soal pidato Pak Jokowi kemarin. Simak terus sampai akhir.
Ada tulisan menarik dari Indra J. Piliang, seorang politisi kawakan dari Partai Golkar tentang penyelenggaran Pilkada Serentak Desember 2020. Mari kita bahas
Kali ini kita bahas soal kasus pembunuhan sadis alias mutilasi yang dilakukan oleh Alumni UI, Laeli Atik Supriyatin lewat perspektif yang menarik
Kita bahas cuitan Bung Fahri Hamzah tentang dinasti politik. Apa beda dulu dan sekarang?
Dari rocky gerung berantem sama henry subiakto, influencer dibayar 90 miliar buat jadi humas pemerintah, sampe pejabat publik yang makin ngaco kalo ngomong!
Siapa yang tak kenal Bu Tejo, perannya dalam TILIK akan saya kupas lewat perspektif yang tidak biasa
"kalian ini anak kecil, berbisnis orientasinya duit mulu! otaknya sama-sama seperti senior kalian, bagaimana kecipratan anggaran"
Saya ini salah seorang yang gemar menonton stand up comedy. Apalagi di saat suntuk membuat proposal bisnis atau ketika mulai mumet menghadapi masalah di kantor.
Namun belakangan saya sadar mulai jarang menonton stand up comedy lagi. Simply karena apa ada yang bisa mengalahkan kelucuan dari para stand up comedian ini.
Apa itu?
Video lengkapnya ada di channel saya ya.
https://lnkd.in/gnrhpt6
standupcomedy #bintangemon #bangarief #kontestasipolitik #dinastipolitik
SHOW LESSKenapa Mardigu Wowiek marah-marah soal RUU Haluan Ideologi Pancasila? Video RUU HIP di Channel Bossman Mardigu https://www.youtube.com/watch?v=sTDr1... https://www.instagram.com/bangariefm/ https://peopleshift.id/ https://shiftacademy.id/ #RUUHIP #bangarief #pancasila
belajar public speaking dari Mardigu Wowiek si "Bossman Sontoloyo" yang viral https://www.instagram.com/bangariefm/ https://peopleshift.id/ https://shiftacademy.id/ source thumbnail foto mardigu wowiek: www.roadtobillionaire.id https://www.instagram.com/mardiguwp #mardiguwowiek #bangarief #viral
SHOW LESSDiskusi santai bareng Wicak, Ketua BEM IPB 2020 (Part 2) https://www.instagram.com/bangariefm/ https://peopleshift.id/ https://shiftacademy.id/ #gerakanmahasiswa #millennials #bangarief
Diskusi santai bareng Wicak, Ketua BEM IPB 2020 https://www.instagram.com/bangariefm/ https://peopleshift.id/
masalahnya BARU tapi kok mindset-nya LAMA?
https://www.instagram.com/bangariefm/ https://peopleshift.id/ https://shiftacademy.id/ #management #millennials #bangarief
Dulu gua ngajar di kampus sih gak pernah ngasih ilmu beginian ke mahasiswa gua. Nah sekarang gua kasih nih guys buat kalian semua anak milenial, ilmu penting yang bakal bikin hidup kalian lebih keren.
Males banget si sebenernya kalo ngomongin hukum di negara tercinta ini Ali Abdillah SH, LL.M
Gimana skenarionya corona akan berakhir di Indonesia? Arya Sandhiyudha, S.Sos, M.Sc, Ph.D
Selamat mudik bagi yang pulang kampung, dan selamat pulang kampung bagi yang mudik. #nahloh
Dalam Game Theory, ada bagian yang Finite, ada juga yang Infinite. Kalau hidup adalah tentang memilih, maka yang mana yang kalian pilih?
Kalo kalian punya salah satu dari 3 ciri-ciri mindset seorang loser, TOBAT SEKARANG GUYS!
Gw cuma pengen marah-marah. Makasih ya udah mau dengerin amarah gw, guys hehe.. :) Selamat berpuasa.
NAH LOH KAN! Bicara soal milenial dan kepemimpinan ini memang menarik, apalagi kalau mereka sudah jadi pemimpin di level negara. Perasaan baru kemarin ya kita diskusi tentang syarat menjadi seorang pemimpin.. nah sekarang kita sudah punya studi kasus yang menarik. Yok kita bahas.
Nah kemarin kita udah abis-abisan ngomongin bos kita kan.. Sekarang giliran ngomongin diri kita sendiri. Jangan-jangan sumber masalahnya dimulai dari sini nih. Gak percaya? Yuk diskusi sama Bang Arief.
Komunikasi itu skill, guys. Bukan bakat. Gak ada cerita nih pemimpin gak bisa komunikasi karena gak bakat. Yang ada cuma dia males aja buat belajar, atau dia sengaja bikin orang miscom? Yuk lah kita sama-sama simak apa kata Bang Arief sambil WFH-an bareng!
Masa-masa critical seperti kondisi virus corona (covid-19) sekarang ini pasti lekat banget dengan perbincangan soal kepemimpinan untuk mengatasi masalah ini.
Saya mau coba bahas sedikit ya, semoga membantu mengisi waktu WFH teman-teman.
Isu korona ini membuat banyak dari kita harus bekerja dari rumah. Tapi guys, itu tidak berarti bisa bikin kita jadi tidak produktif. So, yuk kita denger sama-sama pesan Dr. Arief agar kita tetap produktif. Enjoy guys!
Mau “Work From Home” (WFH) yang Produktif, Menyenangkan, dan Bebas Stress ?
Saat kondisi darurat covid-19 ini, mayoritas perusahaan memberlakukan kebijakan work from home. Secara umum, kebijakan ini memang mengurangi dampak negatif persebaran penularan pandemi covid. Namun, anda juga perlu mempertimbangkan konsekuensi berkaitan dengan kesehatan mental selama bekerja remote.
Mengapa hal ini perlu menjadi perhatian? Beberapa survey menyatakan bahwa remote working berpotensi menyebabkan stress yang mengurangi produktivitas bekerja. Hal ini umumnya diakibatkan oleh dua hal: isolasi dan burnout.
Dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari, interaksi yang kita lakukan dengan partner kerja memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bersosialisasi dan merasakan sense of belonging kepada kelompok tertentu. Namun dalam kondisi terisolasi, para pekerja khususnya dengan kepribadian ekstrovert cenderung merasa tertekan ketika harus melakukan social distancing dalam waktu cukup lama.
Beberapa perusahaan mengatasi permasalahan ini dengan menjadikan sesi remote working (khususnya saat sesi virtual meeting) tidak sekaku biasanya. GitLab misalnya mengadakan sesi “virtual coffee break”, dimana saat bekerja remote, anggota tim mengalokasikan waktu untuk saling bercanda dan berdiskusi mengenai hal-hal di luar pekerjaan.
Yuk kita tambah terus wawasan kita dari expert kita Dr. Arief Munandar yang akan disampaikan dengan ringkas dan santai. Selamat menikmati guys!
Episode ini berisikan tema tema mengenai milennials dan dunia kerja. Episode ini merupakan interview dari iDream Radio dengan founder peopleshift yaitu Dr. Arief Munandar